oleh Alexander Liao

Pada 7 Januari dini hari, Kementerian Keamanan Nasional Hong Kong mengirim lebih dari 1.000 polisi untuk menggerebek beberapa rumah dan kantor, dan menangkap 53 aktivis politik pan-demokrasi Hong Kong. Pada Maret, Kementerian Kehakiman Hong Kong menuntut 47 orang dari mereka, menuduh mereka menumbangkan kekuasaan negara, sebuah tuduhan berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong terbaru.

Di antara mereka yang didakwa adalah Martin Lee Chu-ming, pensiunan  penasihat senior Hong Kong, pendiri Persatuan Demokrat Hong Kong, seorang mantan anggota Dewan Legislatif Hong Kong, dan seorang anggota Komite Perancangan Hukum Dasar Hong Kong; Jimmy Lai Chee-ying, pemilik media liberal Hong Kong Apple Daily; Lee Cheuk-yan, mantan penyelenggara serikat buruh Hong Kong yang terkenal, mantan anggota Dewan Legislatif, dan salah satu pendiri Partai Buruh Hong Kong; Benny Tai Yiu-ting, mantan profesor hukum di Universitas Hong Kong; dan aktivis politik muda Joshua Wong Chi-fung yang muncul dari Gerakan Payung. Joshua Wong Chi-fung telah ditahan di penjara karena kasus lain; ia kembali ditangkap masuk penjara.

Semuanya itu dimulai sebelum tahun 2014, tetapi mari kita mulai dengan tahun 2014.

Hukum Dasar Hong Kong menetapkan bahwa Dewan Legislatif dan Kepala Eksekutif Hong Kong pada akhirnya akan dipilih hak pilih universal. Dari tahun 1997 hingga 2014, 17 tahun setelah Tiongkok merebut kembali Hong Kong, tidak ada kemajuan dalam hak pilih universal. 

Separoh dari 70 anggota Dewan Legislatif dipilih melalui hak pilih universal, sedangkan Kepala Eksekutif Hong Kong dipilih oleh apa yang disebut sebuah komite pemilihan umum yang terdiri dari 1.200 orang. Para Demokrat Hong Kong menyusun sebuah jadwal reformasi politik agar Beijing memastikan kapan Hong Kong dapat menerapkan hak pilih universal ganda.

Pada tahun 2014, Komite Tetap Kongres Rakyat Tiongkok di Beijing (badan permanen badan legislatif tertinggi komunis Tiongkok) meloloskan apa yang disebut sebuah rencana reformasi politik, yang bersikeras bahwa calon Kepala Eksekutif Hong Kong harus dipastikan melalui sebuah komite pemilihan umum yang terdiri dari 1.200 sebelum mereka dapat menjabat. 

Rencana pencalonan warganegara yang diusulkan oleh para Demokrat adalah sebuah klausul dalam hak pilih universal di semua negara, atau opsi “lainnya” dalam pemungutan suara untuk umum. Namun, Komite Tetap Kongres Rakyat Tiongkok menolak semua saran. Dengan kata lain, Beijing akan mengedepankan orang jahat A dan orang jahat B melalui Komisi Pemilihan Umum Hong Kong di bawah kendalinya, dan orang-orang Hong Kong memilih salah satu dari mereka itu.

Inilah alasan mengapa Gerakan Payung tahun 2014 terjadi di Hong Kong.

Pada tahun 2019, Carrie Lam, Kepala Eksekutif Hong Kong, mengusulkan amandemen undang-undang ekstradisi untuk memungkinkan para tersangka kriminal yang dituduh oleh Tiongkok untuk dikirim ke Tiongkok Daratan untuk diadili dan dipenjara tanpa melalui pengadilan-pengadilan di Hong Kong. Hal ini memicu gerakan perlawanan di Hong Kong pada tahun 2019.

Pada November tahun itu, dalam pemilihan Dewan-Dewan Distrik Hong Kong, para pan-demokrat memenangkan lebih dari 80 persen kursi. Di masa lalu, kelompok-kelompok pro-komunis mengendalikan Dewan-Dewan Distrik Hong Kong, sehingga telah menginvestasi dan mengembangkan di komunitas-komunitas akar-akar rumput selama bertahun-tahun. Tetapi kali ini, kelompok-kelompok pro-komunis kalah telak, dan Beijing terkejut.

Pada  30 Juni 2020, Komite Tetap Kongres Rakyat Tiongkok  meloloskan UU Keamanan National Hong Kong, yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar sebagai sebuah dokumen tambahan. Ketentuan-ketentuan UU Keamanan National Hong Kong ini sama sekali berbeda dari hukum-hukum Anglo-Amerika sebelumnya. 

Undang-Undang Keamanan National Hong Kong ini menetapkan bahwa Beijing dapat mendirikan sebuah badan keamanan negara di Hong Kong. Kasus-kasus di bawah yurisdiksi Komite Tetap Kongres Rakyat Tiongkok secara langsung akan dituntut dan diadili oleh pengadilan-pengadilan di Tiongkok Daratan.

Pada saat yang sama, UU Keamanan National Hong Kong, juga menetapkan  polisi Hong Kong membentuk sebuah kementerian keamanan nasional, dan kasus-kasus di bawah yurisdiksi akan diadili oleh “hakim khusus yang ditunjuk.”

Hong Kong sedianya akan menggelar pemilihan umum Dewan Legislatif Hong Kong yang ketujuh pada September 2020. Partai Demokrat mengadakan sebuah pemilihan umum pendahuluan pan-demokrasi pemilihan pada bulan Juli, berharap bahwa para warganegara akan memutuskan siapa yang akan mencalonkan diri untuk duduk di kursi-kursi  Dewan Legislatif Hong Kong yang relevan. 

Jenis pemilihan umum pendahuluan ini agak mirip dengan pemilihan umum primer internal partai-partai politik Amerika Serikat dan tidak mengikat secara hukum. Pada hari itu, jumlah suara untuk pemilihan umum pendahuluan mencapai 610.000.

Pemerintah Hong Kong kemudian mengumumkan pihaknya akan membatalkan pemilihan umum Dewan Legislatif Hong Kong yang semula dijadwalkan pada bulan September karena “epidemi yang parah.”

Setelah  September, Beijing menunjuk Dewan Legislatif Hong Kong yang asli untuk memperpanjang masa jabatannya untuk satu tahun. Beberapa anggota Demokrat yang menentang  pembatalan pemerintah Hong Kong terhadap pemilihan umum Dewan Legislatif Hong Kong mengundurkan diri sebagai unjuk rasa tersebut, tetapi sebagian besar anggota pan-demokrasi tetap bertahan.

Pada November, Beijing melewati pengadilan Hong Kong dan Komite Tetap Kongres Rakyat Tiongkok secara langsung mengumumkan diskualifikasi empat legislator oposisi.

Pendekatan ini mengalahkan Kementerian Kehakiman untuk mengajukan sebuah  penerapan arbitrase kualifikasi legislator, dan membuat keputusan atas nama pengadilan. Hal ini melanggar Hukum Dasar Hong Kong. Di bawah Hukum Dasar Hong Kong, Komite Tetap Kongres Rakyat Tiongkok tidak dapat membuat undang-undang untuk Hong Kong, tetapi hanya dapat menafsirkan Hukum Dasar Hong Kong tersebut.

Selanjutnya, 15 anggota parlemen pan-demokratik yang tersisa mengungkapkan protes mereka melalui pengunduran diri kolektif. Dewan Legislatif Hong Kong yang tersisa adalah para anggota yang sepenuhnya pro-Beijing. 

Menurut Hukum Dasar Hong Kong, Dewan Legislatif Hong Kong yang tersisa adalah tidak memenuhi syarat untuk memberikan resolusi apa pun, karena memang  kurang dari dua pertiga anggota Dewan Legislatif Hong Kong yang tersisa dari jumlah total 70 anggota.

Lalu ada sebuah penangkapan massal pada 6 Januari tahun ini. Tentu saja hal tersebut belum selesai.

Pada pertemuan t5 Maret, Kongres Rakyat Nasional Tiongkok meninjau keputusan naskah yang akan mengubah sistem pemilihan umum Hong Kong. Kongres Rakyat Nasional Tiongkok akan dilaksanakan untuk menghasilkan Undang-Undang langsung untuk sistem politik Hong Kong.

Wang Chen, wakil ketua komite mengatakan pada pertemuan tersebut bahwa kuncinya adalah untuk memastikan Hong Kong diatur oleh “para patriot,” yaitu Hong Kong diperintah oleh orang-orang yang mencintai Partai Komunis Tiongkok. 

Beijing ingin merestrukturisasi Komisi Pemilihan Umum Hong Kong, mengubah ukuran dan komposisi Komisi Pemilihan Umum Hong Kong serta metode pembentukan Komisi Pemilihan Umum Hong Kong. 

Komisi Pemilihan Umum Hong Kong tidak hanya akan tetap memilih Kepala Eksekutif Hong Kong, tetapi  juga akan memberikan hak kepada 1.200 anggota Komisi Pemilihan Umum Hong Kong untuk memilih “persentase yang lebih besar” dari anggota Dewan Legislatif Hong Kong.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Hong Kong akan memiliki fungsi baru secara langsung berpartisipasi dan menominasikan semua calon Dewan Legislatif Hong Kong,  serta tinjauan kualifikasi semua calon Dewan Legislatif Hong Kong tersebut.

Sederhananya, Hong Kong telah dirampas dari kekuasaan legislatif pemilihan umum setempat. Secara fundamental, kini Hong Kong  dirampas kekuasaan legislatifnya yang independen, karena di masa depan, menurut Partai Komunis Tiongkok, para anggota Dewan Legislatif Hong Kong akan dihasilkan dalam sebuah “persentase besar” oleh 1.200 anggota Komisi Pemilihan Umum Hong Kong, bukannya dalam sebuah pemilihan umum satu orang-satu-suara.

Saat hal-hal tersebut telah mencapai titik ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Hong Kong, yang  dikenal sebagai Mutiara Asia, pelabuhan bebas terbesar di Asia Timur, dan yang menduduki puncak dunia dalam Indeks Kebebasan Ekonomi Dunia selama bertahun-tahun, secara resmi telah tamat. Masa depan Hong Kong tidak akan banyak berbeda dengan Shenzhen dan Shanghai.

Hong Kong sudah tamat. Saya sangat menyukai Hong Kong tempat saya tinggal selama bertahun-tahun, tetapi Hong Kong sudah tamat.

Selama Lompatan Jauh ke Depan dan Kelaparan Besar di Tiongkok pada tahun 1960-an, berapa banyak nyawa yang diselamatkan orang-orang Hong Kong dengan mengirimkan  makanan dalam jumlah besar ke Tiongkok Daratan? Ketika Tiongkok mulai mereformasi dan terbuka pada tahun 1980-an, berapa banyak uang yang dibawa orang-orang Hong Kong ke Tiongkok Daratan? 

Berapa banyak perusahaan yang dibangun? Berapa banyak produk dari Tiongkok Daratan yang dibawa ke pasar internasional? Hong Kong adalah fasilitator terpenting bagi pertumbuhan ekonomi pada tahap awal reformasi dan keterbukaan di Tiongkok Daratan, dan dulunya pernah menjadi penting bagi ekonomi Tiongkok.

Dulu, banyak orang di Hong Kong mempercayai  instruksi internal Deng Xiaoping yang menyatakan, “air sumur tidak menyakiti air sungai” (artinya kedua belah pihak tidak saling mengganggu urusan masing-masing). Kini orang-orang di Hong Kong benar-benar tersadarkan.

Selama 20 tahun terakhir, orang-orang Hong Kong berperang, tetapi hanya sedikit orang-orang yang menyadari bahwa musuh mereka bukanlah pemerintah Hong Kong, bukan apa  yang disebut pembentukan, tetapi musuh mereka adalah Partai Komunis Tiongkok. 

Di sisi lain, selama kediktatoran satu-partai Partai Komunis Tiongkok masih tetap ada, tidak ada kedamaian bagi kawasan-kawasan dan negara-negara di sekitarnya. Hal yang sama berlaku untuk Amerika Serikat.

Alexander Liao adalah seorang jurnalis yang meliput urusan internasional, dengan fokus di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Karyanya telah diterbitkan di surat kabar dan majalah keuangan di Amerika Serikat dan Hong Kong

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular