Senator dan calon gubernur Republik Virginia, Amerika Serikat, Amanda F. Chase mendorong Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menerapkan darurat militer secepatnya. Chase juga menolak calon presiden dari Partai Demokrat, Joe  Biden  

 Xu Jian

Senator dan calon gubernur Republik Virginia, Amerika Serikat,  Amanda F. Chase juga membuat seruan di media sosial menolak calon presiden dari Partai Demokrat, Joe  Biden sebagai Presiden Amerika Serikat.   Chase mendorong Trump untuk mengikuti saran Jenderal Michael T. Flynn guna menerapkan darurat militer. 

“(Biden) bukan presiden saya dan tidak akan pernah. Orang Amerika tidak bodoh,” tulis Chase dalam sebuah postingan di  Facebook.

Chase  percaya bahwa Biden curang dalam pemilihan presiden dan bersikeras bahwa meskipun Electoral College mensertifikasi Biden sebagai “Presiden terpilih”, tim Trump masih berjuang dan semuanya masih berlangsung.

“Ini belum berakhir. Terima kasih kepada Presiden Trump atas kekuatannya dan menolak untuk mengakui kekalahan. Presiden Trump harus mengikuti nasihat Jenderal Flynn dan memulai darurat militer,” katanya. 

Senator Negara Bagian Virginia Amanda Chase berpidato di depan pengunjuk rasa pada 4 Juli 2020 di Richmond, Va. (Eze Amos / Getty Images)

Jenderal Flynn adalah salah satu pembela Presiden Trump yang paling setia. Awal bulan ini, Jenderal Flynn  memposting di media sosial mendesak Trump untuk menerapkan darurat militer dan mengizinkan negara untuk “memilih kembali” dengan intervensi militer Amerika Serikat .

Jenderal Flynn mengirim pesan   untuk menyemangati Trump, dengan mengatakan, “Republik berada pada titik kritis hidup dan mati. Ribuan patriot ada di sisi Anda. Kami tidak akan mengkhianati Anda atau merasa ngeri seperti beberapa orang di Partai Republik. “

Grup media The Epoch Times menyatakan dalam artikel khusus tanggal 14 Desember lalu “Memberikan Keadilan dan Hak Istimewa Presiden untuk Menyelamatkan Amerika” bahwa presiden perlu menggunakan kekuasaan khusus untuk menyelesaikan krisis.

Di Amerika Serikat di mana tiga kekuasaan dipisahkan, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling diperiksa dan diseimbangkan, dan kekuasaan eksekutif presiden tunduk pada pemeriksaan, penyeimbangan dan pengawasan oleh Kongres dan peradilan. 

Namun, ketika negara merespon situasi khusus atau keadaan darurat, konstitusi juga memberikan kekuasaan lebih kepada presiden, misalnya presiden dapat mengeluarkan perintah eksekutif untuk menyatakan keadaan darurat.   (hui)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular