oleh Wang Yixiao 

Jerman mengumumkan pedoman regional baru, yang ditetapkan dalam ‘Pedoman Kebijakan Strategis Indo-Pasifik’.  Pedoman itu lahir seiring meningkatnya kepentingan ekonomi dan politik dari wilayah di Indo-Pasifik.

Belum lama Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi meninggalkan Jerman dalam rangka kunjungan ke beberapa negara Eropa untuk memperbaiki hubungan diplomatik yang tegang. Pemerintah Jerman segera mengumumkan kebijakan diplomatik baru : Leitlinien zum Indo-Pazifik (Pedoman Kebijakan Strategis Indo-Pasifik) pada 2 September 2020 lalu. 

Jerman menekankan bahwa pihaknya berharap dapat memperkuat kerja sama dengan Jepang, India dan negara-negara Asia lainnya untuk mempromosikan strategi Indo-Pasifik Eropa. Menurut analisis media Jerman, ini berarti pergeseran kebijakan Jerman yang menjauhi komunis Tiongkok.

Kementerian Luar Negeri Jerman dalam pengumumannya menyebutkan bahwa dengan meningkatnya kepentingan ekonomi dan politik dari wilayah di Indo-Pasifik, Jerman harus merumuskan pedoman regional baru, yakni ditetapkan dalam ‘Pedoman Kebijakan Strategis Indo-Pasifik’. 

Salah satu tujuan pedoman ini adalah untuk mendiversifikasi kemitraan ekonomi demi mengurangi ketergantungan pada satu negara saja dan ikut berpartisipasi dalam pembentukan tatanan internasional di masa mendatang. 

Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas menyatakan bahwa pemerintah federal berharap untuk ikut membentuk tatanan dunia multi-kutub berdasarkan aturan dan kerja sama internasional, tetapi bukan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh yang kuat. 

Menurut analisis media Jerman, Jerman jelas tidak ingin begitu saja menunjukkan keberpihakannya di antara Amerika Serikat atau Tiongkok, tetapi lebih memilih untuk mengedepankan posisinya dengan lebih proaktif dan percaya diri.

Jerman juga mengirimkan sinyal ke negara Eropa lainnya. Heiko Maas mengatakan : “Pemerintah Jerman sedang bekerja sama dengan mitra Uni Eropa, terutama Prancis untuk merumuskan strategi Indo-Pasifik berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Eropa. Mewujudkan diversifikasi di tingkat Eropa.” 

Sebelumnya, negara-negara Eropa memiliki perbedaan besar dalam kebijakan mereka terhadap komunis Tiongkok. Misalnya, Inggris telah memposisikan dirinya sebagai fraksi elang, dan telah menyatakan sikap keras terhadap komunis Tiongkok dalam isu jaringan 5G dan Hongkong. 

Namun, negara-negara seperti Yunani, Hongaria dan Italia berharap untuk meningkatkan investasi di daratan Tiongkok, sehingga menahan diri agar tidak membentur kebijakan komunis Tiongkok. 

Heiko Maas menghimbau negara-negara Eropa untuk bersatu.  “Kita baru dapat bertahan hidup di antara para raksasa dunia seperti Tiongkok, Rusia dan mitra kita Amerika Serikat, jika kita bersatu padu sebagai Uni Eropa”, katanya. 

Media ‘Die Welt’ mengungkapkan, Uni Eropa telah lama mencoba untuk membujuk otoritas Beijing menerapkan kebijakan perdagangan yang adil terhadap negara-negara Eropa. 

Sejak tahun 2013, Uni Eropa dan komunis Tiongkok telah melakukan banyak negosiasi dengan tujuan menciptakan lebih banyak akses pasar dan persaingan yang sehat, serta menghilangkan hambatan investasi, namun sejauh ini belum ada hasil yang konkret. 

Menurut survei yang dilakukan oleh Kamar Dagang Jerman pada bulan Juli lalu, terdapat 44% perusahaan Jerman yang memerlukan perlakuan yang adil dari pemerintah Tiongkok. 

Menurut ‘Die Welt’, Jerman telah lama menahan diri dan berhati-hati dalam menerapkan  kebijakan terhadap komunis Tiongkok karena komunitas bisnis memperingatkan bahwa peluang kerja Jerman bergantung pada hubungan baik dengan komunis Tiongkok, terutama pada industri mobil. 

Tapi sekarang pemerintah Jerman jelas tidak ingin lagi terjebak dalam urusan perdagangan, lalu “bertekuk lutut” kepada komunis Tiongkok. 

Selain itu, baik di Hong Kong dan Xinjiang, Partai Komunis Tiongkok telah melakukan pelanggaran HAM skala besar. Harapan Barat bahwa hak asasi manusia Partai Komunis Tiongkok akan berubah secara alami dengan pertumbuhan perdagangan telah pupus. 

Meskipun   Tiongkok telah menjadi lebih terbuka secara ekonomi sejak tahun 1970-an, ini tidak mengarah pada demokratisasi atau lebih banyak kebebasan.

 Negara-negara Barat telah semakin menyadari bahwa baik keadilan perdagangan maupun perbaikan terhadap hak asasi manusia, menghindari benturan dengan kebijaksanaan komunis Tiongkok tidak akan membawa hasil.

Christian Lindner, Ketua Partai Demokrat Liberal Jerman baru-baru ini menyatakan bahwa kebijakan pendekatan Barat yang menghindari benturan dengan komunis Tiongkok pada akhirnya akan mengancam kebebasannya sendiri. 

Pakar urusan Tiongkok bernama  Winzer mengatakan, “Jika komunis Tiongkok masih ingin memainkan peran penting di dunia, maka ia harus siap untuk berkompromi dan mencapai konsensus tentang nilai-nilai universal.” (sin/rp)

Video Rekomendasi :

 

Share

Video Popular