Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada hari Selasa 19 Januari 2021 bahwa pemerintahan Trump  telah menetapkan bahwa Komunis Tiongkok telah melakukan tindakan represif di Xinjiang. Komunis Tiongkok dinyatakan telah melakukan “genosida dan kejahatan terhadap terhadap Muslim Uighur”

The Epoch Times

Pejabat Departemen Luar Negeri AS memperkenalkan langkah terbaru ini dalam panggilan konferensi, mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Pompeo membuat keputusan di atas setelah berkonsultasi dengan “(Komunis Tiongkok) memiliki dokumen rinci tentang kebijakan, praktik, dan kekejamannya sendiri di Xinjiang.”

“Setelah meninjau dengan cermat fakta-fakta yang ada, saya telah memutuskan bahwa di bawah komando dan kendali Komunis Tiongkok, Tiongkok telah melakukan genosida terhadap mayoritas Muslim Uighur dan etnis minoritas serta kelompok agama lainnya di Xinjiang,” ujar Pompeo.  

Pompeo mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Saya yakin genosida ini sedang berlangsung dan kami menyaksikan Komunis Tiongkok secara sistematis mencoba menghancurkan Uighur.”

Kongres AS mengesahkan undang-undang pada 27 Desember tahun lalu, yang mewajibkan pemerintah AS untuk menentukan dalam waktu 90 hari apakah kerja paksa atau dugaan kejahatan lain terhadap Uighur dan minoritas Muslim lainnya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida. Selanjutnya, terjadi perdebatan sengit dalam pemerintahan Trump.

Reuters melaporkan bahwa pejabat yang memperkenalkan keputusan tersebut dalam panggilan konferensi pada hari Selasa mengatakan, “Ini bukanlah keputusan yang kami buat dengan mudah; itu telah melalui banyak proses dan banyak analisis. Menteri Luar Negeri membuat keputusan dalam posisinya … … “

Kamp pendidikan ulang Komunis Tiongkok di Xinjiang telah dikecam secara luas oleh komunitas internasional. Menurut laporan investigasi multi-partai yang ekstensif, tindakan Komunis Tiongkok terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang meliputi: penahanan massal sekitar 1 juta orang, program wajib pendidikan ulang , pengawasan yang sangat invasif, penindasan agama, sterilisasi paksa terhadap wanita, dan tenaga kerja paksa. 

Senator AS Marco Rubio (R-Fla.) mengatakan pemerintahan Trump “melakukan hal yang benar” dengan deklarasi genosida, menggambarkannya sebagai “seruan tindakan untuk pemerintahan mendatang, Kongres, dan sekutu kita.”

“Kami harus memastikan bahwa AS dan negara-negara bebas melakukan seluruh yang kami bisa untuk mengakhiri kekejaman ini dan memastikan bahwa itu tetap menjadi prioritas kebijakan Tiongkok dari negara kami,” kata Rubio dalam sebuah pernyataan.

Reuters melaporkan bahwa keputusan AS ini tidak akan secara otomatis memicu hukuman apapun, tetapi itu berarti bahwa negara-negara lain harus secara serius mempertimbangkan apakah akan mengizinkan perusahaan domestik mereka untuk melakukan bisnis dengan Xinjiang, pemasok kapas global utama. Pekan lalu, AS memberlakukan larangan semua produk kapas dan tomat dari Xinjiang.

The New York Times melaporkan bahwa penentuan kekejaman suatu negara adalah tindakan langka di Departemen Luar Negeri AS; ini adalah tindakan terakhir yang diambil oleh pemerintahan Trump terhadap Tiongkok selama hari terakhirnya menjabat. Setelah lebih dari setahun perdebatan, hukuman untuk pelanggaran HAM paling serius dilakukan oleh Beijing dalam beberapa dekade.

Negara atau lembaga internasional lain, mungkin mengikuti contoh Amerika Serikat dan secara resmi mengkritik perlakuan Komunis Tiongkok terhadap etnis minoritas Muslim dan mengambil tindakan hukuman. Selain itu, keputusan ini akan mendorong Dewan Negara untuk melakukan tinjauan tertentu.

Pejabat kebijakan luar negeri AS dan pakar politik telah menyatakan bahwa, Tiongkok di bawah Komunis Tiongkok akan menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah AS dalam beberapa tahun atau dekade mendatang.

Tim kampanye Biden juga menyatakan sebelum pemilihan umum AS pada 3 November bahwa genosida sedang terjadi di Xinjiang.

Pemerintah Komunis Tiongkok membantah tuduhan genosida dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di Xinjiang pada Kamis 14 Januari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Komunis Tiongkok, Hua Chunying, mengedarkan film propaganda palsu tentang hak asasi manusia di Xinjiang di Twitter media sosial AS, menyangkal kebijakan kerja paksa Komunis Tiongkok terhadap suku Uighur dan menuduh pemerintah AS menyebarkan rumor.  (hui/asr)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular