Rita Li

Belt Road Initiative (BRI)  adalah sebuah proyek investasi lintas-benua bertujuan untuk memperluas pengaruh global Tiongkok melalui kerjasama di bidang politik, ekonomi, atau kebudayaan. Proyek ini pertama kali diusulkan oleh pemimpin partai Komunis Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2013. 

Dalam beberapa tahun terakhir, the Australia International Trade Association (AITA) atau Asosiasi Perdagangan Internasional Australia telah mengatur lebih dari 70 tur kunjungan untuk Partai Komunis Tiongkok dan para pejabat Australia.

Sebagai sebuah organisasi sipil Australia yang memiliki hubungan dekat dengan  Front Kerja Terpadu Partai Komunis Tiongkok dan Kementerian Luar Negeri Tiongkok, AITA telah meluncurkan acara-acara setempat secara luas yang berfokus pada promosi BRI.

Forum untuk Mempromosikan Belt and Road Initiative

Sejak Belt Road Initiative resmi berdiri pada tahun 2015, Asosiasi Perdagangan Internasional Australia, mengadakan forum-forum setiap tahun di seluruh Australia. Tujuannya untuk mempromosikan Inisiatif Jalur dan Jalan, menurut  dokumen-dokumen hubungan luar negeri milik Partai Komunis Tiongkok yang diperoleh The Epoch Times.

Pada 23 September 2015, “Konferensi Tingkat Tinggi Kota-Kota Tiongkok Australia dan Forum-Forum Bisnis” berlangsung di Melbourne Town Hall. Seorang anggota organisasi Front Kerja Terpadu Partai Komunis Tiongkok, Wang Yanguo, memberikan sebuah pidato inti mengenai kebijakan Belt Road Initiative.

Wang Yanguo adalah Wakil Presiden Eksekutif Majelis Internasional Tiongkok untuk Federasi Industri dan Perdagangan Seluruh Tiongkok.

Federasi Industri dan Perdagangan Seluruh Tiongkok dijalankan oleh Departemen Front Kerja Terpadu dan mendorong para  pengusaha untuk berinvestasi di Tiongkok dan selanjutnya berintegrasi dengan Front Kerja Terpadu, menurut sebuah laporan oleh Australian Strategic Policy Institute.

Pada tahun yang sama, Asosiasi Perdagangan Internasional Australia menyelenggarakan tiga sub-forum lainnya di New South Wales, Tasmania, dan Pulau Utara, Selandia Baru.

Dari tahun 2017 hingga 2019, Asosiasi Perdagangan Internasional Australia, menggambarkan sifat forum tersebut secara lebih terus terang.

Pada tahun 2017, bagian judul forum asli diganti dengan “Belt and Road Urban Development and Sister Cities Forum,” menurut pengantar resmi. Pada tahun 2018 hingga 2019, forum tersebut didefinisikan sebagai “Belt and Road in Australia.”

Belt Road Initiative berada di bawah pengawasan di Australia selama bertahun-tahun dan forum tersebut pada tahun 2020, diturunkan kelasnya menjadi sebuah acara  “Belt and Road” yang diselenggarakan di Parlemen Victoria, Melbourne.

Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton mengatakan, “Belt and Road” adalah sebuah  “latihan propaganda dari Tiongkok” selama wawancara dengan radio 2GB  pada tanggal 21 Mei 2020.

Asosiasi Perdagangan Internasional Australia, tidak segera menanggapi permintaan The Epoch Times untuk mengomentari promosi “Belt and Road” dan hubungannya dengan Departemen Front Kerja Terpadu.

Perantara di Balik Kemitraan Tiongkok-Australia

The Epoch Times menerbitkan laporan-laporan eksklusif tahun lalu yang mengungkapkan Kepala Asosiasi Perdagangan Internasional Australia, Michael Guo, telah melakukan komunikasi-komunikasi timbal-balik antara Tiongkok dengan Australia.

Michael Guo berimigrasi ke Australia dari Beijing pada tahun 1980-an, dan disesuaikan secara khusus untuk bekerja di berbagai program di bawah Inisiatif “Belt and Road” , diberi jabatan-jabatan  seperti “Sekretaris Aliansi Pendidikan “Belt and Road” dan “Sekretaris “Belt and Road Aliansi e-commerce Rantai Pasokan Logistik Tiongkok-Australia.”

Menurut brosur Asosiasi Perdagangan Internasional Australia, Michael Guo “berkontribusi secara aktif di hampir 60 pasang kota persahabatan, di antara lebih dari 100 pasang kota secara total, antara Tiongkok dengan Australia.”

Selama enam tahun terakhir, Michael Guo mengatur atau menemani para pejabat Tiongkok dan Australia yang melakukan perjalanan ke luar negeri, mulai dari beberapa kali hingga lebih dari puluhan kali per tahun.

Perdana Menteri Australia akan Membatalkan Belt and Road Initiative, Menunjukkan Keraguan Akan Manfaatnya

Kurangnya transparansi Belt and Road Initiative dan sejarah yang mengakibatkan negara-negara ekonomi lemah yang berutang seperti Sri Lanka berada dalam sebuah “perangkap utang,” terus-menerus dipertanyakan. Kesepakatan senilai multi-miliar dolar lainnya terancam batal di Australia.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison baru-baru ini mengatakan, ia mungkin akan merobek perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah Negara Bagian Victoria, demikian laporan Herald Sun pada 15 Februari.

Victoria adalah salah satu dari enam negara bagian di Australia, di mana Melbourne sebagai ibukotanya. Perdana Menteri Australia mengatakan ia tidak melihat keuntungan dari kesepakatan Victoria dengan Beijing.

“Jika ada manfaatnya, apa manfaat-manfaat itu dan apa yang dibayarkan untuk manfaat-manfaat itu? Saya tidak memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut saat ini, tetapi penilaian pengaturan-pengaturan tersebut akan berlanjut,” kata Scott Morrison.

Pernyataan tersebut bukanlah satu-satunya pembalasan atas pembalasan Beijing, yang menolak jelai Australia. Gara-gara Australia menuntut diadakannya  penyelidikan terhadap asal-usul pandemi.

Pada Mei 2020,  Komunis Tiongkok memberlakukan tarif yang tinggi pada jelai Australia, yang mana adalah  tanaman terbesar kedua di Victoria, diikuti dengan penangguhan impor kayu-kayu gelondongan dari Victoria pada bulan November 2020.

Awal  11 Juni 2020, Scott Morrison mendesak Perdana Menteri Negara Bagian Victoria, Daniel Andrews, untuk meninggalkan kesepakatan yang “tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah Australia,” berbicara dengan Neil Mitchell dari 3AW.

Di sisi lain, Belt and Road Initiative tidak mencegah pembalasan ekonomi oleh Beijing yang disasarkan ke Victoria. Itu sejak Scott Morrison menyerukan penyelidikan mengenai asal-usul virus Komunis Tiongkok, yang umumnya dikenal sebagai jenis Coronavirus baru dan penanganan virus tersebut oleh Partai Komunis Tiongkok.

Di bawah Rencana Undang-Undang Hubungan Luar Negeri yang baru — disahkan pada  3 Desember 2020 — pemerintah-pemerintah negara bagian memiliki waktu hingga tanggal 10 Maret untuk menyampaikan kepada pemerintah Federal mengenai semua kesepakatan dengan kekuatan-kekuatan asing. (Vv)

Video Rekomendasi :

 

Share

Video Popular