Frank Fang

Kelompok hak asasi internasional mengutuk tindakan Partai Komunis Tiongkok, setelah tiga aktivis pro demokrasi Hong Kong ditahan usai sidang pada Senin, 23 November 2020.

Aktivis terkemuka Joshua Wong, Agnes Chow, dan Ivan Lam hadir di Pengadilan Magistrat Kowloon Barat pada haru itu.  Mereka mengaku bersalah atas tuduhan terkait partisipasi mereka dalam protes massal di luar markas besar polisi kota pada 21 Juni tahun lalu. Ketiganya akan dijatuhi hukuman pada 2 Desember 2020.

“Mungkin pihak berwenang ingin saya tetap di penjara. Tapi saya yakin  baik jeruji penjara, atau larangan pemilu, atau kekuatan sewenang-wenang lainnya tidak akan menghentikan kami dari aktivisme,” kata Wong, seorang aktivis yang menjadi terkenal selama protes pro-demokrasi 2014 yang dijuluki Gerakan Payung kepada wartawan lokal sebelumnya sesi pengadilannya.

“Kami akan terus memperjuangkan kebebasan. Sekarang bukan waktunya bagi kami bersujud ke Beijing dan menyerah,” tambahnya.

Kebebasan dan hak-hak dasar Hong Kong merosot secara drastis sejak Komunis Tiongkok memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong yang diperintah pemerintahan Komunis Tiongkok pada 30 Juni, yang menghukum kejahatan dengan didefinisikan secara samar-samar seperti pemisahan diri dan subversi negara komunis satu partai. 

Sejak undang-undang tersebut diberlakukan, empat anggota parlemen pro-demokrasi didiskualifikasi, jurnalis  ditangkap, dan polisi menggerebek ruang redaksi sebuah surat kabar lokal besar.

Ketiga aktivis pro Demokrasi itu muncul pertama kali di pengadilan pada bulan Juli, ketika Chow mengaku bersalah berpartisipasi dalam majelis yang tidak sah dan menghasut orang lain untuk mengambil bagian dalam majelis yang melanggar hukum pada 21 Juni 2019. Namun, Wong dan Lam mengaku tidak bersalah. 

Pada Juni lalu, ribuan pengunjuk rasa mengepung markas polisi di Wan Chai, memblokir jalan terdekat dan pintu masuk ke dalam gedung. Mereka berkumpul menentang Rancangan Undang-Undang ekstradisi yang memungkinkan orang-orang di Hong Kong untuk dikirim ke daratan Tiongkok untuk diadili, yang terkenal karena tidak adanya aturan hukum.

Pada hari itu, Wong berbicara kepada para pengunjuk rasa di tangga markas polisi, memimpin pengunjuk rasa dengan nyanyian, dan meminta untuk berbicara dengan komisaris polisi kota Stephen Ho.

RUU ekstradisi telah dibatalkan, tetapi pada saat itu, pemimpin Hong Kong Carrie Lam hanya mengumumkan bahwa pembahasan RUU tersebut akan ditangguhkan di legislatif setempat.

Menjelang persidangan hari Senin 23 November 2020, Joshua Wong melalui akun Twitter-nya, mengatakan bahwa dia dan Ivan Lam berubah pikiran, dan akan mengaku bersalah, setelah berkonsultasi dengan pengacara mereka dan meninjau semua bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut.

Pada hari Senin 23 November 2020, Wong mengaku bersalah atas tuduhan mengorganisir dan menghasut pertemuan yang tidak sah. Lam mengaku bersalah atas tuduhan penghasutan.

Puluhan pendukung muncul di luar gedung pengadilan untuk mendukung ketiga aktivis tersebut, meneriakkan slogan-slogan seperti “Bebaskan Joshua Wong, Agnes Chow, Ivan Lam!” dan “Lima Tuntutan, Bukan Satu Kurang,” mengacu pada tuntutan untuk kebebasan demokrasi yang lebih besar di Hong Kong.

Kritikan dari Dunia Internasional

Anggota parlemen luar negeri dan kelompok hak asasi di dunia mengecam perlakuan terhadap tiga pendukung pro-demokrasi.

Senator AS Rick Scott (R-Fla.) melalui akun Twitternya  memuji keberanian tiga aktivitis pro Demokrasi Hong Kong tersebut.

“Keputusan mereka untuk mengaku bersalah atas hukum yang tidak adil menunjukkan tekad mereka untuk berdiri teguh dalam memperjuangkan kebebasan dan hak asasi manusia, alih-alih meringkuk dengan ketakutan terhadap ancaman Partai Komunis Tiongkok,” tulis Scott.

Organisasi nirlaba HKDC  yang berbasis di Washington, dalam sebuah pernyataan pada Senin 23 November 2020, menuntut segera pembebasan terhadap para aktivis dan menyerukan kepada pemerintah AS untuk meninjau semua tindakan baru-baru ini oleh otoritas Hong Kong, untuk “menentukan apakah tindakan mereka melanggar kebijakan AS-Hong Kong dan karenanya memerlukan sanksi di bawah Undang-Undang AS. “

“Jangan salah, ketika mereka mengaku bersalah di pengadilan hari ini, itu bukanlah keputusan atas mereka, melainkan keputusan terhadap sistem peradilan Hong Kong yang diracuni tidak lagi independen atau mampu memberikan keadilan,” demikian pernyataan HKDC.

Benedict Rogers, kepala eksekutif organisasi nirlaba Inggris, Hong Kong Watch, mengutuk Partai Komunis Tiongkok atas langkah terbarunya untuk “menghukum kebebasan berekspresi dan membungkam perbedaan pendapat.”

“Penahanan Joshua Wong, Agnes Chow, dan Ivan Lam adalah contoh lebih lanjut dari pemberangusan otonomi, kebebasan, dan demokrasi Hong Kong oleh Beijing yang secara langsung bertentangan dengan kewajiban internasionalnya di bawah Deklarasi Bersama Sino-Inggris dan UU Dasar,” kata Rogers dalam pernyataannya. (asr)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular