Xiao Jing

Setelah raksasa media sosial Twitter menghapus permanen akun mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, platform YouTube memperpanjang penangguhan saluran Trump tanpa batas waktu. Pada saat yang sama, YouTube membatasi kemampuan Rudy Giuliani, kepala tim hukum Trump, untuk menghasilkan uang dari salurannya.

Menurut laporan di situs web Politico Amerika Serikat pada hari Selasa 26 Januari, Google Inc. telah meningkatkan tindakan penahanannya terhadap Trump dan anggota timnya. Ini juga merupakan pukulan serius kedua bagi kebebasan berbicara dalam dua minggu terakhir.

Perusahaan Google, YouTube, mengumumkan akan memperpanjang batasan yang mencegah Trump memposting video di platform. Pada 12 Januari, dua minggu lalu, perusahaan memblokir saluran Trump dan mengumumkan penangguhan selama satu minggu. Namun, pada 19 Januari, YouTube memperpanjang blokade selama seminggu lagi.

Juru bicara YouTube, Ivy Choi menyatakan dalam sebuah pernyataan berbunyi: “Mengingat kekhawatiran tentang potensi kekerasan yang berkelanjutan, saluran Donald Trump akan terus ditangguhkan.”

Ivy Choi juga mengatakan bahwa karena Giuliani telah berulang kali menuduh kecurangan pemilih yang meluas pada pemilu 2020 dan melanggar kebijakan platform, Youtube akan sementara waktu melarang Giuliani berpartisipasi dalam proyek yang menguntungkan melalui salurannya.

Menurut Ivy Choi jika masalah terkait diselesaikan, Giuliani dapat mengajukan permohonan kembali dalam 30 hari.

Sejak kerusuhan kongres pada 6 Januari, Facebook, Twitter, Youtube dan banyak raksasa teknologi lainnya telah memblokir akun Trump dengan dalih “menghasut kekerasan.” Sebelum akunnya ditutup, Trump memposting video yang menyerukan orang-orang yang berkumpul di depan Capitol Hill untuk “pulang dengan damai”. Trump juga memposting bahwa dia tidak akan menghadiri pelantikan Biden pada 20 Januari.

Praktik raksasa teknologi yang secara terang-terangan memblokir pidato Trump menyedot perhatian dunia internasional. Banyak kaum konservatif percaya bahwa YouTube dan perusahaan media sosial lainnya berpartisipasi dalam penyensoran pandangan pro-Trump atau konservatif, yang melanggar hak yang diberikan oleh Amandemen Pertama Konstitusi Ivy Choi Amerika Serikat.

Beberapa tokoh dunia seperti Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador, Kanselir Jerman Angela Merkel, Sekretaris Kebudayaan Inggris Oliver Dowden, Wakil Perdana Menteri Australia Michael McCormack, juga mengutuk media sosial karena memblokir kebebasan berbicara. (hui)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular