oleh Wang He

Akhir Oktober 2020, Partai Komunis Tiongkok akan menggelar Sidang Paripurna Kelima Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok. Biasanya, selama sesi ini, Partai Komunis Tiongkok akan menguraikan tujuan ekonomi terencana , dalam Rencana Lima Tahunnya. Tahun ini akan menandai Rencana Lima Tahun ke-14.

Berikut analisa  saya mengenai rencana ini.

Sebuah Ekonomi Sosialis Terencana

Secara umum, Rencana Lima Tahun ditakdirkan gagal.

Pada dasarnya, komunisme membatasi dan menghambat pembangunan ekonomi secara keseluruhan, begitu pula Rencana Lima Tahun, sarana kendali sosial dan ekonomi yang mendorong kepasifan lebih dari sekadar kreativitas.

Partai Komunis Tiongkok mengadopsi pendekatan Rencana Lima Tahun dari bekas Uni Soviet. Perekonomian terencana ini pada dasarnya adalah ekonomi pasar sosialis, dan lebih dari itu, “ekonomi sangkar burung”, sebuah teori yang diperkenalkan pada tahun 1980 oleh Chen Yun, seorang komunis veteran era Mao Zedong. Chen Yun percaya bahwa pasar di Tiongkok harus beroperasi seperti burung dalam sangkar.

Tentunya, Partai Komunis Tiongkok tidak akan pernah melepaskan sangkar burung tersebut. 

Jika kandangnya hilang, maka burung akan terbang bebas — dan, tentu saja, tidak menyisakan ruang untuk keberadaan Partai Komunis Tiongkok.

Biarkan dijabarkan lebih spesifik. Tanggung jawab politik adalah yang terpenting dalam  negara demokrasi. Para pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas tata kelolanya. Bila orang tidak puas dengan cara negara dijalankan, pemimpin akan harus mundur. Tetapi sistem komunis tidak akan pernah mengizinkan siapa pun untuk meminta pertanggungjawaban Partai Komunis Tiongkok untuk apapun. 

Seorang pekerja mengontrol jalur produksi untuk chip silikon yang digunakan untuk membuat produk papan fotolistrik, di Baoding, Tiongkok, pada 24 Juni 2009. (Feng Li / Getty Images)

 Yang disebut akuntabilitas hanyalah ada sebagai alasan untuk pertikaian antar faksi dalam rezim Tiongkok. 

Selain itu, Rencana Lima Tahun hanyalah kata-kata di atas kertas; Rencana Lima Tahun tersebut tidak pernah setara dengan operasi ekonomi Tiongkok yang sebenarnya.

Tetap saja, merumuskan rencana adalah proyek besar yang menghabiskan sumber daya besar dan tenaga kerja. 

Menurut portal berita Tiongkok Huanqiu.com, persiapan Rencana Lima Tahun ke-13 dimulai di tengah-tengah penerapan Rencana Lima Tahun  ke-12. Butuh tiga tahun dan melibatkan empat tahapan dan 10 langkah untuk berkembang. Adapun besaran waktu dan personelnya yang terlibat, namun rencana itu sejalan dengan kebenaran politik dan perencanaan dan penerapannya adalah “tidak tertandingi.”

Rencana ke-14 Hampir Gagal

Poin kedua adalah bahwa pemerintahan Xi Jinping menipu diri sendiri. Rencana Lima Tahun ke-14 (2021-2025) telah menjadi perang yang berlarut-larut, yang mana tidak dapat dimenangkan karena adalah meragukan bahwa Partai Komunis Tiongkok akan berhasil pada tahun 2025.

Corong rezim partai Komunis Tiongkok Xinhua News Agency, melaporkan dua pedoman yang ditetapkan pada pertemuan Politburo pada tanggal 30 Juli untuk Rencana Lima Tahun ke-14 dan target masa depan untuk tahun 2035.

Pedoman pertama menekankan tiga kondisi yang berlaku. “Pembangunan tetap dalam periode peluang strategis,” “perdamaian dan pembangunan tetap menjadi tema waktu,” dan “negara memasuki tahap pengembangan berkualitas tinggi dengan banyak keuntungan dan kondisi, tetapi masalah pembangunan yang tidak seimbang dan tidak memadai tetap menonjol.”

Pedoman kedua, dari perspektif peperangan yang berlarut-larut, adalah untuk “mempercepat pembangunan ekonomi berdasarkan siklus domestik, dan berkoordinasi dengan siklus eksternal.” 

Pada tanggal 1 September, Xi Jinping lebih jauh menekankan “reformasi tingkat-dalam yang sistematis mengenai situasi negara secara keseluruhan,” demikian laporan Xinhua.

Pedoman pertama adalah tidak peduli dan menipu. 

Pertama, Perang Dingin Amerika Serikat–Tiongkok yang baru yang baru saja dimulai, dan anti-komunisme telah menjadi tren di seluruh dunia. Bagaimana ada “peluang strategis” untuk Partai Komunis Tiongkok?

Kedua, sifat komunisme yang menyinggung, ekspansif, dan subversif tidak akan pernah mengizinkan “perdamaian dan pembangunan.” Apa  yang disebut “tema waktu” dapat dengan cepat berubah dari perdamaian dan pembangunan menjadi perang dan revolusi jika ada kesempatan. Jelas, pemerintahan Donald Trump telah menyadari hal tersebut.

Ketiga, sejak tahun 2009 — meskipun data resmi Partai Komunis Tiongkok menyebutkan laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2011 terus menurun dan belum mencapai titik terendah. Apa yang dimaksud dengan “tahap pengembangan berkualitas tinggi?”

Pedoman mengenai perang yang berkepanjangan pasti akan gagal.

Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Partai Komunis Tiongkok menghadapi tantangan, seperti yang terungkap dalam  Rapat Pleno Kelima Politbiro pada tanggal 30 Juli. 

Pekerja menjahit mantel di sebuah pabrik untuk perusahaan pakaian Tiongkok Bosideng di Nantong, Provinsi Jiangsu pada 24 September 2019. (STR / AFP / Getty Images)

“Situasi ekonomi saat ini tetap rumit dan menantang dengan ketidakstabilan dan ketidakpastian yang besar,” dan “karena banyak masalah yang kita hadapi bersifat jangka-panjang dan jangka-menengah, menyelesaikan masalah seperti itu seperti berperang dalam waktu lama.” 

Obatnya adalah “mempercepat pembentukan pola pembangunan baru dengan sirkulasi domestik sebagai badan utama, dan siklus ganda internasional dan domestik untuk saling mendukung.”

Tetapi apakah obat ini akan berhasil? Perang dingin yang baru tampaknya menjelaskan jawaban pertanyaan ini.

Pada tanggal 10 Agustus, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan bahwa  Amerika Serikat telah bergeser dari kebijakan penenangan, dan bahwa Presiden Donald Trump ingin memastikan “abad mendatang ini bukanlah abad yang diatur oleh rezim otoriter yang berasal dari Tiongkok.”

Larangan Amerika Serikat atas chip-chip Tiongkok telah membahayakan kehidupan perusahaan Tiongkok yaitu ZTE dan Huawei. 

Jika Amerika Serikat memulai sanksi keuangan, maka sanksi keuangan akan menghancurkan Partai Komunis Tiongkok bagai sebuah bom nuklir. Jadi yang disebut siklus internasional hanya bisa macet. Bagaimana dengan sirkulasi domestik?

Siklus Domestik Adalah Fantasi

Sejak Partai Komunis Tiongkok merampas kekuasaan untuk memerintah Tiongkok lebih dari 70 tahun yang lalu, Partai Komunis Tiongkok  tidak pernah mampu membangun kerangka ekonomi yang stabil di Tiongkok.

Secara umum, 70 tahun ekonomi terencana di Tiongkok telah membawa bencana besar ke dunia, yang mencakup kemerosotan moral dan perusakan lingkungan.

Sistem sosial yang ada di Tiongkok telah berubah total dan diganggu dengan banyak masalah. 

Pada awal tahun 1956, mantan pemimpin Mao Zedong mengakui dalam pertemuan Politbiro bahwa kontradiksi yang tidak dapat diselesaikan dan masalah muncul di bawah rezim Tiongkok antara pemerintah pusat dan pemerintah  daerah, antar pemerintah daerah, dan antara atasan dengan bawahan dari suatu wilayah tertentu. 

Hal tersebut secara jelas menunjukkan ideologi komunis bahwa “perjuangan” adalah yang terpenting dalam perkembangan sebuah negara sosialis di bawah Partai Komunis Tiongkok.

