oleh Cathy He, Frank Fang dan Eva Fu

Sebuah pemberitahuan yang dikeluarkan pada bulan Agustus oleh raksasa minyak milik negara Tiongkok, China National Petroleum Corporation menginstruksikan bahwa kantor China National Petroleum Corporation di luar negeri terdapat di lebih dari sepuluh negara, termasuk Australia dan Kanada. Kantor-kantor ini harus “segera menghancurkan atau mentransfer dokumen sensitif” yang berkaitan dengan “aktivitas yang dibangun Partai Komunis Tiongkok di luar negeri.”

Kegiatan membangun Partai Komunis Tiongkok di luar negeri, menurut komentator Tiongkok bernama  Qin Peng yang berbasis di New York, mengacu pada upaya Partai Komunis Tiongkok untuk memperluas pengaruh globalnya. 

Di bawah program ini, konsulat Tiongkok dapat menyuruh perusahaan multinasional Tiongkok untuk menjalankan tugas di luar operasi bisnisnya, seperti mengumpulkan informasi intelijen, mencuri informasi yang sensitif, dan mempengaruhi pejabat setempat, kata Qin Peng.

China National Petroleum Corporation adalah perusahaan minyak terbesar ketiga di dunia dan beroperasi di 75 negara, menurut situs webnya. Seperti sebagian besar perusahaan Tiongkok, perusahaan minyak raksasa tersebut memiliki unit Partai Komunis Tiongkok yang tertanam dalam organisasi perusahaan minyak raksasa tersebut — untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut tunduk pada garis Partai Komunis Tiongkok dalam kegiatan bisnisnya. 

China National Petroleum Corporation memiliki lebih dari 1,3 juta karyawan di seluruh dunia, di mana terdapat hampir 700.000 anggota Partai Komunis Tiongkok pada tahun 2018, menurut situs web China National Petroleum Corporation.

Pemberitahuan tersebut menyebutkan bahwa dokumen penting yang tidak dapat dengan mudah dihancurkan, dapat diberikan ke Kedutaan Besar Tiongkok di Kamboja untuk diamankan.

Pemberitahuan ini juga mengarahkan anggota Partai Komunis Tiongkok di China National Petroleum Corporation, untuk tidak membocorkan sensitif informasi kepada penegak hukum setempat.

“Saat menjadi subjek investigasi asing, anggota dan kader Partai Komunis Tiongkok harus mematuhi [prinsip] ‘menjaga rahasia Partai Komunis Tiongkok dengan ketat’,” kata dokumen tersebut. Ini adalah aturan dan disiplin yang keras.

Arahan itu merupakan tanggapan atas tindakan baru-baru ini oleh Amerika Serikat dan pemerintah Barat lainnya, kata dokumen itu, mengutip insiden di Australia di mana pihak berwenang menggeledah dan menyita telepon seluler dan komputer personel diplomatik Tiongkok. Dikarenakan berisi materi yang berkaitan dengan Partai Komunis Tiongkok. Arahan tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kejadian ini.

Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir, meningkatkan upaya dalam memerangi kegiatan mata-mata Tiongkok dan aktivitas pengaruh jahat Tiongkok. 

Pemerintahan Donald Trump pada bulan Juli memerintahkan penutupan Konsulat Tiongkok di Houston. AS mengatakan pos diplomatik adalah “pusat mata-mata dan pencurian kekayaan intelektual.” 

Agen federal juga melakukan serangkaian penangkapan tersangka perwira militer Tiongkok, yang mana menyamar belajar di Amerika Serikat.  Menurut jaksa, mereka merupakan bagian jaringan yang lebih luas yang mencakup 50 kota di Amerika Serikat.

Operasi pengaruh asing rahasia rezim Tiongkok juga menjadi sorotan di banyak negara demokrasi, terutama di Australia, di mana pemerintah Australia meningkatkan tindakan yang menargetkan pengaruh Tiongkok di bidang politik dan kampus universitas.

Pada Agustus 2020, PetroChina mengeluarkan dokumen rahasia – “Pemberitahuan tentang Implementasi Lebih Lanjut dari Pembangunan Partai di Luar Negeri””. tangkapan layar dari pemberitahuan terkait. (the Epoch Times)

Nicholas Eftimiades, mantan pejabat senior intelijen Amerika Serikat dan penulis buku “Operasi Intelijen Tiongkok,” mengatakan kepada The Epoch Times, bahwa insiden di Australia mungkin mengacu pada penyitaan yang tidak dilaporkan oleh petugas perbatasan di pelabuhan masuk Australia, atau serangan baru-baru ini di sebuah rumah orang Tionghoa-Australia, sebagai bagian penyelidikan terhadap campur tangan asing oleh Tiongkok.

Polisi Australia pada bulan Juni, menggerebek rumah John Zhang, seorang warganegara naturalisasi Australia dan membantu seorang  politisi negara, menyita materi semacam itu sebagai bukti komputer. 

Pada Agustus 2020, PetroChina mengeluarkan dokumen rahasia – “Pemberitahuan tentang Implementasi Lebih Lanjut dari Pembangunan Partai di Luar Negeri””. tangkapan layar dari pemberitahuan terkait. (the Epoch Times)

Menurut dokumen pengadilan, John Zhang berada di bawah penyelidikan atas dugaan menyembunyikan bahwa ia bertindak “atas nama, atau bekerja sama dengan ”organ penting kunci Partai Komunis Tiongkok, termasuk Kementerian Keamanan Negara, badan intelijen teratas rezim Tiongkok, dan Departemen Front kerja Terpadu, cabang Partai Komunis Tiongkok yang mengawasi operasi pengaruh asing oleh rezim Tiongkok.

Gerakan Bawah Tanah

Pemberitahuan tersebut menyebutkan Amerika Serikat, Inggris Raya, Australia, Kanada, dan New Selandia adalah “negara yang sangat sensitif.”  Pemberitahuan itu mengarahkan staf di negara-negara tersebut untuk menghapus semua materi-materi untuk membangun Partai Komunis Tiongkok dari perangkat elektronik dan menghancurkan fisik berkas-berkas. 

Bila ada dokumen yang tidak dapat dihancurkan, maka dokumen tersebut harus “disegel dan disimpan” di lokasi yang aman atau diserahkan ke Kedutaan Besar Tiongkok di Kamboja, demikian bunyi dokumen tersebut menginstruksikan.

Di Australia dan Kanada, staf China National Petroleum Corporation harus melapor ke Konsulat Tiongkok setempat, mengenai status bagaimana mereka telah menangani “informasi sensitif yang mendesak,” kata pemberitahuan itu. 

Dokumen tersebut juga menuntut semua pihak organisasi Partai Komunis Tiongkok di China National Petroleum Corporation di luar negeri, terutama yang berlokasi di Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi, harus “secara proaktif menerima peran kepemimpinan Komite Partai Komunis Tiongkok di Kedutaan Besar Tiongkok di Kamboja.”

China National Petroleum Corporation dan Kedutaan Besar Tiongkok di Kamboja tidak menanggapi pertanyaan The Epoch Times saat berita ini dilaporkan.

Instruksi tersebut juga menekankan pada pembatasan pemaparan kegiatan Partai Komunis Tiongkok di luar negeri kepada masyarakat. Instruksi tersebut melarang peristiwa-peristiwa tersebut dipromosikan di  media sosial Tiongkok seperti Weibo dan WeChat, dan menerbitkan laporan kegiatan semacam itu kepada masyarakat. 

Komunikasi mengenai anggota Partai Komunis Tiongkok atau organisasi Partai Komunis Tiongkok, dan laporan mengenai aktivitas membangun Partai Komunis Tiongkok harus dikirim melalui  saluran enkripsi. 

Anggota Partai Komunis Tiongkok juga dilarang mengibarkan bendera nasional Tiongkok, mengenakan lencana Partai Komunis Tiongkok, dan menampilkan konten aktivitas Komunis Tiongkok di papan pengumuman.

Selain itu, saat mengadakan kegiatan membangun Partai Komunis Tiongkok, staf tidak boleh mengungkapkan identitas anggota Partai Komunis Tiongkok dan posisinya di Partai Komunis Tiongkok, kata pemberitahuan tersebut

‘Pengendalian Kerusakan’

Nicholas Eftimiades mengatakan bahwa adalah sangat mungkin arahan ini dikeluarkan untuk Badan Usaha Milik Negara yang lain. Pemberitahuan itu, kata Eftimiades, mengungkapkan “operasi global yang luar biasa untuk melindungi informasi, untuk membatasi kegiatan sehingga mereka jangan muncul di radar pemerintah asing.”

Rezim Tiongkok kini dalam “pengendalian kerusakan,” setelah memicu reaksi keras dari pemerintah Barat atas berbagai perilaku, dari agresi militer rezim Tiongkok di Laut China Selatan hingga sengketa perbatasan Tiongkok dengan India, kata Nicholas Eftimiades.

Pengendalian kerusakan memerlukan penghancuran dan pengamanan bukti, sambil menurunkan aktivitas sehingga pengamat luar tidak menganggap rezim Tiongkok sebagai suatu ancaman, menurut Nicholas Eftimiades.

James Carafano, wakil presiden institut  keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Heritage Foundation, mengatakan langkah ini tidak mengejutkan, mengingat rezim Tiongkok cenderung mengantisipasi lebih banyak lagi pengawasan dari negara-negara Barat.

“Jika ada satu hal yang sangat mereka kuasai, itu menutupi jejak mereka,” kata James Carafano memberitahu kepada The Epoch Times.

Pemberitahuan itu juga mengungkapkan kerja sama yang erat antara rezim Tiongkok dengan perusahaan milik negara, kata Nicholas Eftimiades.

“Dimensi yang sangat besar dari ini adalah peran konsulat dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Usaha Milik Negara di luar negeri, ”ujar Nicholas Eftimiades.

Rezim Tiongkok juga secara terbuka mengungkapkan bagaimana Konsulat Tiongkok memimpin perusahaan Tiongkok di luar negeri. Dokumen mengenai “pedoman pencegahan risiko” untuk perusahaan Tiongkok di luar negeri, ditemukan di situs web Kementerian Luar Negeri Tiongkok, menunjukkan bahwa perusahaan harus mendaftar kepada Konsulat Tiongkok setempat dan menerima “bimbingan dan manajemen.” 

Jika terjadi “insiden terkait keselamatan” mendadak, perusahaan Tiongkok harus melakukan hubungan masyarakat mereka di bawah bimbingan yang sesuai dari Konsulat Tiongkok dan agen Tiongkok terkait, untuk “membimbing pendapat masyarakat publik secara positif.”

Pada bulan Maret 2019, Qi Yu, Sekretaris Komite Partai Komunis Tiongkok di Kementerian Luar Negeri, mengadakan pertemuan, di mana panitia mengatakan Konsulat Tiongkok harus “meningkatkan politik pemahamannya… untuk lebih melayani ”Partai Komunis Tiongkok.

Meskipun dokumen tersebut menunjukkan bahwa Partai Komunis Tiongkok menjadi lebih berhati-hati, negara-negara tidak boleh lengah, Qin Peng memperingatkan, menambahkan ini adalah aktivitas di bawah tanah, rezim Tiongkok cenderung terlibat lebih banyak dalam tindakan rahasia, dan itu adalah ancaman jangka panjang di mana seharusnya negara-negara tidak boleh lengah. (Vv/asr)

Video Rekomendasi

Share

Video Popular