Erabaru.net. Baru-baru ini terungkap tentang adanya oknum polisi yang terlibat dalam pengedaran narkoba. Bahkan, seorang oknum Jenderal Polisi berbintang satu terungkap terlibat dalam kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transeksual atau transgender (LGBT).

“Apa pun itu, dibongkar dan dieksposnya skandal ini ke publik, ditambah lagi pengungkapan kasus LGBT di lingkungan kepolisian, merupakan prestasi Polri,” kata Ahli psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (26/10/2020).

Menurut dia, tampaknya motifnya terkait Narkoba adalah semata-mata adalah ekonomi. Sedangkan kerakusan adalah keinginan memperkaya diri sendiri lewat cara jahat. 

Akan tetapi kalau penyalahguna, kata Reza, walau tetap tidak bisa dibenarkan dan pelakunya harus dihukum, ada sisi psikologis yang sudah banyak diungkap lewat studi. Yakni, bekerja sebagai polisi sama artinya dengan menggeluti bidang yang amat berat.

“Apalagi reskrim. Tuntutan organisasi, beban kasus, tekanan masyarakat, intervensi politik, kejahatan yang semakin kompleks, masalah pribadi. Tapi stamina terbatas. Kesehatan jiwa juga rentan terganggu. Padahal, tugas-tugas harus dituntaskan dalam waktu yang juga terbatas,”ujarnya.

“Nah, apa barang yang bisa mendongkrak stamina dalam tempo cepat dan memperbaiki suasana hati? Narkoba,” tambahnya.

Jadi ironis memang, kata Reza, polisi bisa saja melarikan diri ke narkoba justru agar bisa menyelesaikan tugas dan menyesuaikan diri dengan segala kompleksitas tugasnya.

Pada sisi itu muncul keinsafan tentang pentingnya penataan tugas dan perhatian terhadap kesehatan personel. “Ini, jelas, tidak bisa dipenuhi oleh personel sendiri. Harus ada peran organisasi secara keseluruhan,” tambahnya.

Reza mengungkapkan ada satu studi yang menemukan kasus polisi jual narkoba ternyata lebih banyak. Hal demikian disebut korupsi polisi yang berkaitan dengan narkoba (drug-related corruption).

Terungkapkanya dua skandal kakap yakni Narkoba dan LGBT, sekaligus menepis blue curtain code, yaitu kecenderungan aparat penegakan hukum untuk menutup-nutupi kesalahan atau penyimpangan oleh sejawat. Pengungkapan-pengungkapan hal yang sejatinya memalukan itu, berpotensi menumbuhkan kepercayaan dan penghormatan publik terhadap institusi kepolisian.

“Tinggal lagi, kalau perlu, dihitung-hitung berapa nilai kerugian yang diakibatkan oleh skandal polisi menjadi drug dealer (atau bahkan drug trafficker). Penghitungan ini dibutuhkan agar kepada lembaga terpampang angka kerugian nyata yang sepatutnya dikompensasi oleh negara kepada masyarakat selaku pembayar pajak,” pungkasnya. (asr)

Share

Video Popular