Chen Simin

Saat konferensi kerja pedesaan pusat tahunan  Partai Komunis Tiongkok yang diadakan pada tanggal 28 dan 29 Desember 2020 lalu, Pemimpin Tiongkok, Xi Jinping menekankan upaya-upaya harus dilakukan untuk memastikan ketahanan pangan dan memperkuat produksi pangan  tahun demi tahun.

Xi Jinping mengatakan memastikan keamanan pangan berarti tidak seharusnya pasokan pangan Tiongkok dikendalikan oleh negara lain, Namun kenyataannya, angka swasembada produksi pangan Tiongkok merosot menjadi 86 persen pada tahun 2019. Itu berada di bawah garis keamanan 90 persen yang ditetapkan oleh rezim Tiongkok,  dari 96 persen pada tahun 2013.

Data dari Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok menyebutkan bahwa Tiongkok membeli 92,8 juta ton kedelai dari bulan Januari hingga November 2020. Jumlah itu naik 17,5 persen tahun-ke-tahun, dan impor kedelai bulanan mencapai angka historis yang tinggi selama enam bulan berturut-turut. Berdasarkan angka tersebut, Tiongkok mengimpor rekor tertinggi lebih dari 100 juta ton kedelai pada tahun 2020.

Selain itu, dari bulan Januari hingga Oktober 2020, Tiongkok mengimpor 7,82 juta ton jagung, di mana setidaknya 3 juta ton lebih banyak daripada tahun 2019. Total impor jagung oleh Tiongkok untuk tahun 2020 diperkirakan mencapai 10 juta ton, dan diperkirakan akan meningkat lebih lanjut pada tahun 2021. 

Rezim Tiongkok mengklaim tidak ada krisis pangan dan tidak mengizinkan orang-orang menimbun biji-bijian. Sementara itu, rezim Komunis Tiongkok telah mengambil alih banyak kedelai dan jagung impor. 

Data tersebut juga menunjukkan bahwa impor kedelai, di mana tanaman Tiongkok dengan kesenjangan pasokan dan permintaan terbesar, meningkat dari tahun ke tahun. Impor jagung oleh Tiongkok mungkin akan mengikuti tren yang sama.

Pejabat pertanian Partai Komunis Tiongkok mengklaim bahwa alasan utama lonjakan impor kedelai pada tahun 2020 merupakan permintaan yang tinggi untuk memberi makan hewan ternak babi.

Meskipun pejabat pertanian tidak memperlakukan kedelai sebagai makanan, mereka menekankan bahwa tingkat ketergantungan pada produsen asing adalah sangat rendah. Di Tiongkok, makanan pokok utamanya adalah beras, gandum, jagung, dan kedelai.

Pada Agustus tahun lalu, sebuah lembaga pemikir Tiongkok merilis Laporan Pembangunan  Pedesaan tahunan, yang menyatakan bahwa Tiongkok diperkirakan mengalami kesenjangan pasokan makanan  sekitar 130 juta ton pada akhir  tahun 2025.  Laporan  itu menyebutkan bahwa beras, jagung, dan gandum akan berkurang sekitar 25 juta ton.

Dalam wawancara dengan CCTV penyiar negara pada bulan April tahun lalu, Yuan Longping, seorang ahli padi hibrida Tiongkok, juga mengungkapkan bahwa Tiongkok tidak punya cukup makanan untuk dimakan, dan jika negara lain tidak menjual makanan kepada Tiongkok, maka Tiongkok akan mengalami masalah.

 Sementara pihak berwenang terus mengatakan bahwa produksi biji-bijian meningkat setiap tahun, ketahanan pangan Tiongkok masih sering dipertanyakan, dan hilangnya tanah garapan disebutkan sebagai perhatian terbesar.

 Tanah pertanian Tiongkok menurun setiap tahun karena perluasan lahan perkotaan. Secara historis, untuk pengembangan ekonomi lebih lanjut, kota-kota sering mengambil alih tanah subur yang terbaik. Para ahli menunjukkan bahwa meskipun lahan subur terus menurun, Tiongkok mempertahankan peningkatan produksi biji-bijian per hektar secara konstan, yang berarti angka pemanfaatan lahan subur meningkat. 

Argumennya adalah bahwa semakin tinggi angka pemanfaatan lahan subur, semakin tinggi output  tahunan per unit lahan subur dalam hal teknologi produksi.

Konsekuensinya adalah praktik semacam ini menghabiskan lahan pertanian dan menyebabkan kualitas tanah menurun. Dengan kata lain, lahan pertanian Tiongkok tidak hanya sangat terbatas, tetapi kualitas tanahnya  buruk. Misalnya, Yuan Longping  menemukan metode panen padi ganda, meskipun output  beras hanya meningkat 2,07 persen dalam 20 tahun terakhir.

Laporan Pembangunan Pedesaan juga menunjukkan bahwa selain lahan subur, produksi pangan Tiongkok tergantung pada faktor  penting lainnya yakni tenaga kerja. Dibutuhkan petani untuk merawat tanah. Tetapi di bawah kebijakan urbanisasi Partai Komunis Tiongkok, masyarakat dari pedesaan terus bergerak ke kota.

Laporan tersebut memperkirakan bahwa pada tahun 2025, angka urbanisasi di seluruh Tiongkok akan menjadi 65,5 persen. Perkiraan konservatif adalah populasi  migran yang pindah ke pusat kota dari daerah pedesaan akan bertambah hingga 80 juta. Oleh karena itu, proporsi orang yang bergerak di bidang pertanian akan menurun menjadi sekitar 20 persen.

 Pada saat yang sama, proporsi penduduk pedesaan di Tiongkok yang berusia 60 tahun ke atas akan meningkat menjadi 25,3 persen, atau sekitar 124 juta orang. 

Warga yang menua akan menciptakan masalah sosial lainnya. Sementara Partai Komunis Tiongkok mengklaim peduli dengan produksi pertanian, Partai Komunis Tiongkok tidak peduli dengan kehidupan petani. Perlakuan tidak adil terhadap petani Tiongkok  terkenal, termasuk perlakuan ke banyak warga yang berlatih Falun Gong, meditasi spiritual yang telah dianiaya dengan kejam oleh rezim Tiongkok sejak tahun 1999. 

Minghui.org,  situs web berbasis di Amerika Serikat  sebagai pusat informasi klarifikasi fakta mengenai penganiayaan, telah luas melaporkan penindasan Partai Komunis Tiongkok yang berlarut-larut terhadap praktisi Falun Gong di daerah pedesaan Tiongkok yang luas. Jumlah petani yang tidak terhitung jumlahnya telah dipaksa meninggalkan tanah milik para petani tersebut, dengan kerugian ekonomi yang tidak terhitung.

Ambil contoh Provinsi Jilin, daerah penghasil biji-bijian utama. Pihak berwenang di Jilin, yang merupakan salah satu dari tiga “sabuk jagung emas” utama di dunia, termasuk di antara penganiaya paling gigih  terhadap praktisi Falun Gong. Banyak petani setempat yang telah berlatih Falun Gong ditangkap, dilecehkan, dikirim ke kelas-kelas  cuci otak, dan dicabut haknya atas tanah yang dikontrak karena para petani tersebut menolak untuk melepaskan keyakinannya. Para petani ini menanam jagung dan kedelai yang penting untuk pasokan pangan Tiongkok.

 Para pengguna internet Tiongkok sering mengatakan bahwa krisis pangan Tiongkok adalah  kombinasi dari masalah internal dan eksternal. Masalah internal terkait dengan pertanian, daerah pedesaan, dan petani Tiongkok, dan memang demikian sebenarnya masalah internal adalah jauh lebih besar daripada masalah eksternal, yang merupakan akibat dari putusnya rantai pasokan internasional.

Melihat dari sudut pandang lain, perhatian Partai Komunis Tiongkok mengenai  krisis pangan Tiongkok hanya berasal dari kebutuhan adanya stabilitas  oleh rezim Komunis  Tiongkok. Di sisi lain, orang- orang Tiongkok benar-benar khawatir akan kelaparan karena mereka masih trauma dengan ingatan orang-orang yang tewas akibat kelaparan selama kelaparan yang disebabkan oleh “Lompatan Jauh ke Depan” Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1950-an. (vv)

Chen Simin adalah seorang penulis lepas yang sering menganalisis masalah Tiongkok saat ini. Dia telah menjadi kontributor The Epoch Times sejak 2011

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular