oleh He Yating

Radio Free Asia pada (29/3/2021) memberitakan bahwa menurut ungkapan beberapa sumber mengatakan, bahwa sejak pekan lalu, tim inspeksi pusat telah “menduduki” kantor Tencent Group untuk melakukan “inspeksi dugaan monopoli”.

Salah seorang sumber yakni Mrs. Sun yang tak mau menyebut nama lengkapnya mengatakan, suasana di kantor Tencent saat ini mirip dengan suasana yang dihadapi Alibaba. Meskipun pihak berwenang menyatakan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk memeriksa apakah Tencent terlibat kasus monopoli, tetapi tujuan terselubung mereka tak lain adalah mencegah perusahaan berkembang semakin besar.

Mrs. Sun secara terus terang mengatakan : “Sekarang mereka (para petinggi negara) semua tidak ingin para pengusaha besar Tiongkok berkembang semakin besar yang mungkin menjadi rongrongan bagi negara. Meskipun yang mereka publikasikan adalah dugaan keterlibatan kasus monopoli komersial, namun, saya pikir ini hanyalah sebuah arahan. (yang dibiaskan pemerintah)”.

Si Ling, seorang pakar keuangan kepada Radio Free Asia juga mengatakan, di balik otoritas Beijing mengibarkan bendera anti-monopoli untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan Internet besar, sesungguhnya yang terjadi adalah ingin menghalangi perusahaan-perusahaan ini berkembang semakin besar. Walaupun Ma Huateng (pendiri Tencent) adalah anggota wakil Kongres Rakyat Nasional, tetapi tampaknya pihak berwenang masih saja khawatir.

Si Ling percaya bahwa otoritas Beijing sangat mungkin akan memberlakukan lebih banyak pembatasan terhadap Tencent di kemudian hari. Misalnya, hanya pemerintah yang dapat menetapkan standar sensor berbicara. Bahkan, untuk reorganisasi internal perusahaan, penyesuaian personel tingkat tinggi, dan arah strategis pengembangan, itu semua harus melibatkan personel dari pemerintah komunis Tiongkok. Atau menggunakan personel serikat pekerja untuk membatasi ruang gerak perusahaan.

Otoritas Beijing sejak akhir tahun lalu meluncurkan gerakan anti-monopoli, Alibaba dan Ant Group telah menjadi sasaran pertama penyelidikan. Pada saat itu, orang luar sudah berspekulasi bahwa setelah otoritas Beijing “mengobok-obok” Alibaba, sasaran berikutnya adalah raksasa Internet lainnya, yakni Tencent Group.

Menurut informasi publik, bahwa pada 12 Maret ada 12 perusahaan Internet termasuk Tencent dan Baidu, secara kolektif mendapat hukuman dari badan regulator keuangan komunis Tiongkok dengan tuduhan terlibat dalam kegiatan ilegal”. Karena itu, mereka wajib membayar denda. Dari sana otoritas menggaet total sebanyak RMB. 6 juta denda administratif. Akibat “kasus” tersebut harga saham Tencent anjlok selama dua hari berturut-turut.

Pada 24 Maret, Presiden Tencent Liu Chiping mengklaim bahwa dirinya, telah berulang kali menemui pihak regulator, bahkan mengadakan pertemuan rutin dengan pihak pemerintah. Ma Huateng juga secara terbuka menyatakan bahwa, dia akan “secara aktif bekerja sama dengan pihak berwenang” untuk membuat operasi Tencent selaras mungkin dengan keinginan otoritas.

Pada hari yang sama, Reuters mengutip informasi dari sumber yang kompeten melaporkan bahwa, Lembaga Administrasi Negara Pengawasan Pasar sedang mengumpulkan bukti-bukti tentang dugaan monopoli yang dilakukan oleh Tencent dan aplikasi komunikasi dan media sosial WeChat yang dikembangkan Tencent. Dan, menyelidiki bagaimana aplikasi ini “merusak persaingan yang sehat dan mengalahkan pesaing yang berskala lebih kecil”.

Frank Tian Xie, ​​seorang profesor dari Aiken School of Business, University of South Carolina menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan Radio Free Asia bahwa, upaya otoritas komunis Tiongkok “meluruskan” operasi perusahaan Tencent mungkin berkaitan dengan timbulnya masalah dengan WeChat Pay. Platform pembayaran pihak ketiga ini di waktu lalu terus berada di luar pengawasan pihak berwenang komunis Tiongkok.

Frank Tian Xie mengatakan : “Komunis Tiongkok secara sistematis sedang berusaha untuk menguasai, menjarah kekayaan milik perusahaan swasta, menekan perusahaan keuangan berteknologi tinggi Internet, dan bahkan mengambil alih (perusahaan swasta besar) secara keseluruhan. Komunis Tiongkok sendiri sedang meluncurkan mata uang digital yang tentunya akan memaksa semua perusahaan perdagangan elektronik yang melibatkan pembayaran online untuk menerimanya”. (sin)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular