Cathy He

Bos media pro Demokrasi Hong Kong, Jimmy Lai ditangkap polisi Hong Kong  di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional terbaru. Penangkapan tersebut menuai kecaman dari para pejabat dan aktivis di seluruh dunia. Penangkapan tersebut adalah serangan terhadap kebebasan pers dan membenamkan otonomi yang semakin menyusut di Hong Kong.

Jimmy Lai adalah seorang pengkritik rezim komunis Tiongkok. Ia ditangkap pada 10 Agustus 2020, bersama dengan kedua putranya, atas tuduhan bersekongkol dengan pasukan asing. Kemudian pada hari yang sama, lebih dari 200 petugas polisi menggerebek kantor redaksi surat kabar Apple Daily, outlet media pro-demokrasi terbesar di Hong Kong. Sejumlah media dan tokoh pro-demokrasi lainnya juga ditangkap pada hari itu, termasuk aktivis terkemuka pro Demokrasi, Agnes Chow. 

Polisi kemudian mengatakan, 10 orang terdiri sembilan pria dan satu wanita ditangkap, tanpa menyebutkan nama mereka.

Steven Butler, Koordinator Asia Program the Committee to Protect Journalists mengatakan penangkapan Jimmy Lai “membuktikan ketakutan terburuk bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong akan digunakan untuk menekan opini kritis pro-demokrasi dan membatasi kebebasan pers.”

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam cuitannya bahwa dia “sangat terganggu” dengan penangkapan tersebut, sebagai bukti lain bahwa Partai Komunis Tiongkok  menghapus kebebasan Hong Kong dan mengikis hak-hak rakyatnya.”

Pemerintah Inggris mengatakan, penangkapan itu adalah bukti lebih lanjut dari undang-undang keamanan nasional yang digunakan sebagai “dalih untuk membungkam oposisi.” 

Banyak polisi secara sewenang-wenang menggeledah dokumen di meja reporter, yang jelas melanggar hak hukum surat kabar dan melampaui ruang lingkup kekuasaan surat perintah. (Handout / Getty Images)

Hong Kong adalah bekas koloni Inggris sampai wilayah itu diserahkan kembali ke Tiongkok pada tahun 1997.

Otoritas Hong Kong menindak elemen pro-demokrasi di kota itu, sejak Undang-Undang keamanan nasional mulai berlaku pada bulan lalu. Undang-undang tersebut menghukum setiap tindakan yang dianggap Komunis Tiongkok sebagai subversi, pemisahan diri, terorisme, dan berkolusi dengan pasukan asing dengan kurungan penjara seumur hidup. 

Sebelum penerapan undang-undang tersebut, Komunis Tiongkok dan pemerintah Hong Kong mengatakan bahwa Undang-Undang tersebut hanya akan digunakan untuk melawan minoritas kecil penjahat, dan tidak akan mengganggu kebebasan Hong Kong.

Sejak Juli lalu, slogan protes populer di Hong Kong dilarang dan kandidat pro-demokrasi didiskualifikasi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif. 

Baru-baru ini, pemerintah mengatakan pemilu akan ditunda selama setahun, dengan alasan pandemi. Sebelumnya, 15 orang, termasuk remaja ditangkap berdasarkan undang-undang baru.

Rezim Komunis Tiongkok Memuji Penangkapan Lai

Seorang juru bicara Kantor Urusan Hong Kong dan Makau kepada media yang dikelola partai Komunis Tiongkok Xinhua menstempel Lai sebagai perwakilan dari orang-orang “anti-Tiongkok dan anti-Hong Kong.” Lai disematkan bakal merencanakan dan menghasut protes “ilegal”, mendanai pro-kemerdekaan kekuatan, dan menggunakan grup medianya untuk menyebarkan rumor. 

Pada 10 Agustus, polisi Hong Kong mengirim sekitar 2.00 petugas polisi untuk menggeledah Gedung  ‘Next Digital’ . Dapat dipahami bahwa ruang lingkup surat perintah penggeledahan pengadilan tidak termasuk “Gedung Media”. (Handout / Getty Images)

Sejatinya, Rezim Komunis Tiongkok kerap mendorong secara luas narasi bahwa gerakan aksi protes massal pada tahun lalu, digerakkan oleh negara asing untuk memicu kekacauan.

Jimmy Lai sebelumnya mengunjungi Washington, di mana dia bertemu dengan sejumlah pejabat, termasuk Wakil Presiden Mike Pence, Pompeo, dan Ketua DPR AS Nancy Pelosi, untuk menggalang dukungan bagi demokrasi Hong Kong.

Minggu lalu, AS menjatuhkan sanksi kepada pemimpin Hong Kong Carrie Lam dan 10 pejabat partai Komunis Tiongkok dan Hong Kong lainnya, atas peran mereka memberangus kebebasan Hong Kong melalui penerapan undang-undang terbaru. 

Komunis Tiongkok membalasnya dengan memberikan sanksi kepada 11 warga AS, termasuk anggota parlemen federal dan pimpinan kelompok nirlaba dan hak asasi yang berbasis di AS.

Sementara itu, penangkapan dan penggerebekan di kantor Apple Daily meningkatkan kekhawatiran bahwa pers lokal akan menghadapi pengetatan pengawasan di bawah Undang-Undang terbaru. Meski demikian, wartawan yang berbasis di Hong Kong menegaskan mereka tak akan takut.

“Kami akan terus berjuang untuk kebenaran dan melaporkan apa yang terjadi di Hong Kong tanpa rasa takut atau bermurah hati,” tulis Jessie Pang, koresponden Hong Kong untuk Reuters, dalam cuitannya.

Hong Kong secara historis memiliki tingkat kebebasan pers yang lebih tinggi. Kini, merosot tajam  dalam beberapa tahun terakhir karena kontrol Beijing yang semakin besar atas Hong Kong.

Eksekutif Apple Daily Chan Pui-man mengatakan surat kabar itu akan terus diterbitkan.

Aktivis lokal terkemuka Joshua Wong dalam cuitannya di Twitter mengatakan : “Bahkan jika Apple Daily menerbitkan setumpuk kertas kosong besok, kami akan pergi dan membeli salinannya.” (asr)

Reuters berkontribusi pada laporan tersebut.

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular