Pemerintahan Trump sedang bertindak tegas untuk mengurangi daya pengaruh dari Partai Komunis Tiongkok (PKT) di Amerika Serikat. Dalam situasi demikian, pihak PKT sangat ketakutan kalau dunia Barat serempak menerapkan decoupling menyeluruh. Untuk itu, di satu sisi mereka sedang menggunakan pasar keuangan untuk memikat Wall Street. Di sisi lain, PKT mencoba untuk mempercepat negosiasi perjanjian investasi dengan Eropa

oleh Lin Cenxin

Sebuah laporan berjudul ‘Tantangan Tiongkok pada Semua Aspek’ yang dikeluarkan baru-baru ini oleh Kementerian Luar Negeri AS, dengan jelas mendefinisikan rezim komunis Tiongkok sebagai suatu kekuatan besar yang meniru kediktatoran Marxis-Leninis abad ke-20, yang mana menimbulkan tantangan berat bagi dunia dan AS.

Serangan keras pemerintah AS saat ini dan meningkatnya kesadaran publik terhadap jahatnya Partai Komunis Tiongkok, telah membuat otoritas tertinggi komunis Tiongkok merasa gelisah. Duta Besar Tiongkok untuk Amerika Serikat, Cui Tiankai pada 3 Desember 2020 mengatakan bahwa, Tiongkok bersedia mempertimbangkan untuk mengizinkan pengoperasian kembali konsulat AS di Tiongkok. Hal tersebut menyiratkan bahwa ucapannya itu, ditargetkan kepada Joe Biden, tetapi Joe Biden yang mengaku dirinya terpilih, sekarang sedang terperangkap dalam gugatan penipuan pemilu AS.

Pada tahun lalu, secara bertahan pemerintah AS telah menerapkan decoupling di bidang teknologi dan perdagangan dengan komunis Tiongkok. PKT buru-buru menggunakan liberalisasi keuangan untuk memikat perusahaan keuangan yang terdaftar di Wall Street, itu seperti JPMorgan Chase, Goldman Sachs dan lainnya untuk berinvestasi di daratan Tiongkok.

Li Linyi, komentator politik mengatakan : “Komunis Tiongkok berusaha sekuat tenaga untuk menghindari Amerika Serikat menerapkan decoupling. Ia kemudian memilih metode seperti itu. Secara ekonomi, ia melalui Wall Street telah mencapai tujuan agar AS tidak sepenuhnya memisahkan diri dari Tiongkok. Komunis Tiongkok sama sekali tidak ingin dan tidak berharap adanya pemutusan hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat. Decoupling adalah masalah besar bagi stabilitas politik Komunis TIongkok”.

Uni Eropa dan Jerman telah berulang kali mengkritik otoritas Beijing atas masalah HAM dan Hongkong, yang juga telah menimbulkan kekhawatiran besar bagi Partai Komunis Tiongkok. Oleh karena itu, Komunis Tiongkok berupaya untuk mempercepat negosiasi Perjanjian Investasi Komprehensif Tiongkok – Eropa.

Li Linyi menyebutkan, menghadapi strategi Eropa yang belakangan ini terus-menerus mengatakan bahwa mereka ingin menarik garis pemisahan dengan Komunis Tiongkok dan memilih berpihak ke Amerika Serikat dalam berurusan dengan Komunis Tiongkok. Hal ini membuat PKT sangat takut dan kelabakan. Oleh karena itu, Komunis Tiongkok memilih untuk mengalah. Bermaksud menggunakan perjanjian investasi tersebut untuk menarik Eropa agar tidak melakukan decoupling.”

Dari artikel Yang Jiechi, Direktur Kantor Luar Negeri Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok yang dipublikasikan pada media resmi, dapat diketahui bahwa komunis Tiongkok sedang melakukan penyesuaian terhadap strategi diplomatiknya yang telah diterapkan selama bertahun-tahun. Mengubah dari tatanan strategi terdahulu yang ‘Berfokus pada negara-negara tetangga dan kekuatan besar’ menjadi ‘Kekuatan negara besar adalah kunci dan negara tetangga adalah yang terutama’. Tampaknya Komunis Tiongkok juga sudah menyadari bahwa ia sama sekali tidak mampu menyaingi AS.

Analisa Li Linyi menyebutkan, Komunis Tiongkok menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (Regional Comprehensive Economic Partnership. RCEP) dengan negara-negara di Asia Timur, Asia Tenggara dan lain, dan sengaja menekan perdagangannya dengan Australia. Tujuannya tidak lain adalah mengintimidasi Eropa dan mencegah negara-negara di seluruh dunia, untuk bergabung ke aliansi anti-komunis Tiongkok yang dipimpin Amerika Serikat. (sin)

Video Rekomendasi :

 

Share

Video Popular