Perintah eksekutif 2018 tentang sanksi terhadap negara yang mengintervensi Pemilu AS

Pada 12 September 2018 lalu, Presiden Trump telah menandatangani sebuah perintah eksekutif, yang disebut  “Executive Order on Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign Interference in a United States Election”,  dasar hukumnya adalah konstitusi  dan  UU  Amerika, termasuk juga “International Emergency Economic Powers Act”, “National Emergencies Act”, “Immigration and Nationality Act” serta Pasal 301 Bab 3 dari kitab UU “US Code”.

Karena ini adalah perintah eksekutif, tidak perlu diloloskan oleh kedua kamar kongres AS, lembaga pemerintah pada setiap tingkatan harus menjalankannya sesuai hukum yang berlaku.

Perintah  eksekutif  tersebut   menuntut agar dalam tempo 45 hari setelah berakhirnya pemilihan presiden,  Direktur CIA harus membuat evaluasi apakah ada pemerintah negara asing atau orang yang menjadi perwakilan dari pemerintah negara asing, atau orang yang mewakili pemerintah asing mengintervensi pemilu Amerika, serta  menyerahkan evaluasi tersebut kepada presiden, menteri luar negeri, menteri keuangan, menteri pertahanan, hakim agung, dan menteri keamanan nasional.

Begitu hasil evaluasi menetapkan adanya kekuatan negara asing merusak pemilu AS, maka setiap departemen AS akan secara langsung atau tidak langsung ikut ambil bagian dalam pemberlakukan berbagai jenis sanksi terhadap pelakunya, seperti pembekuan asset dan harta benda milik pelaku, melarang ekspor ke negara yang bersangkutan, melarang jual beli sahamnya dan lain sebagainya. 

Jika Venezuela telah mengintervensi Pemilu Presiden AS lewat sistem Dominion, maka tak hanya kekayaannya akan dibekukan dan disita, orang yang terlibat dan membantu, seperti pemilik perusahaan Dominion di AS, juga pemerintah Venezuela, yang memberikan dukungan dana, atau kaum ekstrimis sayap kiri yang terlibat, semua akan dikenakan sanksi tersebut.

Jika terbukti para sesepuh ekstremis sayap kiri seperti Biden dan Obama, termasuk Direktur FBI, CIA, yang telah mengkhianati Trump, dan orang-orang terkait lainnya, setidaknya secara tidak langsung membantu kekuatan negara asing merusak keadilan pemilu di AS, maka perintah Presiden Trump ini telah memasukkan mereka ke dalam obyek sanksi tersebut.

Dalam pidato penting pada 2 Desember belum lama ini, Trump mengemukakan, ia sedang mempertimbangkan seorang pejabat jaksa khusus,untuk menyelidiki kontroversi pemenuhan surat suara ilegal dan pengendalian surat suara. Ini mungkin sebagai akibat bahwa jaksa agung sekarang WilliamBarr tidak mengambil tindakan apapun.

Presiden Pendahulu Pernah Menggunakan Kekuasaan Istimewa Presiden

Pada 28 November lalu, mantan orang nomor 3 Angkatan Udara yakni purnawirawan Letjend Thomas McInerney bersama Jenderal Michael Flynn menerima wawancara terbuka secara daring dengan WVW-TV. Dua hari sebelum pilpres yakni pada 1 November lalu McInerney menjadi whistleblower secara terbuka mengadukan CIA yang akan menggunakan Dominion Voting System untuk mencurangi pemilu.

Ia meminta dengan sangat agar Presiden Trump tidak mundur dari jabatannya sebelum kejahatan pengkhianatan ini terungkap. Jika tidak, maka Amerika akan mengalami kehancuran yang serius, momentum untuk diambil alih oleh musuh sudah sangat matang.

Pada 1 Desember, ormas We the People Convention (WTPC) menerbitkan sebuah iklan satu halaman penuh pada surat kabar Washington Post. 

Dokumen tersebut menjelaskan tindakan luar biasa Presiden Lincoln, demi menyelamatkan aliansi pada masa perang saudara Amerika, dan membandingkannya dengan “perang sipil” yang kini sedang terjadi yang menyebabkan perpecahan di Amerika, dan mengimbau agar Presiden Trump bertindak seperti Presiden Lincoln untuk menggunakan kekuasaan istimewanya sebagai presiden.

Share

Video Popular