Jack Phillips

CEO Parler, sebuah media sosial alternatif dari Twitter, menyatakan pihaknya membela kebebasan berpendapat dalam sebuah wawancara pada Selasa (17/11/2020) di tengah gencarnya kritik yang dinahkodai oleh media arus utama terhadap platform media sosial.

“Orang-orang selalu mengatakan hal-hal gila,” dan “tidak melanggar hukum untuk berpendapat seperti itu,” kata CEO Parler John Matze kepada Fox News. Dia merespon tentang pertanyaan mengapa outlet media semakin kritis terhadap platform tersebut.

“Saya selalu bertanya kepada mereka, ‘Apa pendapat Anda tentang Amandemen Pertama? Apakah Anda yakin kita harus memiliki seseorang di New York, katakanlah di tengah Times Square, menyampaikan  kepada Anda tentang apa yang bisa dan tidak bisa katakan?” kata Matze.

“Karena itulah yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini. Saya tidak mengetahui mengapa mereka begitu takut. Mungkin karena mereka tidak suka orang lain mendapatkan kekuasaan lagi,” lanjutnya.

 “Tapi tidak melanggar hukum untuk berpendapat seperti itu, tidak melanggar hukum mengekspresikan diri. Jika Anda menyukai satu kandidat politik atau lainnya, atau Anda percaya atau tidak percaya pada perubahan iklim, Anda tidak boleh dibuat offline karenanya, ” tambahnya.

Setelah pemilu 3 November, media sosial Parler mengalami peningkatan pengguna dan trafik, setelah sejumlah pakar dan pejabat konservatif pindah ke platform dari Twitter.

Parler pada akhir September 2020 memposting pesan tentang Hari Pemilu dengan mengatakan menjadi “pusat informasi tanpa batas dan bebas kurasi sebelum, selama, dan setelah pemilu 3 November”.  Perusahaan itu kemudian mengatakan Facebook, Google, dan Twitter  mencoba mengontrol arus informasi.

“Google, Facebook, dan Twitter sudah mengumumkan rencana untuk mengontrol penyebaran ‘misinformasi’, yang berarti pada dasarnya: untuk memberi tahu kepada pengguna mereka tentang informasi apa yang harus mereka percayai, pada akhirnya apa yang harus mereka percayai. Pikirkanlah, ”katanya.

Ketiga perusahaan tersebut memberlakuan disclaimers, fact checks, dan telah membatasi jangkauan pada unggahan diduga bertentangan dengan narasi yang ingin Google, Facebook, dan Twitter promosikan.

Beberapa pakar media serta peneliti mengeluhkan kepada Parler soal memungkinkan penyebaran apa yang disebut tentang teori konspirasi atau disinformasi.

Bret Schafer, seorang rekanan yang berfokus pada disinformasi di Alliance for Securing Democracy,  kepada The Hill mengatakan: “Kapan pun Anda mengambil pendekatan laissez-faire terhadap moderasi — Anda mengatakan ‘apa saja’ sampai terjadi ancaman nyata kekerasan di dunia nyata — menciptakan ruang besar untuk beberapa hal yang benar-benar terjadi masalah. ”

Akan tetapi, Bret tidak memberikan bukti apa pun yang menunjukkan apakah pandangan yang diungkapkannya tentang Parler  memicu kekerasan.

Komentar CEO Parler mencuat ke publik tak lama ketika CEO Twitter Jack Dorsey dan CEO Facebook Mark Zuckerberg dikecam oleh Senat Partai Republik dalam sidang Komite Kehakiman Senat AS pada Selasa 17 November 2020.

“Bagi saya sepertinya Anda adalah editor utama, keputusan editorial New York Post untuk memuat berita itu diganti oleh Twitter dan Facebook dengan cara yang berbeda untuk mencegah penyebarannya. Sekarang jika itu bukan membuat keputusan editorial, saya tidak tahu apa yang akan terjadi,” kata Ketua Komite Senator Lindsey Graham (R-S.C.) dalam pernyataan pembukaannya dalam sidang dengar pendapat dengan kedua CEO tersebut. (asr)

Video Rekomendasi :

 

Share

Video Popular