oleh Li Yang

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat senior partainya telah ditahan oleh pihak militer dalam sebuah penggerebekan pada hari Senin (1 Februari) pagi. Setelah itu, militer Myanmar menyatakan keadaan darurat dan militer akan menguasai negara tersebut selama satu tahun.

Myo Nyunt, juru bicara partai yang berkuasa di Myanmar Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mengkonfirmasi kepada Reuters pada hari Senin pagi bahwa Aung San Suu Kyi dan yang lainnya telah ditahan oleh pihak militer Myanmar. Dalam pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Reuters ia mengatakan bahwa Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya “dijemput” pada pagi hari.

Setelah itu, juru bicara militer Myanmar mengumumkan di televisi militer pada siang harinya bahwa panglima militer Min Aung Hlaing akan mengambil alih kekuasaan Myanmar, mengatakan bahwa operasi itu untuk menyelesaikan masalah “kecurangan” dalam pemilihan umum tahun lalu.

Dalam beberapa hari terakhir, ketegangan antara pemerintah sipil Myanmar dengan militer semakin memburuk. Pihak militer menuduh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi yang memenangkan pemilihan parlemen pada bulan November 2020 telah melakukan kecurangan. Sedang penggerebekan pada hari Senin pagi itu telah menimbulkan kekhawatiran dunia luar tentang terjadinya kudeta militer di Myanmar usai pemilu.

Myo Nyunt mengatakan : “Saya ingin memberitahu rakyat kita agar tidak menanggapinya secara enteng, dan saya berharap dapat bertindak sesuai dengan hukum”, katanya, dirinya mungkin juga akan menghadapi penangkapan.

Reuters melaporkan bahwa saluran saluran telepon di ibukota Naypyidaw diputus pada hari Senin pagi. Juru bicara militer Myanmar tidak menjawab permintaan komentar Reuters melalui telepon.

Menurut laporan BBC, sesuai rencana NDL akan membuka sesi parlemen baru pada hari Senin ini, tetapi militer Myanmar berpendapat bahwa akibat adanya tuduhan penipuan dalam pemilu tahun lalu, maka militer telah berulang kali menghimbau partai untuk menunda agenda tersebut. Sedangkan insiden juga diyakini memiliki kaitan dengan pihak militer Myanmar.

Koresponden BBC setempat melaporkan bahwa tentara melakukan patroli di jalan-jalan ibu kota Myanmar dan kota utama Myanmar, Yangon.

Pada tahun 2011 Myanmar telah mengakhiri Junta Militer yang berkuasa hampir 50 tahun. Pemilihan umum pada bulan November 2020 adalah pemilihan demokratis kedua di Myanmar.

Sebelumnya, Agence France-Presse melaporkan bahwa setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan pemilihan pada bulan November tahun lalu, militer Myanmar belakangan teru mengklaim bahwa ada kecurangan besar-besaran dalam pemilihan itu. Para pemimpin militer bahkan menyebut kemungkinan akan menghapus konstitusi. Hal mana telah menimbulkan kekhawatiran kuat dari masyarakat luar.

Militer Myanmar telah berulang kali meminta Komisi Pemilihan untuk mempublikasikan daftar pemilih akhir pada pemilihan umum November tahun lalu, tetapi permintaan tersebut belum terkabulkan. Militer juga mengklaim bahwa ada 8,6 juta kasus kecurangan pemilu yang terjadi di seluruh negeri.

Reuters melaporkan bahwa demi menanggapi tuduhan militer mengenai kecurangan pemilu yang terjadi pada 8 November tahun lalu, Komisi Pemilihan Umum Myanmar menolak tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada kesalahan yang begitu besar untuk mempengaruhi kredibilitas suara. 

Menanggapi kekhawatiran pihak luar tentang munculnya kudeta militer di Myanmar, pihak militer Myanmar mengatakan bahwa pihaknya akan melindungi konstitusi dan berjanji untuk bertindak sesuai hukum yang berlaku. (sin)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular