Qiao -NTD

Pemimpin nasional de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan lainnya diculik dan ditahan saat aksi penggerebekan militer pada 1 Februari 2021.  Berita itu kemudian dikonfirmasi oleh partai yang berkuasa “Liga Nasional untuk Demokrasi”.  Beberapa anggota Kongres dan anggota kabinet daerah ditahan oleh militer pada saat yang bersamaan. 

Militer Myanmar kemudian mengumumkan melalui stasiun TV militer bahwa operasi itu untuk menyelesaikan “penipuan” skala besar yang terjadi dalam pemilihan umum pada November tahun lalu. 

Mulai sekarang, Myanmar akan memasuki keadaan darurat selama satu tahun, dan wakil presiden Myint Swe adalah pejabat presiden. Pemilihan umum akan diadakan setelah keadaan darurat nasional berakhir. Ini juga berarti Myanmar kembali ke era pemerintahan militer.

Sejak “Liga Nasional untuk Demokrasi” memenangkan pemilihan umum pada November tahun lalu, militer Myanmar selalu percaya bahwa kecurangan besar-besaran terjadi dalam proses pemilihan, dengan 8,6 juta insiden kecurangan. Militer juga meminta Komisi Pemilihan Umum / KPU Myanmar mempublikasikan daftar akhir pemilih, tapi ditolak. Komisi Pemilihan Myanmar menyatakan tidak ada kesalahan yang bisa mempengaruhi kredibilitas perolehan suara.

Berita tentang kudeta militer di Myanmar telah menyebabkan gejolak besar di komunitas internasional. Para pemimpin banyak negara Barat di Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat serta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berbicara untuk mengutuk tindakan Myanmar militer.

Presiden Amerika Serikat, Joe  Biden mengeluarkan pernyataan khusus tentang hal itu. Menurut Biden penahanan militer Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi dan lainnya serta deklarasi darurat nasional merupakan serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum.

Biden juga meminta komunitas internasional untuk bersama-sama menekan militer Myanmar agar meninggalkan kekuasaan yang direbutnya dan membebaskan para pejabat yang ditahan. Biden juga mengancam akan mengembalikan sanksi terhadap Myanmar.  (hui)

Share

Video Popular