Alex Wu

Militer Myanmar melancarkan kudeta pada pagi hari 1 Februari 2021. Pihak militer menyatakan akan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.

Saat ini, ada puluhan ribu pengusaha dan pekerja daratan Tiongkok di Myanmar yang juga dikenal sebagai Burma. Sebelumnya, rezim Komunis Tiongkok mengatakan dikarenakan pandemi COVID-19 saat ini, warga Tiongkok perantauan dilarang kembali ke Tiongkok. Sejak kudeta militer, rezim Tiongkok tidak menangani situasi warganya di Myanmar atau memberikan bantuan apa pun kepada mereka.

Chen, yang bekerja di industri media di Yangon, mengatakan kepada Radio Free Asia (RFA), setelah kudeta, komunikasi lokal terputus. Orang-orang panik berbelanja dan terjadi penarikan dana di Bank secara besar-besaran. Setelah itu, bank dan ATM swalayan ditutup, dan pusat perbelanjaan hanya menerima uang tunai. Orang-orang di Yangon masih tak yakin dengan situasinya. Suasana di jalanan mencekam. Namun demikian, kerusuhan secara besar-besaran belum terjadi.

Sebelum kudeta militer, banyak orang Tiongkok perantauan di Myanmar tidak dapat mudik liburan Tahun Baru Imlek karena pembatasan perjalanan COVID-19 Tiongkok.

Sejak awal tahun lalu, ketika pandemi virus memburuk, sentimen anti-Tiongkok meningkat di Myanmar. Ada serentetan serangan terhadap warga negara Tiongkok, termasuk Yan Bangchao, wakil ketua Kamar Dagang Zhejiang di Myanmar yang tewas pada Mei 2020.

Tu Guoding, ketua Kamar Dagang Zhejiang di Myanmar kepada RFA mengatakan, sebelum kudeta, Tiongkok sudah mengumumkan tentang maskapai besar Tiongkok seperti — Air China, China Southern Airlines, dan Eastern Airlines — akan menangguhkan penerbangan mereka ke Myanmar selama Tahun Baru Imlek dari 1 Februari hingga 20 Februari.  

Kini, setelah kudeta, satu-satunya penerbangan ke daratan Tiongkok  dioperasikan oleh Myanmar Airlines, yang terbang sekali seminggu, langsung ditangguhkan. 

Administrasi Penerbangan Sipil Myanmar mengatakan bandara Yangon akan ditutup hingga akhir Mei.

Tu juga mengungkapkan, ada banyak orang-orang dari Provinsi Zhejiang bagian selatan Tiongkok di Myanmar yang berbisnis, seperti mereka yang memiliki pabrik memproduksi pakaian dan sepatu untuk ekspor. Jika pemerintahan militer berkuasa, pebisnis Tiongkok khawatir pabrik akan terimbas sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara Eropa dan AS. 

Ditanya tentang kudeta di Myanmar pada jumpa pers pada 1 Februari 2021, juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok, Wang Wenbin tidak menyebutkan situasi orang Tionghoa perantauan di Myanmar. Ia hanya mengatakan bahwa “Kami telah mencatat apa yang terjadi di Myanmar, dan kami mempelajari lebih banyak informasi pada situasi tersebut. Tiongkok adalah tetangga Myanmar yang ramah. Kami berharap semua pihak di Myanmar dapat mengatasi perbedaan mereka dengan baik di bawah kerangka hukum dan konstitusional serta menjaga stabilitas politik dan sosial. ”

Kedutaan Besar Tiongkok di Myanmar menerbitkan “Urgent Reminder bagi warga Tiongkok di Myanmar untuk melakukan tindakan pencegahan keamanan” di situs resminya pada 1 Februari, dan memberikan nomor telepon untuk bantuan. Ketika Radio Free Asia menelepon nomor dan berbagai departemen di kedutaan, tetapi tidak ada yang merespon panggilan tersebut. (asr)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular