Epochtimes, oleh Chen Han dan Lin Cenxin- Terkait penanganan virus Komunis Tiongkok, rezim Komunis Tiongkok yang sebelumnya memromosikan “Diplomatik Masker”   beralih ke “Diplomasi Vaksin.” Memberikan komitmen kepada banyak negara untuk memrioritaskan persediaan pasokan vaksin COVID-19.

Para ahli berpendapat bahwa itu adalah upaya komunis Tiongkok mendorong Diplomasi Vaksin yang bertujuan menarik hubungan dekat dengan beberapa negara. Membanjiri negara-negara tersebut dengan produk yang kurang terjamin kualitasnya, hal ini jelas dapat menyebabkan bencana kedua.

Diplomasi Vaksin komunis Tiongkok melibatkan 2 miliar penduduk dunia

Komunis Tiongkok baru-baru ini mengumumkan bahwa sebelum akhir tahun ini, vaksin yang dikembangkan oleh Grup Farmasi Tiongkok akan dipasarkan. Pada saat yang sama, komunis Tiongkok mulai mengumbar janji untuk memberikan prioritas kepada negara lain dalam menggunakan vaksin buatan Tiongkok ini.

Wall Street Journal mengutip pernyataan pejabat pemerintah Pakistan pada 15 Agustus 2020 lalu memberitakan bahwa kelompok medis komunis Tiongkok telah bekerja sama dengan Universitas Karachi di Pakistan untuk melakukan uji coba vaksin. 

Setelah vaksin telah diproduksi, negara-negara itu akan mendapatkan jatah vaksin yang mencakup seperlima dari populasi negara tersebut. Pakistan memiliki populasi sekitar 212 juta jiwa, jadi  akan mendapatkan jatah vaksin sebanyak 44 juta dosis.

Dalam wawancara dengan Afghanistan Times pada pertengahan bulan Agustus, Duta Besar Tiongkok untuk Afghanistan Wang Yi mengatakan bahwa setelah pengembangan vaksin Tiongkok berhasil, maka akan pasokannya akan diprioritaskan kepada Afghanistan. 

Ketika Wang Yi berbicara dengan menteri luar negeri Maroko pada 18 Agustus 2020 lalu, ia juga menyebutkan bahwa vaksin akan diprioritaskan setelah pengembangan vaksin selesai. Vaksin akan disediakan untuk negara-negara di Afrika.

Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang pada 24 Agustus menyebutkan bahwa setelah vaksin selesai dikembangkan, maka ke-5 negara termasuk Vietnam, Laos, Myanmar, Thailand, Kamboja akan mendapat prioritas perolehannya.

Distribusi vaksin juga melibatkan sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Bulan lalu, setelah Presiden Filipina Duterte berjanji untuk tidak mengizinkan pasukan Amerika Serikat kembali ke pangkalan Filipina, dia mengajukan permintaan vaksin kepada komunis Tiongkok. Duterte mendapat tanggapan positif dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, yang setuju untuk memprioritaskan kebutuhan Filipina dalam hal vaksin.

Selain komitmen terbuka di atas, tim vaksin komunis Tiongkok sedang melakukan uji coba pada manusia sebanyak tiga tahap di luar negeri. Vaksin adenovirus CanSino Bio bekerja sama dengan Arab Saudi untuk uji coba. 

CanSino Bio dan Watson Biotech bekerja sama untuk mengembangkan vaksin yang diuji coba di Meksiko. Vaksin tidak aktif yang dikembangkan oleh Sinopharm Group sedang melakukan uji coba Tahap III di Uni Emirat Arab, Argentina, Peru, dan Maroko. Bioteknologi Kexing Beijing sedang melakukan uji coba di Brasil.

Negara-negara yang ikut serta dalam pengujian vaksin ini juga dijamin oleh komunis Tiongkok memperoleh prioritas pasokan vaksin.

Komentator Li Linyi menjelaskan bahwa total populasi dari negara-negara yang terdaftar sebagai prioritas untuk memperoleh vaksin mencapai hampir 2 miliar orang, Jika penduduk Tiongkok juga dimasukkan, itu akan melibatkan sekitar 3,5 miliar orang di seluruh dunia. 

Komunis Tiongkok tidak mungkin menghasilkan sekaligus vaksin sebanyak itu. Tujuan dasarnya adalah untuk memenangkan hubungan dengan negara-negara terkait, dan mencegah negara-negara itu memihak kubu Barat seperti Amerika Serikat dalam konfrontasi Amerika Serikat dengan- komunis Tiongkok saat ini.

Diplomasi Masker yang pernah diterapkan komunis Tiongkok mengalami kegagalan

Pada bulan Januari tahun ini, otoritas Beijing menyembunyikan fakta mengenai virus pneumonia Wuhan menyebabkan ke seluruh dunia. 

Sejak bulan Maret, komunis Tiongkok mengekspor masker, alat uji virus, dan respirator ke negara lain. Sebuah artikel pada surat kabar Prancis ‘Le Monde’ menyebutkan bahwa Diplomasi Masker yang dilakukan oleh otoritas Beijing dengan propaganda diri tidak berhasil, dan dunia luar tidak mempercayai dan meragukannya.

Hingga bulan Agustus ini, epidemi global masih sangat serius. Jumlah pasien baik yang tertular maupun yang meninggal akibat COVID-19 termasuk di Korea Selatan, Italia, Vietnam, dan negara-negara lain masih terus meningkat.

Ahli urusan Tiongkok : Komunis Tiongkok menggunakan vaksin untuk membebaskan diri dari kesulitan

Chen Kuide, ketua eksekutif dari Princeton China Institute mengatakan kepada grup media Epoch Times bahwa komunis Tiongkok dituntut pertanggungjawaban atas tindakannya menyembunyikan fakta mengenai epidemi oleh negara-negara di dunia. Saat ini ia terisolasi dalam hubungan diplomatik. 

“Di saat komunis Tiongkok berada dalam situasi terisolasi, ia berharap mampu membebaskan diri dari situasi tersebut dengan mempercepat pengembangan vaksin dan memasarkannya lebih awal dari negara lain untuk mendapatkan sikap ramah diplomatik dari negara lain”, kata Chen Kuide.

Komunis Tiongkok berharap dapat memasok lebih awal vaksin demi menjalin hubungan persahabatan dengan negara lain, apakah hal itu bisa terlaksana? 

Menurut Chen Kuide pertama-tama, itu tergantung pada apakah komunis Tiongkok lebih unggul dalam mengembangkan vaksin yang benar-benar efektif. Hal ini yang membuat skeptis banyak orang. Sangat mungkin bahwa mereka hanya bertujuan semata untuk merebut pasar dan menjadi pusat perhatian tetapi tidak mengikuti prosedur persetujuan medis. Kemudian  menghasilkan produksi vaksin yang menimbulkan keraguan dunia luar. 

Sementara itu, baru-baru ini, Papua Nugini dengan tegas menolak masuknya banyak karyawan asal Tiongkok yang kabarnya sudah menerima vaksin pengujian saat di daratan Tiongkok.

Menurut Chen Kuide cukup untuk menunjukkan bahwa meskipun memiliki vaksin di tangannya, komunis Tiongkok belum mampu meyakinkan negara lain untuk menggunakan vaksin buatan mereka. Itu adalah masalah kepercayaan.

Ahli medis : Vaksin yang dikembangkan komunis Tiongkok di bawah permintaan strategis mungkin berkualitas rendah

Dr. Lin Xiaoxu, mantan peneliti di United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases. USAMRIID mengatakan kepada grup media  Epoch Times bahwa pengembangan vaksin harus disetujui sesuai dengan prosedur pengembangan produk ilmiah dan biologi yang ketat untuk memastikan keamanan pemakai. 

“Ketika pemerintah menyebutkan kebutuhan strategis, itu adalah masalah. Ini berarti bahwa pertimbangan politik jauh lebih penting dari faktor lainnya,” kata Dr. Lin Xiaoxu.

Dr. Lin Xiaoxu menunjukkan bahwa ketika komunis Tiongkok menandai pengembangan vaksin dengan kebutuhan strategis, ini malah memberi label pada kualitas vaksin yang “asal-asalan”. Hal itu menunjukkan bahwa kemungkinan kualitas produknya rendah. 

“Untuk mengutamakan pertimbangan politik dan kebutuhan strategis, tak heran jalur yang pendek dan gampang akan ditempuh, meskipun menghasilkan produk yang berkualitas tidak cukup baik. Dan juga dimungkinkan untuk menghasilkan produk palsu,” kata Dr. Lin Xiaoxu.

Dr. Lin Xiaoxu menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, vaksin Tiongkok telah menjadi vaksin beracun dan vaksin bermasalah. 

Contohnya, kasus vaksin palsu terjadi di Provinsi Jiangsu pada tahun 2004. Insiden vaksin Hepatitis A di Provinsi Anhui pada tahun 2005. Kasus vaksin di Provinsi Shanxi pada tahun 2007 yang menyebabkan hampir 100 orang murid meninggal dan cacat. Kasus vaksin rabies di Kota Dalian pada tahun 2009. Kasus vaksin ilegal di Kota Weifang, Shandong pada tahun 2012. Dan kasus 400.000 vaksin DPT yang dikembangkan oleh Wuhan Biology, anak perusahaan dari China National Pharmaceutical Group.

Serangkaian masalah vaksin menunjukkan bahwa komunis Tiongkok tidak memiliki kontrol kualitas dan mekanisme pengawasan kualitas yang ketat. Saat ini, vaksin yang diproduksi massal demi tujuan politik apakah tidak menyebabkan masalah yang jauh lebih  serius?

Menurut Dr. Lin Xiaoxu, etika vaksin diproduksi secara massal, proses pengembangan dari vaksin itu sendiri, kualitas dari adjuvant imunologinya, dan sebagainya adalah masalah besar. Komunis Tiongkok tidak memiliki landasan penelitian ilmiah yang kuat dan teknologi produksi industri untuk mendukungnya, sehingga dipercaya kualitas itu sendiri akan memiliki masalah besar”.

 Papua Nugini menolak masuknya pekerja Tiongkok yang sudah divaksinasi memicu ketegangan diplomatik

The Guardian melaporkan bahwa 48 orang pekerja tambang asal Tiongkok yang telah menerima vaksinasi pada 10 Agustus sebelum terbang dari daratan Tiongkok tidak diizinkan memasuki Papua Nugini. 

Komandan pencegahan epidemi Papua Nugini, David Manning mengatakan bahwa para pekerja Tiongkok itu mendapatkan vaksinasi dengan vaksin yang belum disetujui. Itu dapat membahayakan warga setempat. Oleh karena itu, pesawat yang mengangkut mereka dilarang memasuki negara tersebut. 

Banyak media Australia melaporkan bahwa ini adalah bentuk terselubung dari praktik eksperimen vaksin komunis Tiongkok di  Papua Nugini. Surat kabar Australia bahkan mengkritik komunis Tiongkok karena memperlakukan personel perusahaan milik negara sebagai kelinci percobaan.

Laporan yang muncul di sejumlah media Australia telah memicu Duta Besar Tiongkok untuk Papua Nugini, Xue Bing cepat-cepat membasmi rumor dengan mengatakan bahwa tidak ada uji vaksin COVID-19 di  Papua Nugini. 

Orang-orang itu telah kembali bekerja di tambang nikel-kobalt MCC Ramu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian mengatakan bahwa para pekerja tersebut telah mendapat suntikan vaksin darurat yang telah dievaluasi dan diverifikasi secara ilmiah oleh para ahli, sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, serta dilakukan atas sukarela.

Dr. Lin Xiaoxu berpendapat bahwa keputusan yang diambil  Papua Nugini sudah tepat, karena vaksin-vaksin itu belum mendapatkan evaluasi ilmiah yang ketat, tetapi telah digunakan kepada pasukan dan personel yang pergi di luar negeri. 

Para tenaga kerja asal Tiongkok tersebut bahkan dijadikan kelinci percobaan. Vaksin yang diberikan kepada manusia tanpa melalui uji klinis tahap ketiga itu adalah tindakan melanggar etika medis.

Dr. Lin Xiaoxu menilai, petugas pencegahan epidemi Papua Nugini bukan tidak berdasar. 

“Andaikata beberapa virus tidak sepenuhnya dilemahkan, mengingat produksinya adalah produksi massal, maka ini menjadi faktor keamanan yang tidak bisa diabaikan. Jika virus tidak sepenuhnya dilemahkan, maka itu sama seperti orang yang divaksin dengan vaksin yang bervirus aktif. Orang-orang ini selain nyawanya terancam, ia juga sebagai penyebar virus di negeri orang”, kata Dr. Lin Xiaoxu.

Menurut Dr. Lin Xiaoxu, pihak berwenang Papua Nugini harus memberi perhatian khusus kepada orang-orang ini. Bahkan jika mereka mengklaim telah melakukan karantina mandiri, mereka tetap harus diuji berulang kali untuk memastikan hasil tes mereka dalam satu atau dua minggu adalah negatif. 

“Namun begitu hasil tes asam nukleat menunjukkan positif, itu membuktikan bahwa vaksin yang mereka gunakan itu gagal”, kata Lin Xiaoxu.

Para ahli mendesak negara-negara yang terlibat dalam Diplomasi Vaksin komunis Tiongkok untuk berpikir lebih jauh

Menurut data Organisasi kesehatan Dunia (WHO) pada awal bulan Agustus, saat ini terdapat sekitar 165 jenis vaksin dalam tahap uji coba di dunia. 26 jenis vaksin sedang dalam uji klinis, dan 6 dalam uji klinis tahap ketiga. 3 diantaranya berasal dari Tiongkok, 1 dari Inggris dan 1 dari Amerika Serikat. 1 vaksin yang dikembangkan bersama oleh Jerman dengan Amerika Serikat.

“Inggris dan Amerika Serikat sedang berpacu dengan waktu untuk menghasilkan vaksin, diantaranya termasuk vaksin yang dikembangkan oleh Universitas Oxford ini juga telah memasuki uji klinis tahap ketiga, tetapi mereka tidak perlu berpartisipasi dalam Diplomasi Vaksin ini”, kata Dr. Lin Xiaoxu.

Komunis Tiongkok demi kepentingannya sendiri, berniat menyandera beberapa negara yang dijanjikan untuk memperoleh fasilitas “prioritas” dalam pasokan vaksin. Itu membuat Dr, Lin Xiaoxu khawatir dan ingin menyarankan kepada pihak berwenang negara-negara tersebut agar berpikir lebih seksama sebelum mengambil keputusan menggunakan vaksin buatan komunis Tiongkok hasil Diplomasi Vaksin. 

“Jika hasil produksi vaksin Tiongkok tidak begitu memuaskan, tetapi karena kedua negara tidak menandatangani kontrak pengadaan, bahkan uang muka sudah dibayarkan. Maka masyarakatnya terpaksa menggunakan vaksin ini. Begitu vaksin bermasalah, akan menimbulkan bencana kedua bagi masyarakat di negara tersebut,” ujarnya.

Saat ini, berbagai organisasi internasional dan negara Barat telah menginvestasikan dana besar untuk mengembangkan vaksin, tetapi ada suara lain di komunitas ilmiah, yang isinya menyarankan agar masyarakat bersikap tenang dalam menghadapi pengembangan vaksin yang sedang berlangsung. Jangan menaruh semua harapan pada vaksin.

Dr. Lin Xiaoxu mengatakan bahwa banyak ilmuwan menganggap virus komunis Tiongkok ini sebagai “virus yang sempurna”. Terlepas dari mutasinya virus atau kemampuannya untuk menghindari sistem kekebalan tubuh, saat ini virus tersebut masih cukup menantang bagi manusia. 

“Oleh karena itu, vaksin yang dikembangkan oleh berbagai negara belum tentu mampu mencapai efek perlindungan yang ideal bagi manusia. Saya pikir setiap individu harus membuat persiapan untuk itu,” pungkas Dr. Lin Xiaoxu. (sin/rp)

Video Rekomendasi

Share

Video Popular