Ntdtv, oleh Wang Kaidi- Ketika Komunis Tiongkok Membalas Sanksi dengan Sanksi Terhadap 11 Orang Amerika Serikat, Juru bicara Gedung Putih Kayleigh McEnany mengatakan Komunis Tiongkok selain tidak mengambil tindakan yang berarti, seperti mencabut kembali Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hongkong dan mengakhiri penindasan sistematisnya terhadap warga etnis Uighur di wilayah Xinjiang, sebaliknya, memilih untuk menanggapinya dengan tindakan yang tidak berdasarkan fakta. Dengan demikian, maka semakin banyak negara menuntut rezim Beijing untuk bertindak sesuai norma internasional. Kini bola berada di tangan komunis Tiongkok. 

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada para pejabat komunis Tiongkok dan Hongkong yang merusak otonomi Hongkong. Komunis Tiongkok menanggapinya dengan mengumumkan pada hari Senin, 10 Agustus sanksi juga kepada 11 orang Amerika Serikat, yakni Senator AS Marco Rubio, Ted Cruz, Josh Hawley, Tom Cotton, dan  Pat Toomey, Anggota Kongres Chris Smith, dan kelima pimpinan organisasi hak asasi manusia AS termasuk National Democracy Foundation. Namun, tidak satupun dari 11 orang ini adalah pejabat administrasi Trump. Selain itu, komunis Tiongkok juga tidak menyebutkan sanksi apa yang dijatuhkan.

Annie Boyajian, Direktur Advokasi ‘Freedom House’ AS mengatakan : “Ini mencerminkan  betapa efektifnya sanksi yang diberikan AS kepada pejabat komunis Tiongkok dan Hongkong. Kita tidak akan mundur dan tidak akan menghentikan penelitian dan advokasi kita. Kita akan terus mengejar dan mempertahankan kebebasan”.

Menurut Kementerian Luar Negeri komunis Tiongkok, orang-orang yang dijatuhi sanksi ini adalah mereka yang para pejabat AS yang berperilaku buruk pada masalah yang terkait dengan urusan Hongkong. 

Dunia luar percaya bahwa para senator dan anggota kongres yang dijatuhi sanksi ini adalah pejabat AS yang sangat menentang komunis Tiongkok menerapkan secara paksa UU. Keamanan Nasional versi Hongkong. Dan, mereka inilah yang memberikan kontribusi penting terhadap lahirnya Undang-Undang Otonomi Hongkong atau Hongkong Autonomy Act dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hongkong atau Hongkong Human Rights and Democracy Act.

Senator Josh Hawley melalui Twitter menanggapi komunis Tiongkok dengan cuitannya : “Komunis Tiongkok mengumumkan sanksi pembalasan terhadap diri saya, karena saya berbicara menentang mereka dan membela kepentingan Amerika Serikat. Saya tidak akan mundur meskipun kalian melakukan pembalasan.”

Senator Tom Cotton menyatakan : Komunisme yang dianut Tiongkok adalah ancaman paling berbahaya bagi kebebasan di dunia, dan saya tidak akan pernah menyerah padanya. Jika komunis Tiongkok beranggapan bahwa penentangan saya terhadap tirani komunis selama ini adalah alasan penerapan sanksi tersebut, maka saya hanya punya satu kata untuk mereka : Tunggu !

Daniel Twining, Presiden International Republican Institute mengatakan : “Aksi unjuk rasa Hongkong sepenuhnya bersifat lokal dan spontan. Ini sepenuhnya diprakarsai oleh rakyat Hongkong. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami yang terkena sanksi. Tapi kita akan terus mendukung rakyat Hongkong dan keinginan mereka untuk memperoleh perdamaian serta kebebasan. Keinginan demi keadilan”.

Pada hari Senin, pemerintah Hongkong memanfaatkan Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hongkong untuk menangkap Li Zhiying atau Jimmy Lai, pendiri media ‘Next Digital.” Termasuk beberapa orang terkait yang dicap berkolusi dengan pasukan asing dan membahayakan keamanan nasional. 

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam pesan tweet-nya menyebutkan bahwa dirinya sangat terganggu oleh laporan bahwa Li Zhiying ditangkap di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hongkong, “Ini adalah bukti lebih lanjut bahwa komunis Tiongkok telah merampas kebebasan Hongkong dan mengikis hak-hak rakyat Hongkong”, 

Daniel Twining Mengatakan : “Bukankah penangkapan Li Zhiying adalah sebuah titik balik ? Faktanya, komunis Tiongkok menggunakan kekuatan asing sebagai alasan untuk menindas kritikus, karena mereka tidak dapat mentolerir perbedaan pendapat.” (Sin/asr)

Video Rekomendasi

Share

Video Popular