oleh Zhang Ruizhen

Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengunjungi Turki pada Kamis (25/3/2021). Ia menghadapi aksi protes  warga etnis Uighur setempat.  Warga etnis Uighur yang tinggal di Turki mengatakan : “Hentikan tindakan genosida terhadap warga etnis Uighur di daratan Tiongkok”.

Mereka turun ke jalan sambil memegang slogan bertuliskan seperti “Hentikan Genosida” dan “Tutup Kamp Konsentrasi”. Ratusan warga etnis Uighur di Turki  berdiri di depan gedung Konsulat Jenderal Tiongkok di Istanbul “menyambut” kedatangan Menlu Wang Yi dengan protes terhadap penganiayaan warga etnis Uighur di daratan Tiongkok. Pasalnya, mengakibatkan putusnya komunikasi dengan anggota keluarga mereka di Xinjiang.

Rezim Tiongkok meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Turki pada  Desember lalu. Kesepakatan tersebut masih menunggu ratifikasi oleh parlemen Ankara. Sedangkan aktivis di antara sekitar 40.000 etnis Uighur yang tinggal di Turki  menentangnya. Mereka menggelar aksi protes secara rutin di Ankara dan Istanbul.

Menlu Cavusoglu pernah membantah bahwa perjanjian ekstradisi tersebut menyebabkan etnis Uyghur dikirim kembali ke Tiongkok . 

Beberapa waktu lalu, Dilxat Raxit, juru bicara Kongres Dunia Uighur mengatakan, perjanjian ekstradisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di antara warga Uighur yang telah melarikan diri dari Tiongkok dan belum memiliki kewarganegaraan Turki.  Ia mencurigai Turki menghadapi tekanan ekonomi dari Beijing. Ia menyerukan kepada pemerintah Turki untuk mencegah perjanjian yang dinilai sebagai  alat penganiayaan.

Pemerintahan Turki juga sempat dituding korbankan etnis Uighur demi vaksin. Kekhawatiran Uighur dipicu oleh ketergantungan Ankara pada rezim Tiongkok untuk vaksin COVID-19, setelah menerima 15 juta dosis dari Sinovac Biotech dan memesan lagi puluhan juta dosis lainnya.

Baru-baru ini, topik penganiayaan terhadap warga etnis Uighur di Xinjiang oleh komunis Tiongkok telah menjadi fokus perhatian internasional. 

Uni Eropa dan Inggris, secara berturut-turut mengumumkan sanksi terhadap pejabat tinggi komunis Tiongkok dan institusi yang terlibat dalam pelanggaran HAM warga etnis minoritas di Xinjiang.

Namun, pada 26 Maret otoritas Beijing kembali mengklaim bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu hanyalah isu yang menyesatkan. Oleh karena itu, otoritas menjatuhkan sanksi pembalasan terhadap 9 orang pejabat dan 4 entitas di Inggris, termasuk 5 orang anggota parlemen Inggris yang masih aktif saat ini, mantan pemimpin Partai Konservatif Iain Duncan Smith. dan 3 orang pengacara Inggris. 

Keempat institusi yang juga disanksi adalah China Research Group, Komisi Hak Asasi Manusia Partai Konservatif (Conservative Party Human Rights Commission), Pengadilan Uyghur (Uyghur Tribunal), dan Kamar Pengadilan Essex (Essex Court Chambers).

Iain Duncan Smith, mantan pemimpin Partai Konservatif Inggris menulis tanggapannya di Twitter : Kami memiliki tanggung jawab untuk bersuara mengenai pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah komunis Tiongkok di Hongkong dan perbuatan genosida terhadap warga etnis Uighur di daratan Tiongkok. Kami yang hidup bebas di bawah aturan hukum harus berbuat sesuatu untuk mereka yang tidak suaranya dirampas. Jika karena ini membuat pemerintah komunis Tiongkok melampiaskan amarahnya kepada kami, maka kami akan dengan bangga menerimanya. (Sin)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular