Erabaru.net. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan kecewa setelah ditariknya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Prolegnas 2021. Pasalnya, terdapat banyak permasalahan yang menyelimuti Pemilu 2019, akibat penerapan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Semisal masalah manajemen pemilu yang amburadul akbat Pemilu Serentak dengan format lima kotak,” kata Direktur Perludem, Khoirunnisa Agustyati dalam siaran persnya, Selasa (9/3/2021).

Ia mengatakan, Pemilu 2019  yang menyerentakkan pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab./Kota, tidak terkelola dengan baik. Pemilu yang unmanageable ini, disinyalir mengakibatkan 894 orang petugas KPPS yang meninggal dunia.

Selain itu, banyaknya surat suara yang dierikan pada pemilih, kemudian ikut membingungkan pemilih. Seperti yang dikutip dari rumahpemilu.org, sebanyak 3.7 juta surat suara tidak sah untuk pemilu presiden, 29.7 juta surat suara tidak sah untuk pemilu DPD, dan 17.5 juta surat suara tidak sah untuk pemilu DPR.

Oleh karena itu, DPR dan Pemerintah harus segera merevisi UU Pemilu tahun ini, sebab bila revisi dilakukan pada 2022 atau 2023, maka waktu bagi penyelenggara untuk menyusun dan menyesuaikan aturan-aturan penyelenggaraan pemilu juga makin sempit.

Di sisi lain, UU Pilkada yang rencananya dimasukkan dalam RUU Pemilu, telah menentukan pemilihan seluruh kepala daerah di Indonesia dilakukan pada 2024 dan membuat bobot pemilu semakin bertambah menjadi tujuh kotak. Bobot pemilu yang semakin besar, akan membuat permasalahan yang menyelimuti Pemilu 2019 lalu semakin besar.

Berdasarkan uraian di atas, Perludem menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Sangat menyayangkan keputusan Baleg DPR RI, Kemenkumham, dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI untuk menarik RUU Pemilu dari Prolegnas 2021. Ini tentu membuktikan bahwa para pembentuk undang-undang tidak cermat dalam mengevaluasi masalah pada Pemilu 2019 dan membaca potensi masalah yang akan timbul dikemudian hari.
  2. Mendorong penyelenggara pemilu untuk melakukan simulasi guna memperlihatkan secara jelas bagaimana permasalahan yang akan dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024.

(asr)

Share

Video Popular