Di bawah pemerintahan komunis, pemerintah daerah telah mengadopsi praktik proteksionis regional, memblokir integrasi pasar domestik, mengejar prestasi politik setempat secara membabi buta, dan terlibat dalam skala besar proyek konstruksi dan pembongkaran. 

Selama bertahun-tahun, rencana stimulus ekonomi ganda dan subsidi yang dijalankan oleh pemerintah daerah telah menimbulkan kelebihan kapasitas di beberapa industri.

Untuk mengatasi masalah seperti itu, Partai Komunis Tiongkok telah mendorong tiga hal kebijakan reformasi.

Yang pertama adalah pada bulan April 2001, saat Dewan Negara mengeluarkan instruksi yang melarang hambatan regional.

Yang kedua adalah undang-undang anti-monopoli yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2008. Pada tahun 2014, Dewan Negara mengumumkan pencabutan hambatan regional dan monopoli industri secara de facto.

Reformasi ketiga, pada bulan Juni 2016, adalah pengenalan mekanisme tinjauan persaingan yang diterbitkan oleh Dewan Negara.

Pada bulan Maret 2018, rezim partai Komunis Tiongkok melaporkan 59 kasus yang dicurigai sebagai tindakan monopoli oleh pemerintah daerah. 

Pada tahun 2019, Partai Komunis Tiongkok mengeluarkan sebuah pemberitahuan oleh empat departemen, termasuk Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar, yang melakukan tinjauan terhadap kebijakan dan langkah-langkah yang menghambat pasar terpadu dan persaingan yang sehat.

Pada tahun 2020, pedoman lain untuk meningkatkan alokasi faktor produksi berbasis pasar dipublikasikan. Hal ini dikatakan untuk “lebih memfasilitasi arus faktor yang bebas dan teratur dan merangsang vitalitas pasar” di dalam negeri Tiongkok, seperti dilaporkan China Daily. 

Namun, dihadapkan pada minat kelompok yang sangat besar yang terdiri dari pemerintah daerah, sistem dan mekanisme yang kaku, dan pejabat dengan kepentingan pribadi, kebijakan ini ditakdirkan untuk kekurangan efektivitas.

Selain itu, masih ada empat kendala lagi yang menghambat aliran pasar domestik.

Pemisahan Rantai Industri Global

Salah satu kendala adalah pelepasan rantai industri global yang tidak terhindarkan dari Tiongkok. Dari perspektif ekonomi global, migrasi manufaktur adalah fenomena normal, dan hal ini di luar kendali Partai Komunis Tiongkok. Juga, memisahkan diri dari Partai Komunis Tiongkok telah menjadi pilihan yang tidak terhindarkan dari rantai industri global. 

Reindustrialisasi pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa, akan dengan lancar menyelesaikan setiap tekanan yang diciptakan dalam proses memisahkan diri dari Partai Komunis Tiongkok. 

Dalam perekonomian saat ini, “sirkulasi domestik” dan “sirkulasi internasional” tidak dapat dipisahkan; ini terutama berlaku untuk Tiongkok. 

Sebagai produsen produk industri terbesar di dunia dan negara perdagangan komoditas terbesar, Tiongkok harus terlibat secara mendalam dalam rantai industri global. Misalnya, Tiongkok adalah negara dengan impor chip terbesar. 

Setelah tahun 2013, impor chip Tiongkok melebihi usd 200 miliar, dan pada tahun 2018 impor chip Tiongkok  melebihi usd 300 miliar, dan impor chip Tiongkok masih sebesar usd 300 miliar pada tahun 2019. Sekitar 60 persen dari impor chip ini untuk penggunaan di dalam negeri Tiongkok, dan sekitar 40 persen untuk produk ekspor.

Reorganisasi rantai industri global yang sedang berlangsung, relokasi keseluruhan, dan kepergian dari Tiongkok akan menghancurkan perekonomian Tiongkok, dan “siklus domestik” akan rusak.

Ketergantungan pada Teknologi Eksternal

Dari tahun 2001 hingga 2002, Chinese Science and Technology Daily menerbitkan 21 artikel mengenai teknologi inti yang menghalangi atau menghambat pengembangan industri Tiongkok. 

Delapan belas tahun kemudian, sekali lagi Chinese Science and Technology Daily menerbitkan 35 laporan lainnya mengenai sektor inti dan sektor utama yang masih mengandalkan sumber-sumber luar negeri, yang mencakup 35 teknik yang memperlambat dan lebih dari 60 teknologi inti. 

Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok sangat bergantung pada ilmu pengetahuan dan teknologi asing adalah belum berubah secara fundamental.

Pada tanggal 11 September tahun ini, Xi Jinping memimpin sebuah simposium ilmiah. Rasa cemas di simposium itu adalah luar biasa, dan Xi Jinping mengungkapkan keinginannya untuk negara Tiongkok untuk “memperkuat kerjasama ilmiah  dan teknologi internasional,” lapor Xinhua.

Dilema Perusahaan Swasta

Setelah Revolusi Kebudayaan, karena pertimbangan praktis, Partai Komunis Tiongkok mengizinkan perusahaan swasta untuk beroperasi. Tetapi Partai Komunis Tiongkok tidak pernah melepaskan kendalinya.

Pada konferensi nasional tanggal 16 September, Beijing mempertemukan para pemimpin perusahaan swasta untuk tujuan membentuk hubungan dengan Departemen Front Kerja Terpadu milik Partai Komunis Tiongkok. Itu adalah pertemuan pertama sejak reformasi dan Tiongkok membuka diri. 

Sebuah dokumen dikeluarkan untuk mengarahkan para profesional perusahaan swasta untuk “meningkatkan identifikasi politik, ideologis, dan emosional  dengan Partai Komunis Tiongkok dan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok,” dan untuk menyelaraskan dengan politik Partai Komunis Tiongkok.

Namun, selama bertahun-tahun, tidak ada solusi yang sesungguhnya yang diberikan untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan swasta, dan kebijakan telah menjadi lebih condong ke kiri. 

Tetapi tanpa mendukung vitalitas dan ruang yang dibutuhkan untuk perusahaan swasta untuk berkembang, “siklus domestik” adalah hanya omong kosong. 

Sebuah artikel bulan Agustus 2019 oleh Xinhua dengan jelas menunjuk pada peran penting  perusahaan swasta berperan dalam ekonomi Tiongkok. 

Artikel tersebut menyatakan bahwa di Tiongkok saat ini, ekonomi swasta memiliki karakteristik “56789,” yang artinya, sektor swasta “menyumbang lebih dari 50 persen pajak pendapatan, 60 persen Pendapatan Domestik Bruto, 70 persen dari inovasi teknologi, 80 persen pekerjaan perkotaan, dan 90 persen pekerjaan baru dan perusahaan baru.”

Konsumsi Domestik Tertinggal Serius

Perekonomian Tiongkok adalah perekonomian yang cacat. Di era Mao Zedong, perekonomian Tiongkok tampak seperti egalitarianisme, tetapi perbedaan antara pejabat dengan rakyat biasa, dan perbedaan antara perkotaan dengan pedesaan membagi rakyat Tiongkok menjadi tiga kategori dasar.

Kategori pertama, kelas penguasa atau “kelas baru,” memegang kekuasaan dan memonopoli setiap sumber daya dengan bantuan sistem negara-Partai.

Kategori kedua, penduduk perkotaan, memiliki tingkat pekerjaan yang tinggi, dengan gaji pokok dan tunjangan sosial tingkat yang rendah, seperti asuransi kesehatan.

Kategori ketiga, petani, yang terjebak di komune masyarakat dan tim produksi kerja. Dalam situasi ini, konsumsi domestik tidak banyak artinya.

Setelah reformasi dan keterbukaan, kekuatan “kelas penguasa” adalah diuntungkan mendapat uang, dan menjadi kelompok dengan kepentingan pribadi. 

Li Qiang, Profesor Departemen Sosiologi dan Dekan Sekolah Humaniora dan Ilmu Sosial di Universitas Tsinghua. (The Epoch Times)

Dengan demikian ekonomi Tiongkok berkembang menjadi model terburuk (kapitalisme komunis) dan kesenjangan ekonomi antara si kaya dengan si miskin menjadi ekstrim.

Pada konferensi pers bulan Mei ini, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang berkata, “Ada 600 juta orang di Tiongkok yang berpenghasilan hampir 1.000 yuan (RMB) per bulan.”

Untuk membuktikkan klaim Li Keqiang tersebut, China Institute for Income Distribution di Beijing Normal University melakukan survei terhadap 70.000 orang Tiongkok, dengan kesimpulan bahwa diperkirakan 547 juta orang Tiongkok, atau 39,1 persen, dari populasi Tiongkok memiliki pendapatan bulanan kurang dari 1.000 yuan (usd 147).

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa 52,5 juta orang Tiongkok memiliki pendapatan bulanan 1.000 hingga 1.090 yuan (usd 160). 

Oleh karena itu, jumlah penduduk yang memiliki pendapatan bulanan kurang dari 1.090 yuan adalah 600 juta orang, terhitung 42,85 persen dari nasional populasi. Apalagi jika masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah ditentukan oleh standar 1.090 hingga 2.000 yuan (usd 295), maka total ukuran populasi kelompok ini akan mencapai 364 juta orang. 

Dengan kata lain, ada 964 juta orang Tiongkok dengan pendapatan bulanan sebesar 2.000 yuan dan kurang dari 2.000 yuan.

Demikian pula, Li Qiang, seorang profesor di Universitas Tsinghua, memperkenalkan situasi tersebut dalam penelitiannya, “Struktur Sosial Berbentuk T Terbalik dan Ketegangan Struktur Tersebut.”

Li Qiang menganalisis data Sensus Penduduk Nasional Kelima Tiongkok yang dilakukan pada tahun 2000 dan menyimpulkan bahwa struktur  masyarakat Tiongkok lebih mirip bentuk T terbalik, di mana 64,7 persen populasi di tingkat terendah dan setidaknya 84,1 persen dari pekerja milik kelas bawah masyarakat Tiongkok. 

Kelompok yang tersisa didistribusikan dalam struktur berbentuk tiang tanpa transisi di antaranya. 

Oleh karena itu, mayoritas penduduk Tiongkok dianggap miskin atau di kelas rendah, dan kelas menengah dan kelas atas hanya menyumbang sangat sebagian kecil dari populasi tersebut.

Sepuluh tahun kemudian, Li Qiang mempelajari data sampel dari Sensus Penduduk Nasional Keenam Tiongkok dan menyimpulkan bahwa struktur sosial secara keseluruhan adalah tidak berubah, dan kelas menengah masih merupakan sebagian kecil dari seluruh masyarakat Tiongkok.

Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Goldman Sachs pada bulan September 2015 menyatakan bahwa pasar konsumen Tiongkok didominasi oleh kelas menengah yang relatif sedikit. 

Bahkan kurang dari 2 persen pekerja berpenghasilan cukup mampu membayar pajak penghasilan, dan hanya 11 persen dari populasi Tiongkok telah mencapai kelas menengah (kurang lebih 153 juta orang). 

“Konsumen kelas atas” teratas hanya 1,4 juta orang, dengan pendapatan tahunan per kapita usd 500.000. Orang-orang ini merupakan bagian utama dari orang-orang Tiongkok yang berbelanja di Paris, New York, Tokyo, dan London.

Tetapi bagaimana dapat terjadi struktur konsumsi sosial dan domestik seperti ini mendukung “siklus domestik” yang diusulkan?

Salah satu pilar yang digunakan Partai Komunis Tiongkok untuk menopang klaim legitimasi kekuasaannya adalah pencapaian ekonomi, terutama “keajaiban ekonomi” setelah reformasi dan keterbukaan. 

Selama bertahun-tahun, ekonomi Tiongkok telah berkembang pesat, tetapi pada harga yang lebih mahal: sebagian besar orang Tiongkok hanya berbagi biaya tetapi tidak berbagi imbalan. 

Kesenjangan antara si kaya dengan si miskin di Tiongkok adalah salah satu yang  terburuk di dunia. 

Rencana Lima Tahun ke-14 dan tujuan 2035, tidak lain hanyalah selembar kertas. Ekonomi Tiongkok akan segera runtuh jika Partai Komunis Tiongkok tidak dibubarkan.

Wang He memiliki gelar master dalam bidang hukum dan sejarah, dengan fokus pada gerakan komunis internasional. Wang adalah seorang dosen universitas dan seorang eksekutif dari sebuah perusahaan swasta besar di Tiongkok. Dia dua kali dipenjara di Tiongkok karena keyakinannya dan sekarang tinggal di Amerika Utara. Dia telah menerbitkan komentar tentang urusan dan politik Tiongkok saat ini sejak 2017

Share

Video Popular