Mimi Nguyen Ly

Presiden Donald Trump memuji sebuah laporan setebal 36 halaman oleh penasehat Gedung Putih Peter Navarro atas dugaan penyimpangan di seluruh negara bagian yang menjadi medan pertempuran utama pada pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2020.

Presiden Donald Trump di Twitter pada Sabtu dini hari menulis : “Peter Navarro merilis laporan setebal 36 halaman yang menuduh adanya kecurangan pemilihan umum ‘lebih dari cukup’ untuk mengayunkan kemenangan kepada Donald Trump. Sebuah laporan bagus dari Peter Navarro. Secara statistik mustahil kalah dalam Pemilihan Umum 2020.”

Peter Navarro,  adalah seorang penasehat Gedung Putih untuk Presiden Donald Trump dan Direktur Kantor Kebijakan Perdagangan dan Manufaktur, merilis laporan tersebut pada tanggal 17 Desember dalam kapasitasnya sebagai seorang warganegara sipil.

“Dari temuan-temuan laporan ini, dimungkinkan untuk menyimpulkan apa yang mungkin telah menjadi sebuah strategi terkoordinasi yang disusun sebelum pemilihan umum untuk secara efektif menghalangi tiket Trump-Pence menuju Gedung Putih,” tulis Peter Navarro.

Navarro menyebutkan : “Memang pola-pola penyimpangan pemilihan umum yang diamati dalam laporan ini adalah begitu konsisten di enam negara bagian yang menjadi medan pertempuran, di mana pola-pola tersebut menyatakan adanya sebuah strateg iyang terkoordinasi untuk, jika tidak mencuri pemilihan umum, maka adalah untuk secara strategis mempermainkan proses pemilihan umum sedemikian rupa untuk secara tidak adil memiringkan lapangan permainan untuk mendukung tiket Biden-Harris menuju Gedung Putih.”

Laporan tersebut memeriksa “enam dimensi” dugaan penyimpangan pemilihan umum di negara-negara bagian yang menjadi medan pertempuran, yaitu Georgia, Pennsylvania, Michigan, dan Wisconsin, serta Arizona dan Nevada.

“Enam dimensi” tersebut mencakup kecurangan pemilih langsung, kesalahan penanganan surat suara, pelanggaran proses yang dapat diperdebatkan, pelanggaran Klausul Perlindungan yang Sama, penyimpangan mesin penghitungan suara, dan anomali statistik yang bermakna, menurut Peter Navarro. Setiap “dimensi” selanjutnya dikategorikan ke dalam beberapa himpunan bagian dalam laporan tersebut.

Misalnya, laporan tersebut mencatat bahwa “kecurangan pemilih langsung” mencakup sejumlah fenomena, termasuk pembuatan surat suara palsu dalam skala besar, kasus suap, para pemilih yang telah meninggal dunia, surat suara yang diberikan oleh pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti penjahat dan imigran ilegal, surat suara dihitung beberapa kali, dan pemilih ilegal di luar negara bagian.

“Ini adalah pencurian oleh satu juta pemotongan di enam dimensi dan enam negara bagian yang menjadi medan pertempuran pemilihan umum daripada satu ‘peluru perak’ ketidakteraturan pemilihan umum,” tulis Peter Navarro dalam kesimpulan pengamatannya. 

“Sementara semua dari enam negara bagian yang menjadi medan pertempuran memperlihatkan sebagian besar, atau semua, enam dimensi penyimpangan pemilihan umum, setiap negara bagian memiliki satu masalah campuran yang unik yang dapat dipertimbangkan ‘terpenting.”

Peter Navarro menekankan pada apa yang ia sebut “media anti-Donald Trump dan sensor media sosial” karena terlibat dalam memblokir orang Amerika Serikat untuk mendapatkan  kebenaran situasi, dengan menulis, “Ini adalah permainan berbahaya yang secara bersamaan merusak kredibilitas media dan stabilitas sistem politik dan republik kita.”

Peter Navarro meminta wartawan dan pemimpin politik yang terlibat di dalam upaya semacam itu, untuk mengakui adanya penyimpangan pemilihan umum dan melakukan penyelidikan pemilihan umum tahun 2020.

“Jika hal ini tidak dilakukan sebelum hari pelantikan, kita berisiko menempatkan sebuah kekuasaan dan seorang presiden yang tidak sah dan ilegal yang kurang mendapat dukungan dari sebagian besar rakyat Amerika Serikat,” tulisnya seraya menambahkan jika penyimpangan pemilihan umum tidak sepenuhnya diselidiki sebelum tanggal 20 Januari, maka Amerika Serikat mungkin tidak akan pernah lagi memiliki sebuah pemilihan presiden yang adil.

Ia mencela apa yang disebutnya sebagai kegagalan gubernur dari Partai Republik di Arizona dan Georgia, serta badan legislatif negara bagian Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin, di mana Partai Republik memegang mayoritas di kedua dewan tersebut, untuk memulai penyelidikan atas dugaan penyimpangan pemilihan umum.

Peter Navarro juga mengatakan tentang pengadilan negara bagian dan federal, termasuk Mahkamah Agung, “telah mengecewakan rakyat Amerika Serikat karena menolak untuk secara tepat mengadili penyimpangan pemilihan umum yang terjadi.”

Trump dan pihak ketiga lainnya mencari tantangan hukum di enam negara bagian yang menjadi medan pertempuran sejak tanggal 3 November, tetapi tidak ada upaya yang dilakukan sesuai keinginan. Mahkamah Agung baru-baru ini menolak untuk mendengarkan kasus-kasus yang dibawa dari Texas dan Pennsylvania yang menantang integritas dan hasil pemilihan umum. (Vv)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular