Erabaru.net. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pemerintah menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebagaimana hasilnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko didaulat menjabat sebagai Ketua Umum.

“Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatra Utara, pada tanggal 5 Maret 2021, ditolak,” ujarnya didampingi Menkopolhukam Mahfud MD, Rabu (31/3/2021).

Dasar penolakan tersebut dikarenakan dihadiri oleh peserta abal-abal alias kehadiran mereka tanpa dengan surat resmi dari DPC dan DPD Partai Demokrat.

“Dari hasil pemeriksaan masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC,” ujarnya.

Sebagaimana disampaikan Menkumham, tata cara pemeriksaan dan verifikasi dilakukan dengan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Pemeriksaan ini dilakukan pada 16 Maret 2021 setelah menerima surat dari Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun tertanggal 15 Maret 2021 bernomor 1/DPP.PD-06/III/2021 yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, 5 Maret 2021.

Dari pemeriksaan atau verifikasi tahap pertama, Kemenkumham menyampaikan surat nomor AHU.UM.01.01-82 tanggal 19 Maret 2021 yang pada intinya memberitahukan pada KLB Deli Serdang untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Terkait surat ini, penyelenggara KLB Deli Serdang pada tanggal 29 Maret 2021 menyampaikan beberapa tambahan dokumen.

Yasonna kemudian mengatakan Pihak Kemenkumham telah memberi batas waktu yang cukup atau tujuh hari untuk memenuhi kelengkapan persyaratan yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 24 Tahun 2017.

Menurut Yasonna, pihaknya menggunakan AD/ART Partai Demokrat yang terdaftar dan disahkan di Kemenkumham pada tahun 2020 sebagai rujukan. Terkait hal itu, Yasonna mempersilakan pihak KLB Deli Serdang melakukan gugatan di pengadilan bila merasa AD/ART tersebut tidak sesuai dengan UU Partai Politik. “Pihak KLB bahwa AD/ART itu tidak sesuai, silakan digugat ke pengadilan,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut, Yasonna juga menepis tudingan pihak pemerintah terlibat dalam internal Partai Politik atau turut ikut andil dalam memecahbelah partai politik tertentu.
“Sejak awal, Pemerintah bertindak objektif dan transparan dalam memberi keputusan tentang persoalan partai politik ini,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyatakan bahwa persoalan kekisruhan di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara sudah selesai, ketika pemerintah sudah menyatakan penolakan pengesahan kepengurusan kubu Moeldoko. “Ini tadi keputusan di bidang hukum administrasi,” ujarnya.

Menurut Mahfud, pemerintah tidak mengulur waktu atau mencegah KLB. Justru, kata Mahfud, menyalahi Undang-Undang jika pemerintah melakukan pelarangan terhadap KLB.

“Saat KLB itu belum ada laporan ke Kumham, belum ada dokumen apa pun, lalu pemerintah disuruh melarang kan tidak boleh itu bertentangan dengan UU 9 Tahun 98 kalau kita melarang orang mengadakan kegiatan, seperti itu, begitu mereka melapor Seminggu diberi waktu, dikembalikan kepada yang bersangkutan dilengkapi seminggu dan persis seminggu itu kami umumkan hari ini, tidak terlambat,” katanya. (asr)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular