Erabaru.net. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, bersama jajaran Forkopimda DKI Jakarta dan Satgas Penanganan COVID-19 menyampaikan detail teknis penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama dua pekan ke depan di wilayah DKI Jakarta, pada Minggu (13/9/2020).

Dalam pemaparannya, Gubernur Anies menggarisbawahi pengetatan dan penegakan protokol kesehatan di wilayah perkantoran.

Anies mentuurkan, PSBB mulai 14 September  berfokus utamanya adalah pembatasan di arena perkantoran. Di arena perkantoran pemerintahan, kedisiplinan untuk mengatur jam kerja dan mengatur jumlah pegawai telah berjalan lebih baik. Tapi, di swasta harus ada peningkatan kedisiplinan.

“Karena itulah, dengan diwajibkan para pimpinan mengatur pekerjanya bekerja dari rumah, apabila harus bekerja, maka sebanyak-banyaknya ada 25%. Harapannya, kita bisa menekan kasus yang bermunculan di klaster perkantoran. Ini berlaku selama 2 pekan ke depan,” ujarnya.  

Ia mengatakan, bila di pasar, di pusat perbelanjaan, di gedung perkantoran ditemukan kasus positif, maka bukan saja kantor atau penyewa di lantai tertentu, tapi seluruh gedung akan ditutup selama 3 hari operasi.

Anies menyebut, selama dua pekan, terdapat 11 sektor usaha yang tetap boleh beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi kapasitas 50%, yaitu kesehatan; bahan pangan dan makanan minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan, perbankan, sistem pembayaran dan pasar modal dan seluruh yang berada dalam sistem keuangan di Indonesia; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu; serta sektor usaha yang memfasilitasi kebutuhan sehari-hari.

Adapun kantor pemerintahan dan kantor swasta di luar 11 sektor tersebut akan mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB bahwa di zona dengan risiko tinggi, kantor tetap diperbolehkan beroperasi dengan maksimal 25% pegawai yang bekerja dari kapasitas dalam tempat dan waktu yang bersamaan.

Selama dua pekan ke depan pula, terdapat beberapa kegiatan yang harus ditutup antara lain institusi pendidikan; seluruh kawasan pariwisata (taman rekreasi, dan seluruh kegiatan hiburan); taman kota, RPTRA, dan fasilitas umum yang berkaitan dengan kegiatan perkumpulan orang.

Adapun kegiatan resepsi pernikahan, seminar, dan konferensi dilakukan pembatasan ketat. Khusus untuk kegiatan pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau kantor catatan sipil.

Selain itu, beberapa tempat kegiatan yang juga bisa beroperasi tapi dengan kondisi tertentu, restoran, rumah makan,  kafe bisa beroperasi hanya dengan memberikan pengantaran atau ambil bawa pulang, tetapi tidak diizinkan untuk menerima pengunjung untuk makan di tempat. Sehingga, beroperasi bisa, tapi hanya untuk pesan antar atau bawa  pulang.

Lalu, tempat ibadah. Di lingkungan permukiman yang digunakan oleh warga, ini dapat beroperasi dengan kapasitas 50%. Tapi, tempat ibadah yang dikunjungi peserta dari berbagai komunitas, berbagai lokasi, dan tempat  ibadah di kampung-kampung maupun komplek yang zona merah itu tidak diizinkan untuk beroperasi.

Sedangkan pasar dan pusat perbelanjaan tetap dapat beroperasi dengan menetapkan Batasan kapasitas paling banyak 50% pengunjung yang berada dalam lokasi secara bersamaan. Akan tetapi, restoran, rumah makan, maupun kafe yang berada di dalamnya hanya boleh menerima pesan antar dan bawa pulang.

Adapun mobililitas penduduk akan dikurangi. Kapasitas maksimal dari kendaraan umum  atau kendaraan adalah 50%, meneruskan seperti yang ada sekarang. Kemudian, ada pembatasan frekuensi layanan dan armada. Lalu, transportasi darat kereta dan kapal penumpang juga diatur dengan pembatasan jumlah penumpang per kendaraannya.

Sedangkan kendaraan pribadi, hanya boleh diisi maksimal 2 orang per baris kursi, kecuali bila kendaraan pribadi mengangkut keluarga yang berdomisili satu rumah. Tapi, bila tidak satu domilisi, maka harus mengikuti ketentuan maksimal 2 orang per baris. Kebijakan Ganjil Genap ditiadakan selama PSBB.

Sementara itu, Motor berbasis aplikasi diperbolehkan untuk mengangkut barang dan penumpang dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Dan   detail dari aturan-aturan ini akan disusun melalui SK Kepala Dinas Perhubungan.

Bagi masyarakat terkonfirmasi positif dengan status OTG maupun bergejala ringan akan ditempatkan di Flat Isolasi Mandiri Kemayoran, hotel dan penginapan, wisma, asrama, dan tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DKI Jakarta

Untuk diketahui, penegakan aturan kedisiplinan akan dilakukan bersama oleh jajaran Polri, TNI, Satpol PP, beserta dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang sudah ditugaskan sebelumnya. Sejauh ini, 158 ribu orang maupun Badan/lembaga/institusi sudah ditindak secara hukum, bahkan denda yang terkumpul sudah sampai 4,333 miliar rupiah.

Bantuan sosial diberikan sesuai jadwal yang telah disusun hingga akhir tahun (Desember 2020). Penerima bantuan ini sesuai dengan data yang sudah  ada seperti yang selama ini berjalan, jumlahnya 2,4 juta keluarga rentan yang ada di Jakarta. Pembiayaan bantuan sosial ini dilakukan melalui APBN Kementerian Sosial dan APBD Provinsi DKI Jakarta yang nanti pendistribusiannya dilakukan melalui PD Pasar Jaya. (asr)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular