oleh Chen Ting

Sesuai dengan pasal yang ditetapkan dalam ‘Undang-Undang Otonomi Hongkong’ (Hongkong Autonomy Act), Kementerian Luar Negeri AS pada Selasa (16/3/2021), menyerahkan laporan yang berisi daftar 24 orang pejabat komunis Tiongkok dan Hongkong yang terlibat merusak ‘Deklarasi Bersama Tiongkok – Britania’ (Sino-British Joint Declaration) dan ‘Hukum Dasar Hongkong’ (Hongkong Basic Law), serta menjatuhkan sanksi keuangan kepada mereka sebagai tanggapan atas pelanggaran komitmen pemerintah komunis Tiongkok terhadap otonomi Hongkong.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken mengatakan bahwa versi terbaru dari ‘Undang-Undang Otonomi Hongkong’ yang dirilis kali ini, menekankan bahwa Washington sangat prihatin terhadap ‘Keputusan untuk Meningkatkan Sistem Pemilihan Daerah Administratif Khusus Hongkong’. Undang-undang yang baru itu, disahkan oleh komunis Tiongkok dalam Kongres Rakyat Nasional pada 11 Maret lalu. Peraturan tersebut diyakini telah secara sepihak merugikan sistem pemilihan di Hongkong.

“Langkah ini semakin merusak komitmen komunis Tiongkok sendiri yang akan menjunjung tinggi otonomi rakyat Hongkong, dan mencabut hak rakyat Hongkong untuk menyuarakan otonomi. Sedangkan Inggris telah menyatakan bahwa langkah ini melanggar ‘Deklarasi Bersama Tiongkok – Britania’ ” kata Blinken.

“Kita harus mempertahankan nilai-nilai demokrasi bersama dan bekerja sama untuk meminta pertanggungjawaban siapa saja yang mengancam nilai-nilai tersebut”, tambahnya.

Dalam daftar pejabat komunis Tiongkok dan Hongkong yang terkena sanksi itu, termasuk 14 orang Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Partai Komunis Tiongkok, serta pejabat-pejabat yang berafiliasi dengan Divisi Keamanan Nasional dari Kepolisian Hongkong, Kantor  Dewan Negara urusan Hongkong dan Macau, dan Badan Keamanan Nasional untuk Hongkong.

Karena Blinken rencana bertemu dengan diplomat komunis Tiongkok, Yang Jiechi dan Wang Yi di Alaska pada Kamis 18 Maret, langkah menjatuhkan sanksi kepada 24 orang pada kesempatan ini tampaknya tidak kalah penting.

Blinken mengatakan bahwa, lembaga keuangan asing juga akan terkena sanksi jika melakukan transaksi keuangan dengan orang-orang yang terkena sanksi tersebut.

“Hongkong yang stabil, makmur, menghormati hak asasi manusia, kebebasan dan keragaman politik adalah sebuah wilayah yang sesuai dengan kepentingan baik untuk Hongkong sendiri, daratan Tiongkok maupun komunitas internasional”, kata Blinken.

 “Amerika Serikat dan sekutu serta mitra kami akan bersatu untuk berseru demi hak dan kebebasan rakyat Hongkong. Ketika Republik Rakyat Tiongkok gagal memenuhi kewajibannya, kami akan bereaksi”.

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri AS, mereka yang dijatuhi sanksi termasuk 14 orang Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional yakni : Wang Chen, Cao Jianming, Zhang Chunxian, Shen Yueyue, Ji Bingxuan, Erkin Iminbaqi, Wan Exiang, Chen Zhu, Wang Dongming, Padma Choling, Ding Zhongli, Hao Mingjin, Cai Dafeng, Wu Weihua dan lainnya.

Sanksi juga termasuk : You Quan, Menteri Front Persatuan Partai Komunis Tiongkok, Tan Yaozong, Anggota Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, Deng Zhonghua, Wakil Direktur Kantor Urusan Hongkong dan Macau. 

Lainnya adalah Li Jiangzhou, Wakil Direktur Kantor Keamanan Nasional untuk Hongkong, Sun Qingye (juga dikenal sebagai Sun Wenqing), Wakil Direktur Kantor Keamanan Nasional untuk Hong Kong dan  Frederic Choi Chin-Pang, Direktur Departemen Keamanan Nasional Departemen Kepolisian Hongkong. Edwina Lau Chi Wai, Wakil Direktur-nya, Jiang Xueli, Jian Qien, Asisten Direktur Departemen Keamanan Nasional Departemen Kepolisian Hongkong, dan Steve Li Kwai-wah, Inspektur Kepolisian Hongkong dan lainnya.

Saat ini, Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, sedang melakukan kunjungan ke Asia untuk menemui pejabat tinggi di Jepang dan Korea Selatan. 

Pada 16 Maret, setelah bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi, dan Menteri Pertahanan Nobuo Kishi, Blinken menyebutkan dalam konferensi pers bahwa pemerintah komunis Tiongkok telah melakukan penindasan terhadap Hongkong dan merusak demokrasi Taiwan. Jika komunis Tiongkok terus menggunakan cara-cara koersif dan bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri, maka “kita akan melakukan tindak pembalasan, jika perlu”, katanya.

Setelah menyelesaikan kunjungannya di Asia, Blinken akan ditemani oleh Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan untuk melakukan pembicaraan dengan Yang Jiechi, anggota Biro Politik Partai Komunis Tiongkok yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri, dan Wang Yi, Menteri Luar Negeri Tiongkok di Alaska pada 18 Maret. (sin)

Video Rekomendasi :

 

Share

Video Popular