Oleh JACK HAZLEWOOD

Informasi penundaan  pemilihan umum itu dikutip Sing Tao dan HK01 yang pertama melaporkan bahwa Hukum Keamanan Nasional Hong Kong yang terkenal secara resmi masuk dalam agenda pertemuan badan legislatif yang tunduk pada Partai Komunis Tiongkok pada bulan Juni lalu.

Sementara peningkatan pesat kasus Coronavirus Komunis Tiongkok  baru-baru ini di Hong Kong disebut sebagai alasan penundaan itu. Berminggu-minggu tokoh pro-Beijing yang menuntut pemilihan umum dibatalkan menyingkap fakta bahwa hal itu adalah keputusan politik. 

Semua tanda menunjukkan kekalahan pro-pihak pemerintah yang memalukan dengan skala yang lebih besar daripada pemilihan umum Hong Kong pada tahun 2019 silam. Terutama setelah  kubu pro-demokrasi meraih kemenangan yang menakjubkan baru-baru ini.

Apa yang tidak disadari oleh pihak berwenang adalah jika,Beijing melanjutkan dengan penundaan pemilihan umum, hal itu cenderung sebagai sebuah kesalahan bersejarah.

Kabar muncul saat para pendukung demokrasi mulai menerima pemberitahuan bahwa mereka pada kenyataannya, dapat muncul pada pemungutan suara. Itu setelah spekulasi selama berminggu-minggu bahwa Beijing akan berusaha secara otomatis mendiskualifikasi semua calon yang anti-pemerintah. 

Dalam praktiknya, penundaan yang sangat lama itu secara efektif berarti pemilihan  umum telah dibatalkan. Intinya, pihak berwenang sedang berjudi yang akan terjadi, akan menyaksikan kepala-kepala di kubu pro-demokrasi berkurang  dan gerakan pro-demokrasi kehabisan daya pendorong. Kebalikan untuk memperpanjang yang pasti terjadi dalam bentuk kekalahan telak bagi partai-partai pro-Beijing.

Meredanya unjuk rasa dalam beberapa bulan terakhir, diperkirakan banyak orang akan meningkat setelah disahkannya Undang-undang Keamanan Nasional, tampaknya membuat Beijing besar kepala. 

Pihak berwenang sepertinya tidak menyadarinya, hal tersebut dikarenakan konsensus yang terbentuk di antara para demokrat bahwa pemilihan umum, diadakan setiap empat tahun sekali, merupakan kesempatan terbaik untuk mendaratkan lebih banyak pukulan pada pihak berwenang yang sudah terluka daripada unjuk rasa segera dimulai.

Ketakutan yang meluas akan penangkapan di bawah undang-undang baru itu, sangat nyata. Tetapi pengunjuk rasa di garis depan khususnya, yang menghabiskan paruh kedua tahun lalu akrab dengan pertempuran yang semakin ganas dengan polisi. Tidak akan terhalangi dalam jangka panjang dengan berlakunya hukum apa pun, tidak peduli seberapa kejamnya.

Jadi, untuk melihat ketenangan arus jalanan Hong Kong sebagai sesuatu yang lain adalah penipuan yang berbatasan dengan delusi. 

Masa tenang yang diperpanjang karena pandemi cenderung terus mengganggu kehidupan biasa di Hong Kong, tetapi akan segera menghilang saat sebuah vaksin ditemukan dan didistribusikan. 

Penundaan pemilihan umum, dengan disahkannya Undang-undang Keamanan Nasional, hanya akan lebih membuat marah para demokrat dan memperburuk arus bawah yang ganas dan perpecahan di antara masyarakat Hong Kong, yang akan meledak sekali lagi.

Setelah pengumuman resmi dibuat, semua mata tertuju pada tanggapan dunia bebas. Setelah pengungkapan Hukum Keamanan Nasional, banyak negara, termasuk Amerika Serikat, menempatkan  penekanan yang mencolok pada pentingnya berlangsungnya pemilihan umum seperti yang sudah direncanakan saat mendiskusikan tanggapan. 

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo berkomentar di Konferensi Tingkat Tinggi Demokrasi Kopenhagen, bagaimana pemilihan umum yang akan dilakukan akan memberitahu mengenai niat Partai Komunis Tiongkok sehubungan dengan kebebasan di Hong Kong.

Kini pemilihan itu telah dibatalkan, Tiongkok ikut campur dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, termasuk Direktur Kantor Kebijakan Perdagangan dan Manufaktur Peter Navarro, akan memiliki amunisi nyata untuk mendorong dampak hukuman terhadap Beijing dengan segera.

Mantan kepala strategi Gedung Putih, Steve Bannon dan analis Gordon Chang memimpin seruan agar Tiongkok segera terputus dari Swift, yakni sistem pembayaran dolar Amerika Serikat banyak digunakan dalam perdagangan internasional dan kesepakatan investasi. Suatu langkah yang diperkirakan akan merugikan Tiongkok lebih banyak dari usd 300 miliar setiap tahun.

Tindakan lain juga mencakup sanksi yang ditargetkan terhadap individu di Hong Kong dan Beijing yang dinilai bertanggung jawab atas penundaan pemilihan umum, dan pelanggaran hak asasi manusia di Hong Kong secara lebih luas, di bawah Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky Global. 

Dalam setiap peristiwa, adalah tidak terduga dalam iklim saat ini bahwa gerakan itu akan bertemu dengan kepasrahan di Washington.

Namun sementara penangguhan pemilu hanya akan mengobarkan ketegangan di dalam masyarakat Hong Kong yang terbelah dengan kejam, juga harus dicatat bahwa tahun mendatang sebelum pemungutan suara cenderung menyaksikan tindakan keras dengan proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Penangkapan massal di bawah Undang Undang Keamanan Nasional, dimana aktivis profil diekstradisi ke Tiongkok Daratan untuk menghadapi pengadilan, langkah-langkah otoriter yang digunakan di Tiongkok Daratan untuk mengekang perbedaan pendapat.

Tetapi dengan tidak adanya tanda-tanda penentuan  gerakan pro demokrasi atau dukungannya yang luar biasa di antara masyarakat Hong Kong yang mereda, tampaknya Beijing telah menambah kesalahan bersejarah lain.

vivi/rp 

Video Rekomendasi

Share

Video Popular