Bowen Xiao

Para saksi hadir saat hearing di sidang Senat AS tentang “Penyimpangan” Pemilu pada Rabu 16 Desember 2020. Mereka bersaksi tentang litani dugaan kasus kecurangan pemilu yang terjadi di negara bagian tertentu. Beberapa saksi menyatakan keprihatinan atas perubahan Undang-Undang Pemilu pada menit-menit terakhir. Saksi juga mengungkapkan masalah lainnya yang tidak konstitusional.

Senator Republik percaya kecurangan memang terjadi dan  melihat secara jujur ​​tumpukan bukti yang berkembang diperlukan untuk demokrasi, mencatatkan banyak warga Amerika memiliki kekhawatiran serupa. 

Jajak pendapat POLITICO/Morning Consult  setelah pemilu, menemukan 70 persen dari Republikan tidak percaya pemilu berlangsung dengan bebas, jujur dan adil. Namun demikian, kepercayaan pada pemilu justru meningkat bagi kalangan Demokrat.

Senator Demokrat sebagian besar justru menyerang sidang dengar pendapat tersebut. Mereka menuding rakyat Amerika sudah berbicara dan Partai Republik memuntahkan disinformasi. Senator Demokrat itu berdalih bahwa Pengadilan telah membatalkan banyak gugatan hasil pemilu. Akan tetapi para saksi, termasuk politikus seperti Senator Rand Paul (R-Ky.) menunjukkan sebagian besar gugatan yang ditolak karena alasan prosedural, sebagai lawan dari putusan berdasarkan prestasi atau berbasis substantif  berfokus pada tuduhan kecurangan pemilu.

Senat Ron Johnson (R-Wis.), Ketua Komite Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintahan Senat AS, mengatakan dalam pembukaannya, bahwa meskipun Electoral College menganugerahi kandidat presiden dari Partai Demokrat Joe Biden 306 suara, “sebagian besar rakyat Amerika memberikan tak percaya hasil pemilu November itu legal. “

“Fakta dua pemilihan presiden terakhir kami belum diterima secara sah oleh sebagian besar publik Amerika adalah masalah serius yang mengancam republik kami,” kata Johnson pada sidang federal pertama tentang masalah kecurangan pemilu.

Menurut pejabat, saksi, Whistleblower dan pakar data, beberapa tingkat kecurangan dan penyimpangan lainnya terjadi selama Pemilu 2020, namun tingkat kecurangan masih diperdebatkan.

Pertanyaannya adalah “apakah tingkat kecurangan akan mengubah hasil pemilihan,” kata Johnson dalam sambutan pembukaannya.

Senator Gary Peters (D-Mich.), Anggota Partai Demokrat di Komite Keamanan Dalam Negeri, mengatakan bahwa tantangan hukum saat ini terhadap hasil pemilu “merusak keinginan rakyat, mencabut hak pemilih, dan menabur benih ketidakpercayaan.”

Para Saksi Berbicara

Anggota Dewan Perwakilan Negara bagian Pennsylvania Francis X. Ryan  kepada para senator mengatakan sistem surat suara pos negara bagian untuk pemilihan tahun ini “sarat dengan inkonsistensi dan penyimpangan, sehingga keandalan surat suara melalui surat pos di Persemakmuran Pennsylvania tak mungkin bisa diandalkan.”

Dia mencatat bagaimana pada 23 Oktober 2020, petisi dari Sekretaris Persemakmuran memutuskan surat suara yang masuk tak perlu mengotentikasi tanda tangan, “dengan demikian memperlakukan pemilih secara langsung dan melalui pos secara berbeda dan menghilangkan perlindungan kritis terhadap potensi kejahatan pemilu.”

Ryan juga berbicara tentang pola inkonsistensi terkait hasil pemilu negara bagian dengan mencatatkan bagaimana dalam file data yang diterima pada 4 November 2020, situs Data Terbuka Persemakmuran melaporkan lebih dari 3,1 juta surat suara masuk yang dikirim.

“Tapi pada 2 November 2020, informasi yang diberikan hanya 2,7 juta surat suara yang sudah dikirim, perbedaan sekitar 400.000 surat suara dari 2 November hingga 4 November 2020 ini belum bisa dijelaskan,” ujarnya. 

Senat Rick Scott (R-Fla.) dan Ketua Komite Urusan Keamanan dan Pemerintahan Senat Ron Johnson (R-Wis.) (Kiri) berbicara dengan pengacara kampanye Trump James Troupis dan Jesse Binnall di hadapan Senat Keamanan Dalam Negeri dan Komite Urusan Pemerintah membahas keamanan pemilu dan proses pemilu 2020 di Washington pada 16 Desember 2020. (Greg Nash-Pool / Getty Images)

Saksi lainnya, Jesse Binnall, salah satu pengacara kampanye Trump, mengatakan kepada pimpinan Komite Senat bahwa “pemilu pasti dipenuhi dengan kecurangan, dan hotline kami tak pernah berhenti berdering.”

“Lebih dari 42.000 orang memilih lebih dari satu kali,” kata Binnall dalam kesaksiannya. 

Ia menambahkan : pakar kami membuat keputusan ini dengan meninjau daftar pemilih yang sebenarnya dan membandingkannya dengan pemilih lain dengan nama, alamat, dan tanggal lahir yang sama.”

“Beginilah terjadi. Pada 3 Agustus 2020, setelah sesi khusus yang tergesa-gesa, legislator Nevada membuat perubahan drastis pada Undang-Undang Pemilu Negara Bagian dengan mengadopsi RUU yang dikenal sebagai AB4, ” kata Binnal. RUU itu mengacu pada Undang-Undang negara bagian yang melonggarkan pembatasan surat suara.

Binnall mengatakan, upaya timnya di negara bagian Nevada untuk mendapatkan bukti dengan mengajukan tuntutan hukum menemui penolakan dari pejabat pemilu yang relevan.

“Surat suara cadangan yang seharusnya memberikan transparansi seperti itu” tidak diberikan kepada tim, di “seluruh negara bagian Nevada,” tidak ada “transparansi” dari pejabat pemilu,” katanya. 

Binnall mengajukan gugatan yang menantang ribuan surat suara di Silver state itu, sebelum hakim menolaknya pada 4 Desember 2020.

Saksi lainnya, seperti penasihat independen era Clinton, Ken Starr bersaksi bahwa perubahan terakhir Pennsylvania pada Undang-Undang pemilu sebelum pemilu 3 November 2020 adalah pelanggaran.

“Prinsipnya di sini adalah … [Konstitusi] sangat jelas bahwa adalah hak prerogatif badan legislatif negara bagian untuk menentukan apa aturan dan undang-undang ini,  harus saya katakan, dilanggar secara mencolok di Pennsylvania, dan mungkin di tempat lain,” kata Starr kepada Komite Keamanan Dalam Negeri Senat AS. 

Starr, mantan jaksa penuntut yang memimpin penyelidikan pemakzulan atas kasus mantan Presiden Bill Clinton, mengutip keputusan Mahkamah Agung tentang Bush v. Gore pada tahun 2000. Starr sebelumnya menjabat sebagai hakim wilayah, solicitor general dan bagian dari tim hukum Presiden Donald Trump selama persidangan pemakzulan di Senat.

“Bush v. Gore adalah singkatan dari proposisi dasar” bahwa Amerika Serikat “tidak dapat mengubah undang-undang pemilu setelah fakta,” kata Starr kepada senator Paul dan anggota panel lainnya.

Keputusan Mahkamah Agung, dengan suara 7–2, menetapkan bahwa keputusan Mahkamah Agung Florida yang meminta penghitungan ulang di seluruh negara bagian melanggar Klausul Perlindungan Setara dari Amandemen ke-14 Konstitusi. Itu mengacu pada pemilihan presiden antara kandidat Partai Republik saat itu George W. Bush dan mantan Wakil Presiden Al Gore.

Saksi Christopher Krebs, yang pernah memimpin Department of Homeland Security’s (DHS) yakni di  Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) sebelum dipecat oleh Trump, menuding dalam kesaksiannya bahwa tuduhan tentang manipulasi peralatan yang digunakan dalam pemilu tidak berdasar dan berbahaya. Ia menudingnya hanya berfungsi untuk membingungkan, menakut-nakuti, dan pada akhirnya merusak kepercayaan dalam pemilu.”

Pada satu titik selama persidangan, Senator Paul menegaskan bahwa “kecurangan terjadi,” dan  “pemilihan dalam banyak hal telah dicuri, dan satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah dengan memperkuat hukum di masa depan.”

Elektor Republikan  dari negara bagian Pennsylvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, dan New Mexico memberikan suara alternatif untuk Presiden Donald Trump pada 14 Desember 2020, ketika pemilih Demokrat bersertifikat di negara bagian yang sama memberikan suara untuk mantan Wakil Presiden Joe Biden.

Sejak Hari Pemilu, Trump dan kelompok pihak ketiga sudah mengajukan gugatan hukum atas hasil pemilu di enam negara bagian. Sejauh ini belum ada gugatan yang berhasil di pengadilan, termasuk gugatan Mahkamah Agung antar negara bagian yang diajukan oleh Texas yang didukung oleh 19 Jaksa Agung republikan. (asr)

Jack Phillips berkontribusi untuk laporan ini.

Video Rekomendasi :

 

Share

Video Popular