oleh Qiao An

Pemerintah junta militer Myanmar pada (9/2)  memberlakukan larangan pertemuan dan unjuk rasa serta jam malam di kota-kota besar. Namun larangan itu tetap tidak dapat menghentikan unjuk rasa warga. Demonstrasi merebak. Tak terelakkan konflik antara demonstran dengan polisi terjadi sehingga menimbulkan pertumpahan darah.

Larangan militer itu menyebutkan tentang larangan menggelar pawai atau pertemuan melebihi 5 orang yang diberlakukan di Ibukota Naypyidaw, Kota Yangon, dan Provinsi Mandalay. Jam malam diberlakukan setiap malam  dari pukul 20:00 hingga 04:00 waktu setempat.

Namun demikian, protes dan demonstrasi besar-besaran di berbagai tempat tidak berkurang meski ada larangan tersebut. 

Di Naypyidaw, seorang warga memakai helm pengaman, berkonfrontasi dengan polisi, warga lain melempar puing batu ke polisi. Polisi menggunakan meriam air untuk menekan para pengunjuk rasa.

Dalam kekacauan itu, seorang wanita terkena peluru nyasar di kepala dan terluka parah. Dokter yang terlibat dalam perawatan tersebut mengatakan bahwa luka wanita itu bisa berakibat fatal dan dia masih menerima perawatan di unit perawatan intensif. Selain itu, tiga pengunjuk rasa lainnya terluka oleh peluru karet polisi.

Pada saat yang sama, rekaman video yang dirilis pemerintah menunjukkan bahwa polisi mendapat serangan dari para demonstran. Massa yang berprotes melemparkan benda-benda ke arah mobil polisi yang lewat. Media setempat juga menayangkan foto beberapa polisi yang terluka akibat lemparan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price mengatakan pada hari Selasa, 6 Februari lalu, bahwa Amerika Serikat akan memperlakukan isu Myanmar sebagai prioritas masalah utamanya. Amerika Serikat telah mulai melakukan peninjauan terhadap bantuan dari Amerika yang diberikan kepada Myanmar. Hal itu untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab harus menanggung konsekuensi serius.

“Kita akan terus menjadikan isu ini  sebagai prioritas masalah dan tidak merahasiakan posisi kami mengenai masalah kewajiban militer  untuk menyerahkan kekuasaan,” kata Ned Price menanggapi kemelut di Myanmar. 

Menurut Ned Price ke depan, pemerintahan Biden akan lebih menanggapi masalah Myanmar. (sin)

 

Share

Video Popular