Frank Fang

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo memimpin sekelompok pejabat AS dalam mengkritik pelanggaran HAM  berkelanjutan di Tiongkok pada 27 Oktober 2020, yang mana menandai Hari Kebebasan Beragama Internasional.

“Tiga dari pelaku kebebasan beragama yang paling mengerikan di dunia – Rakyat Republik Tiongkok, Iran, dan Korea Utara – telah memperketat tindakan paksaan untuk membungkam rakyatnya sendiri,” kata Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan.

Pompeo dalam pernyataan menyebutkan : “Parahnya, Rakyat Republik Tiongkok telah berupaya untuk membasmi segala bentuk keyakinan dan kepercayaan yang tidak sejalan dengan doktrin Partai Komunis Tiongkok.”

Pemerintah AS menetapkan tanggal 27 Oktober 2020, sebagai Hari Kebebasan Beragama Internasional untuk memperingati penandatanganan Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional pada tahun 1998, yang memastikan bahwa mempromosikan kebebasan beragama adalah prioritas  kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Ditandatangani menjadi undang-undang oleh mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton pada bulan Oktober 1998, maka dibentuk komisi federal independen bipartisan yang dikenal sebagai U.S. Commission on International Religious Freedom -USCIRF- atau Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, juga posisi duta besar untuk kebebasan beragama internasional, yang saat ini dijabat oleh Sam Brownback.

Sam Brownback menggunakan Twitter untuk memperingati kesempatan tersebut, mengatakan bahwa kebebasan beragama yang dinikmati di Amerika Serikat harus “dipromosikan dan dilindungi di seluruh dunia.”

Duta Besar Amerika Serikat itu juga mengkhususkan Partai Komunis Tiongkok, karena meluncurkan “sistem pengawasan dan indoktrinasi yang paling canggih untuk menindas kebebasan beragama yang pernah kami lihat.”

Rezim Tiongkok baru-baru ini disebut sebagai pelaku kebebasan digital terburuk, itu berlangsung selama enam tahun berturut-turut, dalam acara tahunan Freedom House melaporkan.

Minggu lalu, Sam Brownback menyoroti “perang melawan iman” oleh Tiongkok dalam sebuah wawancara untuk memperingati Hari Kebebasan Beragama dengan ShareAmerica, platform Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk mengkomunikasikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

“Kami berbagi laporan… bahwa pihak berwenang Tiongkok telah menindas tahanan hati nurani, yang mencakup Falun Gong, Uyghur, Buddha Tibet dan umat Kristen bawah tanah, hingga panen organ secara paksa. Hal ini seharusnya mengejutkan hati nurani semua orang,” kata Sam Brownback.

Falun Gong, juga dikenal sebagai Falun Dafa, adalah latihan meditasi dengan ajaran moral berpusat pada prinsip “Sejati, Baik, dan Sabar” yang tumbuh sangat populer di Tiongkok selama tahun 1990-an. 

Di bulan Juli 1999, rezim Tiongkok menganggap Falun Gong sebagai ancaman dan meluncurkan  kampanye penganiayaan terhadap Falun Gong secara nasional.

Menurut Pusat Informasi Falun Dafa, jutaan orang telah ditahan di dalam penjara, kamp kerja paksa, dan fasilitas lainnya, di mana ratusan ribuan orang disiksa saat dipenjara. Ada lebih dari 4.000 kematian yang didokumentasikan akibat penganiayaan, meskipun para ahli mengatakan angka yang sebenar cenderung jauh lebih tinggi.

Pengadilan Rakyat yang berbasis di London menyimpulkan pada bulan Juni 2019 bahwa negara- praktik panen organ secara paksa sanksi-negara terjadi dalam “skala signifikan” di Tiongkok, di mana praktisi Falun Gong menjadi sumber organ yang utama.

Selama konferensi pers bulan Oktober, pejabat Kementerian Luar Negeri AS juga angkat bicara atas keprihatinan akan kekejaman tersebut dan mendesak mereka yang memiliki informasi mengenai praktik tersebut di Tiongkok untuk memberitahu.

Ketua Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional, Gayle Manchin memuji sanksi AS baru-baru ini terhadap para pejabat Tiongkok dan Iran yang bertanggung jawab atas pelanggaran kebebasan beragama yang parah.

“Sanksi ini mengirimkan pesan kuat bahwa pemerintah Amerika Serikat adalah berkomitmen untuk memastikan keadaan untuk ditanggungjawabkan atas pelanggaran hak kita yang pangling mnedasar,” katanya dalam sebuah pernyataan untuk memperingati Hari Kebebasan Beragama Internasional.

Pemerintah Amerika Serikat telah memberikan sanksi kepada enam pejabat Komunis Tiongkok dan satu entitas Partai Komunis Tiongkok atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uyghur di ujung barat Tiongkok,  wilayah Xinjiang, tempat sekitar 1 juta orang Uighur ditahan di kamp interniran.

Menteri Tenaga Kerja AS Eugene Scalia juga menyoroti praktik kerja paksa Partai Komunis Tiongkok dalam sebuah pernyataan.

Agama dan etnis minoritas dipaksa menjadi tenaga kerja yang disponsori negara dan kamp pendidikan ulang di Tiongkok, kata Eugene Scalia. Laporan Kementerian Tenaga Kerja pada bulan September menempatkan Tiongkok dalam posisi pertama, di antara 77 negara untuk produksi barang terbanyak oleh pekerja anak dan kerja paksa.

Menurut laporan tersebut, pihak berwenang Amerika Serikat menemukan bahwa Tiongkok memproduksi 17 jenis barang dengan kerja paksa, termasuk dekorasi Natal, elektronik, alas kaki, garmen, mainan, sarung tangan, dan produk rambut. (Vv)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular