Erabaru.net. – Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas bersama jajarannya untuk membahas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Ia menegaskan secara umum UU Cipta Kerja bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.

“Pagi tadi saya telah memimpin rapat terbatas secara virtual tentang Undang-Undang Cipta Kerja bersama jajaran pemerintah dan para gubernur. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi,” kata Presiden dalam keterangan resmi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 9 Oktober 2020 dikutip dari situs Setpres.

Adapun kesebelas klaster tersebut yaitu urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengeaan sanksi, urusan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi.

Mantan Gubernur Jakarta itu juga menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja disusun untuk memenuhi kebutuhan atas lapangan kerja baru yang sangat mendesak. Menurutnya, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja. Apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi Covid-19.

Namun demikian, Presiden melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja, yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoaks di media sosial. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Kepala Negara hendak meluruskan beberapa disinformasi tersebut.

Presiden mengambil contoh adanya informasi yang menyebutkan tentang penghapusan UMP (Upah Minimum Provinsi), UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), dan UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi).

Selain itu, ada juga kabar yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Dengan tegas Presiden menyatakan bahwa hal tersebut juga tidak benar.

Demikian juga dengan kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti, baik cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapus dan tidak ada kompensasinya. Presiden sekali lagi menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan menyatakan bahwa hak cuti tetap ada.

Di samping itu, Presiden juga menepis kabar bahwa UU Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Menurutnya, yang diatur dalam klaster pendidikan UU Cipta Kerja hanyalah pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Adapun terkait keberadaan bank tanah, Kepala Negara menjelaskan bahwa bank tanah tersebut diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan, serta reforma agraria.

Segera Buka Naskah UU Cipta Kerja

Sementara itu, Ekonom senior Indef Enny Sri Hartati menyerukan kepada k pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar segera mempublikasikan naskah UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurut Enny, langkah tersebut sebagai bentuk transparansi ditengah gencarnya tudingan demo berangkat dari informasi hoaks.  

Ia mengatakan, hal yang menjadi kebingungan publik penjelasan pemerintah dengan aspirasi masyarakat. Kalau dari pemerintah, kata Enny, semua yang disampaikan serikat buruh itu hoax. “Kalau memang hoax, disampaikan draft finalnya,” kata Enny dalam acara diskusi Smart FM Jakarta, Sabtu (10/10/2020).

Ia menyerukan,  tidak ada dusta diantara semuanya. Apalagi bukan seperti  berbalas pantun. “Karena ini UU yang melingkupi banyak sektor, ini ada manfaatnya iya tapi mudharatnya lebih banyak,” ujarnya.

7 Dosa UU Cipta Kerja

Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatra Barat, menyampaikan 7 dosa besar Undang-undang Cipta Kerja.

Berikut 7 Catatan sesuai keterangan tertulis diterima wartawan, Sabtu (10/10) :

Pertama, kesombongan penguasa. Sentralistik kekuasaan seperti Orde Baru dan Orde Lama. UU Cipta Kerja bahkan jauh dari cita-cita reformasi dengan meletakkan kekuasaan terpusat pada Pemerintah Pusat, melalui ratusan Peraturan Pemerintah, terutama dalam izin usaha hingga penyelenggaraan penataan ruang.

Kedua, ketamakan pebisnis. UU Cipta Kerja hanya memprioritaskan kemudahan bagi investor atau pemilik modal. Seluruh hal ditentukan Pemerintah Pusat, maka pebisnis cukup melakukan pendekatan kepada Pemerintah Pusat agar dengan mudah menyelesaikan urusan apapun di Indonesia.

Ketiga, iri terhadap kuasa pemerintah daerah (Pemda). UU Cipta Kerja melemahkan kuasa Pemda yang secara konstitusional menjalankan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai UUD 1945. Termasuk izin usaha di daerah, tata ruang desa (Pasal 48 UU Penataan Ruang UU Cipta Kerja), penentuan wilayah pesisir dan pulau kecil (Pasal 7C, Pasal 16 UU Pengelolaan Wilayah dan Pulau-pulau Kecil UU Cipta Kerja).

Keempat, kerakusan. UU Cipta Kerja akan menimbulkan ketimpangan keuangan pusat dan daerah. Makin patuh daerah ke Pemerintah Pusat, berpotensi akan menikmati dibandingkan daerah yang bukan “partai” pemerintah. Seluruh SDA yang ada penentuan perizinannya melalui Pemerintah Pusat (Pasal 17A UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil).

Seluruh bisnis, contohnya bisnis di wilayah pesisir mulai dari garam hingga pariwisata dipegang Pemerintah Pusat (Pasal 19 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil). Izin usaha masyarakat lokal dan tradisional hanya terkait kebutuhan hidup sehari-hari, terkecuali bagi masyarakat hukum adat (Pasal 20 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir UU Cipta Kerja).

Kelima, nafsu pemodal Asing. Pulau-pulau yang ada di Indonesia dapat dikelola melalui Penanaman Modal Asing berdasarkan kepentingan pusat. Padahal, asset pulau tersebut milik pemerintah daerah (Pasal 16A UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam UU Cipta Kerja).

Keenam, malas bertanggungjawab. UU Cipta Kerja bukti kemalasan Pemerintah Pusat dan perusahaan bertanggungjawab terkait pembakaran hutan. Apalagi, kebakaran hutan menjadi persoalan setiap tahunnya, dan makin diperparah karena tidak ada lagi sanksi yang dijatuhkan kepada perusahaan yang melakukannya. Padahal, Pusako Unand menilai United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) mengisyaratkan, bahwa kewajiban negara untuk melindungi individu dari pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM) oleh pihak ketiga, termasuk bisnis (Pasal 49 UU Kehutanan dalam UU Cipta Kerja).

Ketujuh, kemarahan pada rakyat pemilik lahan. UU Cipta Kerja menghapus ketentuan tentang syarat pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan lahan pertanian. Akibatnya dengan alasan demi kepentingan umum maupun kebutuhan investasi, lahan pertanian dapat dialihfungsikan dengan mudah.

Menurut Pusako Unand, hal ini tentu akan menimbulkan banyak konflik agraria akibat perampasan lahan nantinya (Pasal 44 UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam UU Cipta Kerja).

Atas pertimbangan 7 dosa besar UU Sapu Jagat Cipta Kerja itu, dan menyimak potensi dampak kerusakan yang akan menimbulkan permasalahan multidimensi, maka Pusako Unand dengan tegas UU Cipta Kerja harus dibatalkan, dan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti  UU (Perppu) bentuk pertanggungjawaban presiden yang mengusulkan UU itu.

Koalisi Bersihkan Indonesia : Siapa Sponsor di Balik Satgas dan Panja Omnibus Law?

Sementara itu, Koalisi Bersihkan Indonesia menilai regulasi kontroversial ini dibahas di hotel secara maraton, drafnya tidak pernah dibuka untuk publik, rapat malam-malam, lalu disahkan terburu-buru di tengah merebaknya Covid-19. Gelombang penolakan telah muncul sejak pertama kali undang-undang ini diusulkan oleh Presiden Joko Widodo.

Selain itu, dinilai di balik pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja ini, terdapat kepentingan besar para pebisnis tambang, guna mendapat jaminan hukum untuk keberlanjutan dan keamanan bisnisnya. Melalui sejumlah elite politik dan pebisnis di Satgas dan Panja Omnibus, kepentingan itu dikejar, dan berhasil diperoleh dengan disahkannya RUU Omnibus Law.

Berdasarkan analisis profil para satgas dan anggota Panja Omnibus Law DPR, terungkap 12 aktor penting yang memiliki hubungan dengan bisnis tambang terutama batu bara.

“Terdapat 12 aktor intelektual yang tersebar dan memiliki peran serta fungsi berbeda di Satgas dan Panja DPR UU Cilaka. 12 orang itu, antara lain Airlangga Hartarto, Rosan Roeslani, Pandu Patria Sjahrir, Puan Maharani, Arteria Dahlan, Benny sutrisno, Azis Syamsudin, Erwin Aksa, Raden Pardede, M Arsjad Rasjid, Bobby Gafur Umar, dan Lamhot Sinaga,” ungkap Merah Johansyah, Juru Bicara #BersihkanIndonesia dari JATAM dalam siaran persnya. 

UU Cipta Kerja hanyalah satu di antara UU kontroversial lainnya yang dalam waktu sangat singkat diusulkan, dibahas dan disahkan oleh kekuatan oligarki yang terkonsolidasi di pemerintahan dan DPR. Sebelumnya telah ada 4 produk hukum kontroversial lain yang dibahas dengan pola serupa, tertutup dan terburu-buru: UU KPK, Perppu Covid, UU Minerba, dan UU MK.

“UU Cipta Kerja adalah salah satu skenario oligarki untuk terus menimbun kekayaannya. Pengesahan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa para oligark kini telah memperkokoh posisinya, dan skenario mereka telah berjalan dengan sempurna. Apalagi, saat ini KPK juga sudah dilemahkan,” kata Egi Primayogha, Anggota Divisi Korupsi Politik ICW.

“Mereka telah membuat peraturan yang dengan sengaja menguntungkan bisnis yang mereka miliki. Ini adalah bentuk sebuah korupsi sistemik, yang dapat dikategorikan tindakan kejahatan serius,” tambahnya.

Ada sebuah desain besar yang dipersiapkan sejak awal rezim ini terbentuk untuk mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan rakyat dan kekayaan alam Indonesia. Ini wajar sekali terjadi kalau melihat bagaimana rekatnya relasi para penyusun undang-undang ini dengan pelaku usaha, bahkan mereka sendiri merupakan pebisnis yang akan diuntungkan dari terbitnya Omnibus Law.

“Penelusuran kami mencatat setidaknya 57% anggota panja sendiri merupakan pelaku usaha. Selain itu, kami juga menemukan bahwa sebagian dari barisan para aktor ini pernah tercatat sebagai mantan tim sukses dan tim kampanye pada Pemilihan Presiden 2019 lalu,” Iqbal Damanik, Direktur Tambang dan Energi Auriga Nusantara.

Konflik kepentingan akan mendorong pejabat publik mengambil keputusan dan kebijakan yang tidak berdasar pada kepentingan publik. Konflik kepentingan yang melandasi lahirnya UU Cipta Kerja ini telah mengubah struktur esensial dari negara demokratis menjadi negara berwatak oligarkis, yang tidak lagi melayani kepentingan publik. Dengan demikian, telah terjadi pengkhianatan terstruktur melalui penyanderaan institusi publik dan regulasinya, sehingga keduanya berubah menjadi alat untuk menguntungkan kepentingan segelintir orang dan kelompok belaka.

“Para aktornya, yang terlibat konflik kepentingan, menghasilkan kebijakan yang juga hanya menguntungkan mereka. Dari catatan kami ditemukan sejumlah pasal-pasal sektor pertambangan dan energi yang ada di dalam UU Cipta Kerja yang menguntungkan perusahaan-perusahaan tambang dan batubara. Omnibus Law juga merupakan penanda krisis demokrasi dan tegaknya pemerintahan despotik yang terus memperkuat kepentingannya dengan memperlemah suara rakyat,” kata Tata Mustasya, Koordinator Kampanye Ikim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara.

Di antara pasal kepentingan pebisnis tambang batubara dalam UU Cipta Kerja adalah:

Pasal Royalti 0% bagi Perusahaan Hilirisasi Batubara Untungkan Perusahaan milik Oligarki Batubara

Penambahan pasal 128 A dalam UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa bagi pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara yakni pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen).

Hal ini akan menguntungkan sejumlah perusahaan pertambangan yang selain sudah menguasai sektor hulu batubara sekaligus hilir batubara seperti Gasifikasi Batubara dan PLTU Batubara, padahal keduanya justru menyandera Industri energi nasional pada energi kotor batubara lebih dalam lagi, pemberian relaksasi royalti hingga 0% ini akan menyelamatkan industri kotor pertambangan batubara yang sedang senja dan menghadapi krisis dan cacat bawaan jatuhnya harga, tren ditinggalkannya energi kotor karena desakan global pada transisi menuju energi bersih, adil dan berkelanjutan.

Bisnis Klan Keluarga Bakrie, seperti pembangunan Gasifikasi Batubara di Bengalon, Kutai Timur senilai 36 triliun ini sudah dipastikan berpotensi besar mendapat diskon royalti 0% ini.

Perusahaan tambang batubara dibawah payung perusahaan Bumi Resources yang menghadapi masalah jatuh tempo pembiayaan kredit dan hutang pada tahun 2022 sekaligus pengeluaran kas yang signifikan turunnya harga karena jatuhnya permintaan saat pandemi justru terselamatkan, setelah penentangan publik atas sejumlah insentif sebelumnya yang berikan revisi UU Minerba bagi kepastian kontraknya.

Pasal Pemanfaatan Ruang Laut untuk Industri Batubara

Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 Omnibus Law Ciptaker ini juga ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 47A yang berbunyi bahwa Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut diberikan berdasarkan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.

Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut tersebut diberikan untuk kegiatan mulai dari biofarmakologi laut hingga kegiatan usaha pertambangan migas, mineral dan batubara. (asr)

Share

Video Popular