oleh Tom Ozimek

The New York Times dalam sebuah artikelnya pada hari Kamis lalu menyebutkan bahwa kebijakan yang ingin diberlakukan Biden lewat perintah eksekutif yang ditandatanganinya, tidak dapat menggantikan Kongres untuk menerbitkan undang-undang. Pada saat yang sama, McConnell, pemimpin Senat dari Partai Republik, juga ikut mengecam Biden yang dengan agresif menandatangani perintah eksekutif itu bagaikan seorang pemimpin yang diktator.

Biden telah menandatangani lebih dari 30 perintah eksekutif, termasuk serangkaian isu sebagai tanggapan terhadap dampak epidemi virus komunis Tiongkok (COVID-19), peraturan tentang lingkungan, dan kebijakan imigrasi. Di saat yang sama, Biden juga berupaya melalui perintah eksekutif untuk menggulingkan kebijakan dasar yang telah dibangun Presiden Trump, seperti menghentikan pembangunan tembok perbatasan AS – Meksiko dan mencabut larangan Pentagon tentang waria berdinas di instansi militer.

Departemen editorial New York Times yang berhaluan kiri pada hari Kamis, 28 Januari menerbitkan artikel berjudul “Kurangi (mengandalkan) pada perintah eksekutif, Joe” (Ease up on the Executive Actions, Joe), “ini bukan cara untuk membuat undang-undang”, serunya kepada Gedung Putih.

Departemen editorial menyebut bahwa sebagian besar perintah eksekutif Biden itu, merupakan “alternatif pengganti undang-undang yang cacat”. Perintah presiden itu, bukanlah jalan pintas  atau cara untuk mengabaikan keinginan Kongres.

Di sisi lain, McConnell mengecam Biden yang terlalu mengandalkan perintah eksekutif, adalah tindakan melanggar janji pra-pemilihannya, untuk menjadi seorang pemimpin yang membangun konsensus. 

McConnell mengatakan : “Baru di bulan Oktober tahun lalu, Biden yang sekarang menjadi presiden sendiri mengatakan bahwa kecuali jika Anda adalah seorang diktator, jika tidak Anda tidak boleh memberlakukan perintah eksekutif sebagai undang-undang. Tetapi dia sendiri telah melakukan tindakan sepihak melalui 30 lebih perintah eksekutif yang ditandatangani dan dikeluarkan dalam waktu seminggu”.

Bulan Oktober tahun lalu, Biden berbicara di program ABC News, tentang bagaimana dia dalam waktu singkat untuk mempromosikan rencana kenaikan pajak bagi orang-orang kaya Amerika Serikat dan perusahaan kaya. Biden mengatakan bahwa dalam beberapa hal, kecuali Anda adalah seorang diktator, Anda tidak dapat melakukannya melalui perintah eksekutif. Meskipun konteks ucapan Biden pada saat itu menunjukkan bahwa ia tidak mengkritik semua perintah eksekutif sebagai tanda kediktatoran, namun ucapannya masih dikritik sebagai tindakan munafik dan ultra vires administratif.

McConnell mengecam langkah sepihak Biden melalui perintah eksekutif, selain merusak kemandirian energi Amerika Serikat, tetapi juga mengancam lapangan kerja yang telah tersedia akibat membatalkan izin pemasangan pipa ‘Keystone XL’ serta penangguhan pengeboran minyak mentah dan gas bumi di tanah dan perairan federal, serta mengadakan perjanjian kontrak sewa baru gas bumi. 

“Menurut sebuah penelitian, bahwa putusan (perintah eksekutif Biden) tentang penangguhan pengeboran minyak di tanah federal pada tahun depan saja, akan mengurangi hampir satu juta lapangan kerja bagi  Amerika Serikat”. McConnell menyindir : “Inilah kinerja awal seorang presiden yang baru dilantik”.

Pada hari Kamis, 28 Januari Biden kembali menandatangani dua perintah eksekutif dan melakukan percakapan singkat dengan wartawan di Kantor Oval, Gedung Putih. Dia menggambarkan perintah administratif terbarunya sebagai upayanya untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh Presiden Trump, tetapi bukan mulai memberlakukan hukum baru. Dia mengatakan bahwa dirinya sedang berusaha membujuk Kongres untuk meloloskan kasus dana talangan sebesar USD. 1,9 triliun sesuai dengan proses legislatif.

Direktur Komunikasi Gedung Putih Kate Bedingfield mengkritik New York Times dalam sebuah pesan tweet. Dia menulis : “Teringat oleh saya bahwa selama pemilihan presiden, mereka mendorong para pemilih mempertimbangkan seorang presiden yang tugas-tugasnya dapat diselesaikan melalui perintah eksekutif”.

“Tentu saja, kita juga mempromosikan agenda-agenda kita melalui undang-undang, itulah sebabnya kita bekerja sangat keras untuk mengesahkan “Rencana Penyelamatan Amerika Serikat”.

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam upayanya untuk membela Biden mengatakan, dirinya percaya bahwa itu (apa yang dilakukan Biden) adalah pembalikan yang wajar dari beberapa kebijakan yang dibuat oleh Trump.

Dalam serangkaian perintah eksekutif yang dikeluarkan Biden, memang ada beberapa konten yang menjungkirbalikkan kebijakan Trump, antara lain : menghentikan anggaran untuk pembangunan tembok perbatasan, membekukan dan mengurangi keefektifan regulasi obat-obatan AS, menghapus beberapa batasan regulasi terhadap lembaga federal, dan memasukkan para imigran ilegal ke dalam daftar sensus penduduk. (sin)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular