- Erabaru - http://www.erabaru.net -

Pembicaraan Pertama Kali Menlu AS Blinken – Diplomat PKT Yang Jiechi Lewat Sambungan Telepon, Isyaratkan Adanya Perbedaan Kebijakan Diplomatik yang Cukup Mencolok

oleh Lin Yan

Menteri Luar Negeri AS Anthony J. Blinken dan Sekretaris Jenderal Komisi Luar Negeri Tiongkok, Yang Jiechi menggelar pembicaraan lewat telepon pada Sabtu (6/2/2021).  Kedua pejabat tersebut membahas 5 topik lewat pembicaraan telepon, yakni tentang : hak asasi manusia di Xinjiang, Tibet dan Hongkong, Kudeta militer di Myanmar, Taiwan dan keamanan kawasan Indo-Pasifik, tatanan sistem internasional dan perkembangan hubungan Tiongkok – AS. Namun, tidak ada konsensus, pasalnya kedua pihak mengatakan hal yang berbeda.

Dalam 2 pekan setelah dirinya dilantik sebagai presiden, Joe Biden telah berbicara dengan pemimpin dari negara-negara besar, seperti Inggris, Prancis, Jepang dan Rusia. Namun, sebagai kepala dari dua negara ekonomi terbesar di dunia, Joe dan Xi malahan belum pernah berkomunikasi. Pada sabtu itu adalah pembicaraan resmi pertama dari kedua pejabat diplomatik lewat sambungan telepon.

AS Menyatakan Akan Meminta Pertanggungjawaban Beijing 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price dalam pernyataan yang disampaikan lewat  telepon menyebutkan : Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menekankan bahwa Amerika Serikat akan terus membela hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi di Xinjiang, Tibet, dan Hongkong, serta mendesak Tiongkok untuk bergabung dengan komunitas internasional dalam mengutuk kudeta militer di Myanmar.

Menteri Luar Negeri AS menegaskan kembali, bahwa AS akan bekerja sama dengan sekutu dan mitranya untuk mempertahankan nilai-nilai dan kepentingan bersama, dan untuk meminta pertanggungjawaban Tiongkok (Partai Komunis Tiongkok) atas ancamannya terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik, termasuk Selat Taiwan, dan merusak sistem / tatanan internasional yang berbasis hukum.

Blinken kemudian merangkum isi pembicaraan pertama dengan komunis Tiongkok di akun Twitter resminya dengan menyebutkan : Dalam pembicaraan telepon dengan Yang Jiechi, ia menjelaskan bahwa Amerika Serikat akan membela kepentingan nasional dan membela nilai-nilai demokrasi AS serta memintai pertanggungjawaban Beijing, atas tindakannya yang merusak tatanan internasional.

Tiongkok Ingin Pemerintahan Biden untuk Membuat Lebih Banyak Perubahan

Namun, pernyataan penting Blinken ini sepenuhnya dikaburkan dalam laporan Kementerian Luar Negeri Tiongkok dan media resmi seperti Kantor Berita Xinhua. 

Dilihat dari naskah komunikasi resmi yang dirilis oleh pihak berenang Tiongkok, konten pernyataan Yang Jiechi memiliki kemiripan dengan pernyataan komunis Tiongkok sebelumnya. Akan tetapi, menjadi lebih keras dalam nada dan kata-katanya. Hal demikian berarti pihak Tiongkok mendahului dengan menarik garis merah terhadap kebijakan Tiongkok pemerintahan Biden.

Dalam pidato di Forum Ekonomi Dunia pekan lalu, Sekjen PKT, Xi Jinping memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak mencari apa yang dia sebut konfrontasi. Kemudian, Yang Jiechi lebih memperjelas maksud tersebut melalui pernyataannya pada (2 /2), Yang Jiechi mengatakan bahwa rusaknya hubungan kedua negara itu disebabkan oleh kebijakan pemerintahan Presiden AS ke-45 Donald Trump. Pemerintah Tiongkok berharap pemerintahan Biden dapat membalikkan situasi.

Pejabat senior komunis Tiongkok lainnya, seperti Wakil Ketua PKT Wang Qishan, baru-baru ini juga menyampaikan keinginan kepada Amerika Serikat, ia menekankan bahwa kebijakan AS di bawah kepemimpinan Biden perlu membuat lebih banyak perubahan dibandingkan dengan Tiongkok, dan mendesak pihak AS untuk memperbaiki “kesalahan yang dibuat selama waktu terakhir ini”.

Komentar ‘Wall Street Journal’ menyebutkan bahwa pernyataan Yang Jiechi menggemakan isi pidato Presiden Xi Jinping baru-baru ini yang disampaikan dalam Forum Ekonomi Dunia. Namun, Yang Jiechi meninggalkan ruang terbatas untuk negosiasi tentang masalah-masalah seperti hak asasi manusia, tanggapan terhadap epidemi, dan apa yang disebut campur tangan AS dalam urusan Taiwan, Hongkong, Tibet, dan Xinjiang.

Berikut Tabel Perbandingan Pernyataan antara Blinken dengan Yang Jiechi dalam pembicaraan 6 Februari 2021 : 

 

 

                               Pernyataan 

 

Topik

Blinken

Yang Jiechi

Latarbelakang

 

 

Xinjiang, Tibet & Hongkong

 

 

Amerika Serikat akan terus membela hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi di Xinjiang, Tibet, dan Hong Kong.

 

Urusan Hongkong, Xinjiang, Tibet adalah urusan dalam negeri Tiongkok, dan tidak ada kekuatan eksternal yang diizinkan untuk ikut campur.

Pemerintahan Trump telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat PKT yang melanggar HAM di Xinjiang dan Hongkong sesuai dengan UU Kongres, dan pemerintahan Biden juga harus mengikuti UU ini.

 

 

Myanmar

 

 

 Amerika Serikat mendesak Tiongkok untuk bergabung dengan komunitas internasional dalam mengutuk kudeta militer di Myanmar.

 

 

Tegaskan kembali posisi Tiongkok tentang situasi Myanmar saat ini, dan tekankan bahwa komunitas internasional harus menciptakan lingkungan eksternal yang baik untuk penyelesaian yang tepat atas masalah Myanmar.

Amerika Serikat menetapkan pengambilalihan kekuasaan oleh junta militer Myanmar pada 1 Februari adalah kudeta militer, sehingga militer harus diberi sanksi; Namun Tiongkok menolak untuk secara langsung mengutuk militer Myanmar. Di bawah intervensi PKT, istilah kudeta dalam pernyataan PBB yang mengutuk Myanmar juga dihilangkan. .

 

 

 

 Taiwan

 

 

Menlu AS menegaskan … untuk meminta Tiongkok bertanggung jawab atas ancaman terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik, termasuk Selat Taiwan.

 

Isu Taiwan adalah masalah inti yang krusial dan sensitif dalam hubungan Tiongkok – AS … AS harus benar-benar mematuhi prinsip satu- Tiongkok dan tiga komunike bersama Tiongkok – AS.

Tiongkok dalam pernyataannya menyebutkan bahwa Blinken telah menegaskan kembali Amerika Serikat akan terus mengikuti prinsip satu-Tiongkok dan mematuhi tiga komunike bersama Tiongkok – AS. Posisi kebijakan ini tetap tidak berubah. Pernyataan AS tidak menyebutkan konten yang relevan.

 

 

Tatanan Internaional

Menlu AS menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat akan bekerja sama dengan sekutu dan mitranya untuk mempertahankan nilai- nilai dan kepentingan bersama dan meminta pertanggungjawaban komunis Tiongkok yang merusak tatanan internasional yang berbasis hukum.

 

Apa yang harus dipelihara oleh semua negara di dunia adalah … tetapi bukan tatanan internasional yang berbasis hukum dari segelintir negara.

Kebijakan Biden adalah kembali ke berbagai organisasi internasional yang telah ditinggalkan Trump. Komunis Tiongkok juga terus menganjurkan adanya kerjasama multilateral, tetapi Tiongkok dan AS selalu bersilang pendapat dan pemahaman tentang apa yang disebut aturan.

 

 Hubungan AS – Tiongkok

Tidak menyinggung soal hubungan AS – Tiongkok. Sebagai kesimpulan dari pembicaraan yang disampaikan lewat Twitter remi Menlu AS disebutkan : Saya dengan jelas menyatakan bahwa Amerika Serikat akan membela kepentingan nasional, membela nilai-nilai demokrasi AS, dan meminta pertanggungjawaban Beijing atas tindakan merusak tatanan internasional.

Tiongkok mendesak AS untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat selama periode waktu tertentu … memilih tidak menciptakan konflik atau konfrontasi, tetapi berfokus pada kerja sama, dan mengelola perbedaan yang ada.

Pernyataan Tiongkok menyebutkan bahwa Blinken mengatakan kesedian Amerika Serikat untuk mengembangkan hubungan bilateral yang stabil dan konstruktif dengan Tiongkok. Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kontak dan komunikasi mengenai hubungan bilateral, isu internasional dan regional yang menjadi kepentingan bersama. Tetapi AS menyangkal adanya pernyataan tersebut.

Kebijakan Tiongkok Pemerintah Biden yang “Sabar menghadapi komunis Tiongkok” bisa Jadi Masih Menapak Jejak Trump

Sebagaimana diketahui, sejak  Biden menjabat, Joe dan Xi malahan belum pernah berkomunikasi. Apalagi diketahui, mereka sebagai kepala dari dua negara ekonomi terbesar di dunia.  

Sejak bulan Desember tahun lalu, komunis Tiongkok telah mulai berencana untuk mempertemukan Biden dengan Xi Jinping, tetapi tampaknya pemerintahan Biden tidak terburu-buru untuk berkomunikasi dengan Tiongkok.

Presiden Biden menyampaikan pidato tentang kebijakan luar negeri pertamanya pada (4/ 2). Dia mengatakan bahwa Tiongkok (PKT) adalah “pesaing serius” bagi Amerika Serikat, dan Amerika Serikat akan melawan komunis Tiongkok dalam isu hak kekayaan intelektual, hak asasi manusia. Tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan Beijing selama itu sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat.

Biden dalam pernyataan lengkapnya berbunyi : “Kita akan langsung berurusan dengan Tiongkok, pesaing paling serius yang menantang kemakmuran, keamanan, dan nilai-nilai demokrasi kita. Dan kita juga akan menghadapi kecurangan ekonomi yang diadopsi Tiongkok, menentang tindakan koersif agresifnya, dan melawan Tiongkok yang menyerang hak asasi manusia, kekayaan intelektual, dan merusak tatanan global. Akan tetapi kita juga siap untuk bekerja sama dengan Beijing, selama itu sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat. 

Sejauh ini, informasi tentang kebijakan Tiongkok yang dirilis oleh Menteri Luar Negeri Blinken, hampir tidak jauh berbeda dengan pendahulunya Mike Pompeo. Blinken masih menggambarkan komunis Tiongkok sebagai tantangan besar yang dihadapi Amerika Serikat, tetapi Blinken mengatakan bahwa aliansi kuat yang dimiliki Washington merupakan keunggulan dalam melawan komunis Tiongkok.

Tetapi, Blinken juga mengatakan bahwa hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok merupakan hubungan yang kompleks, yang memiliki aspek antagonis dan kompetitif, serta aspek kerjasamanya.

Seorang juru bicara Gedung Putih pernah mengatakan bahwa pemerintahan Biden akan menggunakan “strategi kesabaran”, untuk mencari cara baru menangani Beijing, termasuk penilaian antar-lembaga atas kebijakan Tiongkok saat ini dan konsultasi dengan sekutu dan mitra AS.

Cheng Xiaonong PhD, seorang sosiolog dari Universitas Princeton, menulis sebuah artikel (berjudul “Apakah Pejabat Baru Tidak Bermain Api, Situasi Hubungan AS – Tiongkok Tidak Berubah ?”) yang isinya mengomentari situasi dalam hubungan Tiongkok – AS saat ini. Ia menyebutkan, Komunis Tiongkok berupaya menekan pemerintahan Biden selangkah demi selangkah melalui cara halus dan kasar. Sebenarnya, pemerintah Biden telah didesak hingga tidak ada lagi jalan mundur. Oleh karena itu, menapak jejak yang ditinggalkan oleh Trump menjadi hasil alami dari hubungan AS – Tiongkok saat ini.  (sin)

Video Rekomendasi :