Epochtimes.com

Pada 11 Desember, Mahkamah Agung AS menolak permintaan Texas  untuk  membatalkan  hasil pemilihan umum. Presiden Trump menyatakan bahwa Mahkamah Agung mengecewakan serta kurang keberanian dan kebijaksanaan.

Dalam pemilu AS kali ini, hak untuk memilih sebagai landasan demokrasi liberal dan hak paling mendasar dari rakyat, diinjak-injak tanpa memedulikan apapun oleh penipuan sistemik. 

Media, lembaga federal, pemerintah di semua  tingkatan dan parlemen, kebanyakan membantu kejahatan atau sebagai pengamat, sedikit sekali yang bersuara menghardik. Sedangkan penjaga tertinggi sistem peradilan, malahan tidak mau mendengarkan permohonan warga Amerika Serikat dalam menuntut keadilan.

Serangkaian fakta ini mengingatkan orang: dalam pertarungan antara kebenaran dan kejahatan, setiap orang harus maju tanpa gentar, tidak dapat mengandalkan kekuatan eksternal dalam melakukan keputusan terakhir.

Manifestasi pertempuran antara kebaikan melawan kejahatan di dunia manusia adalah orang baik maupun orang jahat menampilkan diri mereka, baik-buruk-bajik- bejat dipertontonkan dengan lengkap dan menyeluruh. Manusia sendiri yang memilih kiri-kanan-lurus-jahat, juga dalam menentukan masa depan diri sendiri.

Presiden Trump, sebagai panglima tertinggi dari pihak kebaikan dalam pertempuran antara yang baik dan jahat, tidak bisa menempatkan dirinya di luar permasalahan ini. Ia memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya oleh konstitusi, dalam menghadapi kecurangan pemilu, krisis konstitusional, intervensi asing, dan ditambah lagi persekongkolan untuk menumbangkan Amerika Serikat, serta di hadapan opini publik yang kuat, apa yang seharusnya dilakukan oleh Presiden Trump?

Penipuan pemilu itu serius, dapat dikenakan pasal kudeta dan pengkhianatan

Trump pertama kali mengutip laporan media pada 10 Desember lalu dan secara terbuka mengutuk kecurangan dalam pemilihan kali ini sebagai “kudeta”.

Faktanya, penipuan berskala besar yang terorganisir dan sistematis dalam pemilihan umum AS pada November lalu telah jauh melampaui cakupan kecurangan. Segera setelah pemungutan suara dibuka pada 3 November lalu, Trump mempertahankan keunggulan di gudang tiket tradisional Partai Republik dan di hampir semua negara bagian goyah (swing state).

Tetapi pada dini hari keesokan harinya, enam negara bagian goyah: Georgia, Pennsylvania, Arizona, Wisconsin, Michigan dan Nevada, pertama-tama menangguhkan penghitungan suara hampir secara bersamaan, lalu terus menghitung suara secara diam-diam, dan ketika data suara diterbitkan lagi beberapa jam kemudian, suara untuk Biden dan Trump berubah secara tidak normal. Suara Biden telah mengalami lonjakan “eksklusif”, sementara suara Trump meningkat sangat sedikit bahkan muncul pertumbuhan negatif.

Presiden Trump berulang kali menunjukkan bahwa swing state menyuntikkan ratusan ribu suara bagai menuangkan air, ini adalah penipuan, adalah pencurian pemilu. Sejumlah ahli intelijen dan statistik termasuk Dr. Navid Keshavarz-Nia, seorang pakar otoritatif pemerintah AS, memberikan kesaksian dengan bersumpah bahwa statistik suara yang tidak normal di swing state seperti Georgia dan Pennsylvania disebabkan oleh penipuan berskala besar, dan menunjukkan bahwa para penyelenggara pemilu di swing state  telah terlebih dahulu berkoordinasi dengan rapi.

Sejumlah ahli seperti Dr. Navid  dan mantan perwira intelijen senior militer AS juga bersaksi bahwa sistem pemungutan suara elektronik seperti Dominion, Smartmatic, Scytl, dan sistem data pemilihan Edison Research, yang banyak digunakan dalam pemilihan presiden AS, memiliki celah pintu belakang yang dapat memalsukan suara secara real time, selain itu juga pernah digunakan oleh kekuatan  asing yang bermusuhan termasuk PKT untuk memanipulasi pemilihan AS.

Dr. Navid menyimpulkan dalam kesaksian tersumpahnya: “Dengan kepastian tingkat tinggi bahwa data pemilu 2020 di semua swing state telah dipalsukan, yang mengakibatkan ratusan ribu suara yang diberikan untuk Trump dipindahkan ke Biden.” “Bukti adalah nyata dan tak terbantahkan.”

Dan, siapakah pelaksana beserta utusan di balik pencurian pemilu AS ini? Video dari sejumlah besar suara yang diam-diam dituangkan di Joe State Voting Center setelah pengawas diusir, gugatan penipuan berskala besar di Detroit Voting Center di Michigan, sistem pemilihan Pennsylvania yang “di luar dugaan” menghasilkan jutaan suara, dan Wisconsin secara ilegal menghitung puluhan ribu surat suara yang dikirim melalui pos.

Sejumlah besar suara dihitung berulang kali dan suara orang meninggal dunia di Nevada, negara bagian Arizona menolak pengamat untuk mengawasi penghitungan suara, ditambah lagi pemerintah negara bagian mengubah undang-undang pemilu yang melanggar konstitusi, membuka pintu yang leluasa bagi penipuan pemilu, dan lain-lain sebagainya bukti dan contoh yang kesemuanya menunjukkan bahwa penipuan berskala besar dalam pemilu AS 2020 adalah pemerintah di semua tingkat negara bagian, kabupaten dan kota yang relevan, diorganisir untuk bekerja sama atau berpartisipasi dalam implementasi.

Setelah pecahnya kecurangan pemilu, Presiden Trump telah mencari keadilan yudisial tanpa memedulikan kehormatan atau aib, berusaha keras untuk mempertahankan sistem demokrasi dan menghindarkan Amerika Serikat terjatuh ke dalam krisis konstitusional. 

Namun gugatan pihak Trump sejauh ini belum diberikan kesempatan bersidang yang normal, dan gugatan-gugatan itu terus menerus ditolak oleh pengadilan karena alasan yang tidak masuk akal.

Departemen Kehakiman dan Biro Investigasi Federal hanya duduk manis terhadap kecurangan pemilu, dan sistem legislatif dalam  demokrasi Amerika  yakni: parlemen, juga bersikap sama dalam menghadapi krisis. Menurut laporan situs berita “National File”, upaya Badan Legislatif Negara Bagian Georgia untuk mempromosikan pertemuan khusus mendapat hambatan karena para anggota parlemen negara bagian Partai Republik takut diancam dan tidak berani tampil berbicara.

Editorial “Roh jahat Menguasai Dunia Kita” oleh kantor editorial Sembilan Komentar dua tahun lalu pernah menunjukkan dengan prediktabilitas: menguasai partai politik, parlemen, pemerintah dan Mahkamah Agung adalah politik terbesar dari faksi kiri. Lebih dari itu, kesaksian ahli menunjukkan bahwa negara sosialis musuh seperti komunis Tiongkok menginfiltrasi dan memanipulasi pemilu AS melalui sistem pemungutan suara seperti Dominion dan lain-lain.

Presiden Trump menunjukkan bahwa perusahaan Dominion bertanggung jawab untuk surat suara di semua negara bagian yang goyah (swing state), dan data Domini ternyata juga muncul di luar negeri.

Catatan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mengungkapkan bahwa pemilik nominal Dominion tiba- tiba menerima investasi sebesar USD 400 juta (5,6 triliun rupiah) dari pihak PKT pada Oktober sebelum pemilihan.

Semua jenis informasi menunjukkan bahwa ini adalah kudeta yang direncanakan dengan cermat untuk merusak konstitusi Amerika dan menggunakan manipulasi pemilihan umum untuk merebut kekuasaan, serta melibatkan campur tangan asing. Seorang mantan perwira pasukan khusus dalam sebuah wawancara dengan Epoch Times mengatakan, “Apa yang saya lihat adalah sebuah pemberontakan Marxisme yang menggunakan revolusi warna untuk memengaruhi perubahan rezim.”

Keluarga Biden dibeli PKT dan dituduh sebagai kuda Troya sosialisme

Setelah pemilu, media faksi kiri baru mulai melaporkan kasus korupsi keluarga Biden, dan departemen kehakiman AS mengonfirmasi penyelidikan korupsi putra Biden. Dalam semua transaksi Hunter Biden, yang menggunakan hubungan ayahnya untuk mendapatkan keuntungan dari pemerintah asing, paling mencolok terlihat dalam hubungannya dengan PKT.

Putra Biden bekerja sama dengan federal AS dan elit setempat untuk menghasilkan keuntungan di Tiongkok,  seperti salinan dari kelompok aristokrat PKT dan nepotismenya yang menggunakan kekuasaan orang tua mereka untuk mendapat- kan keuntungan internasional.

Pada 18 Oktober, Presiden Trump mengatakan pada rapat umum kampanye, “Biden selalu menjadi politisi yang korup, dan keluarga Biden adalah perusahaan kriminal. Trump di Twitter merujuk pada bukti kuat skandal putra Biden dan percaya bahwa hal ini akan membuat Biden selamanya tidak mungkin untuk memegang jabatan presiden.

Keluarga Biden memiliki kelemahan utama yang dipegang oleh PKT, pasti dikendalikan dan dikontrol oleh PKT untuk membantu ambisi PKT dalam mencapai hegemoni global serta mempromosikan sosialisme.

Pada 20 Oktober, Presiden Trump menunjukkan pada rapat umum bahwa Biden adalah kuda Troya sosialisme, memilih dirinya atau Biden sama dengan memilih antara “Impian Amerika” dan “Neraka Sosialisme”. Sebagai “kuda Troya sosialisme”, jika Biden berkuasa, Amerika Serikat dan dunia akan menghadapi krisis besar.

Pada 12 November, Pengacara Lin Wood mengunggah enam cuitan berturut-turut di Twitter, mengatakan bahwa Amerika Serikat dengan PKT sedang berada dalam pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, serta berharap lebih banyak orang Amerika dapat menyadari dengan jelas bahwa PKT- lah musuh sebenarnya.

Dia berkata bahwa dalam 20 tahun terakhir, PKT telah menyusup ke Amerika Serikat, banyak pejabat pemerintah dan politisi di berbagai tempat, negara bagian dan nasional telah dirusak oleh uang dari Tiongkok atau menjadi sasaran pemerasan PKT, juga ada beberapa orang hanya murni percaya pada komunisme. 

Ideologi sosialisme dan komunisme tidak hanya disebarkan oleh Hollywood, tetapi juga disebarkan melalui sistem pendidikan, tanpa disadari telah ditanamkan pada generasi muda. “Aturan dasar dalam perang adalah mengidentifikasi musuh. Negara kita sedang berperang dengan Komunis Tiongkok. Ini adalah perang antara keadilan dan kejahatan.”

Dia percaya bahwa selama beberapa dekade ini, komunisme terus secara diam- diam mengikis Amerika Serikat, menginfiltrasi ke sekolah, film, televisi dan Internet, memengaruhi pejabat pemerintah dan politisi. Orang Partai Komunis selalu menggembar-gemborkan bahwa mereka akan menduduki Amerika Serikat tanpa satu tembakan pun. Hanya rakyat Amerika- lah yang bisa menghentikannya. 

Amerika dan dunia hadapi krisis yang belum pernah ada sebelumnya

Selama lebih seabad terakhir, Amerika Serikat yang mengemban misi suci dari Sang Pencipta, selama ini selalu menjadi mercusuar kebebasan bagi masyarakat seluruh dunia, serta sebagai pembela kebebasan dan hak asasi manusia.

Editorial 9 Komentar menyebutkan, sistem republik pemisahan trilogi kekuasaan di Amerika telah disusupi oleh roh jahat (komunisme), AS sebagai pemimpin dunia bebas nyaris kolaps, umat manusia berada di ambang bahaya teramat sangat.

Sistem tiga kekuasaan (eksekutif, yudikatif dan legislatif) yang mendasari konstitusi Amerika Serikat, pada hakikatnya berasaskan pada manusia, diwujudkan oleh manusia, dan juga bersandar pada keyakinan, moral, serta nilai-nilai kehidupan manusia.

Ketika hati manusia ditipu oleh arus pemikiran progresivisme (iblis komunis), ketika hati nurani dihentikan oleh kepengecutan, maka sistem pemisahan trilogi kekuasaan telah dikalahkan oleh kemerosotan moral.

Jika pemilu presiden pun bisa dicurangi, jika presiden pun tidak bisa mendapatkan keadilan, jika anggota kongres tidak bisa terbebas dari rasa takut, maka Amerika dan umat manusia seluruh dunia benar-benar dalam bahaya.

Kenyataannya, Hong Kong yang berada di seberang Samudera Pasifik tengah mengalami apa yang mungkin akan dialami Amerika di masa mendatang, PKT telah semena-mena menangkapi para pengunjuk rasa, menekan para anggota legislatif yang pro demokrasi, HAM pemberian Tuhan bagi warga Hong Kong tengah dirampas, membuat warga Hong Kong hidup di tengah penderitaan dan ketakutan.

Jika Amerika benar-benar telah direbut oleh kaum sayap kiri dan PKT, maka negara lain di dunia pun pasti tidak akan lolos dari cengkeraman roh jahat komunis.

Hentikan kecurangan pemilu adalah kehendak warga

Presiden Trump yang meyakini “tidak memuja pemerintah, hanya memuja Tuhan” sejak ia mulai menjabat pada 2016 hingga kini, sambil menahan fitnahan dari media massa arus utama, Trump telah mendobrak kekangan oleh kekuatan kegelapan di berbagai sektor mulai dari politik, bisnis, budaya dan pendidikan, tak hanya memimpin Amerika kembali ke nilai-nilai tradisi, juga telah melawan kekuasaan jahat PKT, serta teguh dalam membela HAM dan keyakinan terhadap Tuhan. Ia adalah pilihan Tuhan yang sesungguhnya.

Melihat berbagai negara di dunia, hanya pemerintahan Trump yang telah membuat keputusan yang benar atas dua permasalahan yakni dalam hal menghadapi rezim sesat PKT dan mendukung kebebasan beragama. Peran yang dimainkan Amerika adalah menjaga ketertiban dunia.  Banyak kebijakan dan keputusan Amerika membawa pengaruh teramat besar bagi dunia, banyak negara  di dunia mengamati dan mengacu padanya.

Sekarang tidak hanya mayoritas warga AS yang mendukung presidennya berjuang hingga akhir demi melindungi dasar pendirian negara, masyarakat  negara  di seluruh dunia pun berharap mercusuar demokrasi Amerika dapat kembali menerangi dunia, berharap Amerika Serikat sebagai “polisi dunia” dapat terus menjadi kuat dan terus melindungi ketertiban dunia.

Faktanya, dilihat dari kondisi pengambilan suara yang sebenarnya pada pemilu kali ini, Trump telah mendapatkan dukungan dari mayoritas warga AS. Dia adalah aspirasi warga yang sesungguhnya. Seperti dikatakan Trump, sebenarnya ia telah memenangkan pemilu, itulah mengapa kecurangan pemilu yang dilakukan kaum sayap kiri harus dibalikkan.

Jika bukan karena ulah media massa sayap kiri, media sosial, dan perusahaan teknologi yang memblokir berita, saat ini bukti kecurangan telah membuat rakyat bergejolak, dan membentuk tekanan aspirasi rakyat yang cukup untuk membuat departemen terkait menggulingkan hasil pemilu.

Walau demikian, hasil survei warga menunjukkan, dua per tiga warga AS mendukung tuntutan Trump untuk menghitung ulang perolehan suara.

Beberapa hari lalu, sekitar 20 negara bagian bersama Wapres Mike Pence dan lebih dari seratus orang anggota kongres federal, telah menyatakan mendukung Texas mengajukan gugatan atas kecurangan pilpres ke Mahkamah Agung. 

Direktur Intelijen Nasional dalam pemerintahan Trump yakni John Ratcliffe pada 6 Desember lalu menyatakan, telah terjadi  kecurangan pada pilpres, setelah kecurangan ini diselesaikan baru bisa diumumkan pemenangnya.

Selain dukungan para politisi tersebut, pada setiap akhir pekan setelah kecurangan pilpres itu terungkap, warga seluruh AS yang mendukung Trump dan demokrasi berinisiatif melangsungkan pertemuan dan pawai “menghentikan kecurangan pemilu” di ibukota Washington DC, di negara bagian Swing State dan kota-kota besar lainnya, sebagai wujud protes atas penipuan pemilu, di saat yang sama juga mendoakan kemenangan bagi Presiden Trump.

Di tengah arus masyarakat yang mendukung Trump, tanpa ada perbedaan partai atau kalangan, tidak hanya orang-orang Republik ataupun Demokrat, ada pula warga pemilih Partai Demokrat yang mengabaikan sentimen politiknya, dan justru mendukung Presiden Trump, demi me- lindungi “Konstitusi Amerika”.

Pada 12 Desember lalu, Jenderal (pur) Michael Flynn yang pernah dijebak oleh kaum sayap kiri, di depan Mahkamah Agung AS menyerukan, “Siapa presiden Amerika berikutnya, bukan diputuskan oleh pengadilan, melainkan kami sebagai rakyat yang menentukan!”

“Konstitusi” Amerika berikan wewenang istimewa bagi Presiden selesaikan krisis

Pada 11 Desember lalu Mahkamah Agung AS yang menolak gugatan, telah membunyikan alarm tanda bahaya bagi konstitusi Amerika. Baik Presiden Trump, demokrasi AS, serta kebebasan HAM dan keselamatan warga AS, sedang berada di persimpangan yang paling krusial.

Pengkhianatan sistem eksekutif, mundurnya sistem yudikatif, dan pengecutnya sistem legislatif, berbagai krisis konstitusional itu menunjukkan, baik pendekatan legislatif maupun gugatan yudikatif lewat DPR negara bagian ataupun federal, upaya kubu Trump menggulingkan hasil pilpres yang penuh kecurangan, selalu ada kemungkinan akan mendapat serangan dari kekuatan sayap kiri.

Ketika kecurangan pilpres sudah tidak bisa lagi diselamatkan secara yudikatif, ketika HAM yang diberikan kepada rakyat telah diinjak-injak dan dilecehkan, ketika landasan konstitusi telah digerogoti dan goyah, warga Amerika menginginkan Presiden Trump memimpin mereka menerobos kepungan.

Bertepatan dengan kondisi darurat ini, perang antara kebenaran melawan kejahatan   dan   krisis   konstitusional Amerika, Presiden Trump menjalankan wewenang istimewa yang diberikan “Konstitusi” kepada presiden, mungkin akan menjadi satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan Amerika.

Akar dasar “Konstitusi” Amerika adalah “Deklarasi Kemerdekaan”, yang pada dasarnya adalah sebagai pelindung HAM yang diberikan Tuhan. “Konstitusi” Amerika memanfaatkan trilogi sistem yang saling kekang, di saat bersamaan juga memberikan “wewenang istimewa” bagi presiden.

Mengandalkan kekuasaan istimewa yang diberikan dalam “Konstitusi”, mengandalkan keyakinannya dalam membela HAM dan kepercayaan terhadap Tuhan, para presiden pendahulu AS telah melakukan banyak tindakan, untuk membantu negara melewati masa-masa sulit.

Pada  1  Desember  lalu,  ormas  “We  The People Convention (WTPC)” memuat iklan satu   halaman   penuh   pada   surat   kabar Washington   Times,   mengutip   kontribusi luar  biasa  Presiden  Lincoln  pada  saat  Perang Sipil untuk menyelamatkan Amerika, dan   menghimbau   agar   Presiden   Trump juga melakukan hal yang sama, mengerahkan  wewenang  istimewa  sebagai  presiden untuk menyelamatkan Amerika.

Presiden Lincoln pernah selamatkan negara di saat krusial

Presiden AS ke-16 yakni Abraham Lincoln, diakui sebagai salah seorang presiden AS yang paling agung, ia memimpin Amerika melewati perang yang paling brutal, serta melewati krisis moral, politik dan konstitusional yang paling parah.

Untuk memenangkan perang, Presiden Lincoln pernah menggunakan kekuasaan istimewa presiden, tanpa memedulikan tentangan oleh media massa dan pengadilan yang tidak berbuat apa-apa, menghentikan sementara “UU Habeas Corpus” sesuai aturan dalam “Konstitusi”. Pemerintahan Lincoln menangkap lebih dari 14.000 orang tawanan politik, menutup lebih dari 300 kantor surat kabar, serta memenjarakan wartawan dan editor dari sejumlah kantor berita.

Jika  gugatan  normal  dan  DPR  negara bagian tidak mampu menyelesaikan kecurangan pemilu secara adil, maka Presiden Trump harus mengerahkan kekuasaan istimewa yang diberikan dalam “Konstitusi”, dengan tegas mengambil tindakan yang efektif, mencegah penipuan pemilu, menggagalkan kudeta, menegakkan keadilan bagi rakyat. 

Pada 2018 Presiden Trump mengeluarkan perintah sanksi eksekutif untuk mencegah negara asing mengintervensi pemilu AS, pralambang melawan PKT dan rezim jahat lainnya dalam mengendalikan pemilu AS.

Sekarang Trump telah mengganti menteri pertahanan dan para pejabat sayap kiri lainnya, memberhentikan Kissinger dan 11 pejabat pertahanan lainnya; pengganti menhan yang baru diangkat yakni Christopher Miller juga mengumumkan seluruh kesatuan pasukan khusus dan intelijen langsung melapor padanya.

Serangkaian tindakan Presiden Trump ini, adalah persiapan penting untuk mengurangi kecurangan pemilu yang bertujuan konspirasi kudeta. Presiden Trump yang membawa aspirasi warga dan kehendak Tuhan, memiliki keunggulan sumber daya yang mutlak untuk menghilangkan kekacauan dan memulihkan ketertiban normal; sementara kekuatan sayap kiri dan media massa berita palsu, tidak mendapatkan pengakuan moral dari masyarakat luas, sebenarnya tidak menakutkan.

Di tengah krisis yang belum pernah ada sebelumnya yang menentukan masa depan AS dan umat manusia ini, duel sengit antara kebenaran melawan kejahatan dan situasi saat ini, dibutuhkan keberanian yang luar biasa, untuk mengambil tindakan khusus membela misi suci Tuhan serta harapan seluruh rakyat.

Di masa luar biasa, harus melakukan tindakan luar biasa. Membuat keputusan  ini mungkin sangat sulit, tapi justru mungkin merupakan cara terbaik agar terhindar dari bencana yang lebih besar, ini adalah saat dimana presiden menegakkan keadilan dengan mengambil tindakan berani dan kebajikan yang besar demi negara yang terjebak dalam krisis.(lin/sud)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular