oleh Frank Fang

Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan menyatakan pada 26 Maret, pesawat militer komunis Tiongkok telah 20 kali memasuki “Zona Identifikasi Pertahanan Udara” atau Air Defense Identification Zone. ADIZ- Taiwan dengan catatan : 4 kali dilakukan oleh pesawat pembom berkemampuan serangan nuklir H-6K, 10 kali oleh pesawat tempur F-16, dan 2 kali oleh pesawat anti-kapal selam Yunshuji-8 (Y-8), 1 kali pesawat polisi udara untuk peringatan dini Kongjing-500 (KJ-500), dan 2 kali oleh jet tempur Chengdu Jian-10 (J-10). 

Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan dalam situsnya menyebutkan kejadian ini merupakan intervensi wilayah udara terbesar yang dilakukan komunis Tiongkok terhadap Taiwan. 

Zona identifikasi pertahanan udara Taiwan terletak di dekat wilayah udara Taiwan dan merupakan tempat pesawat yang memasuki wilayah udara Taiwan, untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri kepada pengawas lalu lintas udara pulau itu.

Kasus intervensi wilayah udara yang dilakukan pesawat militer komunis Tiongkok terhadap Taiwan, terus meningkat sejak tahun 2020. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengambil sikap tegas terhadap ancaman komunis Tiongkok. Pada saat yang sama, hubungan kerjasama yang semakin erat antara Taiwan dengan Amerika Serikat, juga memicu perilaku permusuhan terhadap Taiwan.

Pemerintah komunis Tiongkok, bahkan mengancam akan melancarkan perang untuk menyatukan kembali Taiwan.

Pada tahun 1911, Republik Tiongkok (ROC, nama resmi Taiwan) berdiri setelah berhasil menggulingkan kaisar Qing Tiongkok. Namun Republik Tiongkok yang dipimpin oleh Partai Kuomintang, terpaksa mundur ke Pulau Formosa / Taiwan setelah dikalahkan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam Perang Saudara. 

Pada tahun 1949, PKT mendirikan negara komunis yang disebut Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Taiwan secara bertahap beralih ke negara demokratis. Hingga hari ini, rezim komunis Tiongkok menolak untuk mengakui kedaulatan Taiwan.

Tahun lalu, ada sekitar 380 kali pesawat militer komunis Tiongkok memasuki zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Itu adalah rekor tertinggi sejak tahun 1996. Sejak awal tahun ini, hampir setiap hari rezim Beijing mengutus pesawat militer mereka untuk melakukan intervensi wilayah udara Taiwan.

Pada 1 April, Penjaga Pantai Taiwan mengumumkan bahwa pihaknya acap kali menemukan drone milik komunis Tiongkok terbang di dekat Pulau Dongsha Taiwan, yang terletak di bagian utara Laut Tiongkok Selatan. Otoritas Taiwan menyatakan bahwa, tidak menutup kemungkinan Beijing menggunakan drone untuk melakukan kegiatan pengintaian.

Saat mengambil tindakan militer, komunis Tiongkok juga mengintensifkan pernyataannya yang mengandung ancaman terhadap Taiwan. Awal tahun ini, juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok untuk berperang melawan Taiwan, jika Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan.

Pada 31 Maret, Hu Xijin, seorang pemimpin redaksi media corong Partai Komunis Tiongkok, ‘Global Times’ berkoar di media sosialnya bahwa jika perang pecah, dia akan memerintahkan penangkapan terhadap para pemuda yang sehat untuk dijadikan tentara guna meledakkan bunker-bunker di Pulau (Taiwan).

Menurut laporan media lokal, seorang pilot komunis Tiongkok yang enggan disebutkan namanya, mengemudikan pesawat militer komunis Tiongkok dan memasuki zona identifikasi pertahanan udara Taiwan pada 29 Maret. Setelah dicegat oleh pesawat tempur Taiwan dan diminta untuk segera meninggalkan wilayah udara Taiwan, dia mengatakan : “Semua ini adalah milik kita”. Media tersebut mengaku memperoleh rekaman pembicaraan pilot ini dari akun Facebook yang menggunakan nama ‘TW Southwest Airspace.

Bersiap melakukan invasi

John Mills, mantan direktur kebijakan keamanan siber, strategi dan urusan internasional Kementerian Pertahanan AS kepada media ‘Epoch Times’ mengatakan bahwa, intervensi wilayah udara Beijing adalah bagian dari serangkaian latihan militer besar dan kecil dalam persiapan untuk menyerang Taiwan.

Mills memperkirakan bahwa latihan militer semacam ini, mungkin akan mencapai klimaks skala besarnya dalam 2 tahun ke depan. Mills mengatakan bahwa latihan-latihan ini sangat diperlukan oleh militer komunis Tiongkok, mengingat kompleksitas dari sebuah operasi pendaratan pasukan amfibi. Sedangkan fakta bahwa pasukan komunis Tiongkok belum pernah melakukan pendaratan paksa, ke wilayah musuh dalam kondisi pertempuran yang sebenarnya.

Mills mengatakan bahwa setiap serangan yang dilakukan pasukan amfibi ke Taiwan, juga dapat melibatkan gerombolan kapal dagang sipil dan kapal penangkap ikan milik “sipil”.

Dia percaya bahwa perang dengan Taiwan dapat terjadi dalam tiga tahun ke depan — yang lebih cepat dari perkiraan enam tahun yang diberikan oleh komandan Komando Indo-Pasifik AS dan Laksamana Philip Davidson dalam sidang dengar pendapat kongres awal bulan Maret.

“Jika mereka gagal melakukannya dalam 10 tahun, saya pikir (pemimpin Partai Komunis Tiongkok) Xi Jinping mungkin akan dicopot dari jabatannya. Saya pikir bahkan 6 tahun juga sudah terlalu lama”, kata Mills. Dia kemudian menambahkan bahwa Xi Jinping bisa jadi berada di bawah tekanan untuk menyerang Taiwan, demi mengalihkan perhatian dari masalah internal seperti krisis ekonomi.

John Aquilino adalah calon yang menggantikan kedudukan Davidson (komandan pertama Komando Indo-Pasifik) sebagai komandan baru Komando AS-Indo-Pasifik. Dia menolak untuk mendukung perkiraan enam tahun Davidson pada sidang pencalonan dirinya bulan Maret yang baru lalu. John mengatakan bahwa ancaman invasi PKT ke Taiwan mungkin jauh lebih cepat dari yang diperkirakan kebanyakan orang.

Mantan Penasihat Keamanan Nasional, H.R. McMaster juga setuju dengan pendapat John. Dia mengatakan pada bulan Maret tahun ini, bahwa Xi Jinping percaya bahwa “dirinya hanya memiliki kesempatan yang cukup singkat dalam melakukan penyerangan ke Taiwan”, ujar McMaster, periode mulai tahun 2022 ini adalah waktu “paling berbahaya” bagi Taiwan. Saat tersebut bertepatan dengan penutupan Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022.

Mills mengatakan bahwa, tentara komunis Tiongkok belum siap menyerang Taiwan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah semakin lama waktu menunggu, maka Taiwan akan semakin siap dalam melakukan pertahanan.

Mills memperingatkan : “Kita semua perlu menyadari bahwa percepatan jadwal ini dan melakukan persiapan yang matang”.

Mills mengatakan bahwa, ambisi Beijing untuk menguasai Taiwan terutama karena keinginannya untuk memanfaatkan kemampuan manufaktur semikonduktor Taiwan. Taiwan adalah markas besar Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), produsen pengecoran chip terbesar di dunia.

Komunis Tiongkok sangat bergantung pada semikonduktor asing, dari chip kecil yang dibutuhkan untuk segala hal mulai dari ponsel hingga senjata rudal. Menurut data Bloomberg, pemerintah komunis Tiongkok mengimpor chip senilai USD. 380 miliar pada tahun 2020, kira-kira menyita 18% dari total komoditas impornya.

Setelah pemerintahan Trump memberlakukan serangkaian sanksi terhadap perusahaan Tiongkok, pemerintah komunis Tiongkok sekarang berupaya keras untuk memastikan akses ke semikonduktor asing. Sanksi AS telah melumpuhkan bisnis smartphone raksasa teknologi Tiongkok Huawei. Produsen chip Tiongkok SMIC juga dimasukkan ke dalam daftar hitam perdagangan.

Serangan balik terhadap AS

Soong Hseik-wen, seorang profesor di Institut Urusan Strategis dan Internasional Universitas Nasional Chung Cheng Taiwan, kepada reporter media ‘Epoch Times’ mengatakan bahwa, intervensi wilayah udara yang dilakukan militer komunis Tiongkok terhadap Taiwan pada 26 Maret, adalah pernyataan sebagai tanggapan atas tindakan pemerintah AS pada bulan Maret.

Menurut Soong Hseik-wen, tindakan tersebut termasuk pertemuan puncak pertama antara Presiden AS Biden dengan para pemimpin Australia, India dan Jepang. Pertemuan 2+2 Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin di Tokyo, dan Pertemuan Tiongkok – AS di Anchorage, Alaska.

“Dari ketiga pertemuan tersebut dapat diketahui bahwa antara AS dengan komunis Tiongkok memiliki konflik struktural yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan diplomatik”, ujar Soong.

Selama pembicaraan 2 hari di Anchorage, terjadi lontaran kata-kata yang tajam dan sengit. diplomat komunis Tiongkok Yang Jiechi dalam kesempatan berbicara pada pertemuan Anchorage 18 Maret, ia mengecam keras kebijakan luar negeri dan perdagangan AS. Dia mengatakan bahwa, sistem demokrasi AS sedang berada dalam masalah besar, etnis minoritas mengalami diskriminasi.

Pertemuan Anchorage ini menyoroti perbedaan yang tajam dalam masalah-masalah utama antara rezim Beijing dengan Washington. Delegasi komunis Tiongkok menolak kekhawatiran AS tentang pelanggaran HAM di Xinjiang, penindasan terhadap kebebasan Hong Kong, dan intimidasi terhadap Taiwan, dengan alasan bahwa ini semua adalah urusan dalam negeri komunis Tiongkok.

Soong Hseik-wen mengatakan, Beijing menganggap tindakan Amerika Serikat ini, sebagai eskalasi permusuhan terhadap rezim, sehingga memutuskan untuk mengirim skuadron angkatan udara besar ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan pada 26 Maret. Tujuannya untuk menunjukkan kekuatan militernya.

Soong Hseik-wen menambahkan bahwa perjanjian bilateral (Memorandum of Maritime Patrol Cooperation) yang ditandatangani Taiwan dan Amerika Serikat tentang kerja sama kelompok kerja polisi maritim, sehari sebelum pesawat militer komunis Tiongkok memasuki wilayah udara ADIZ, mungkin telah memberikan kontribusi pada aksi militer yang dilakukan Beijing pada 26 Maret. Soong mengatakan bahwa perjanjian ini jelas merupakan sebuah serangan balik terhadap komunis Tiongkok. Yang mana, telah mengesahkan undang-undang pada bulan Januari lalu. Isinya mengizinkan polisi maritim mereka menembaki kapal asing bila diperlukan.

Soong juga mengatakan bahwa melalui perjanjian tersebut, pemerintah AS dengan tegas menyatakan bahwa, polisi penjaga pantai juga akan menjadi bagian dari strategi maritimnya untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

“Hukum Polisi Maritim” komunis Tiongkok, telah menarik perhatian luas dari negara-negara tetangga seperti Jepang, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

John Hennessey-Niland, duta besar AS untuk Republik Palau, sebagai salah seorang anggota delegasi Palau yang dipimpin oleh Presiden Palau Surangel Whipps tiba di Taiwan pada 28 Maret 2021. Palau adalah salah satu dari 15 sekutu diplomatik Taiwan.

Soong memperkirakan bahwa, Beijing mungkin telah mendapat informasi tentang kunjungan duta besar AS ke Taiwan yang membuat Beijing bersikap tidak puas, karena sejak Washington mengakhiri hubungan diplomatik resminya dengan Taiwan pada 1979 dan beralih ke menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok, kunjungan ini menandai seorang diplomat AS yang sedang menjabat. Bepergian ke Taiwan untuk pertama kalinya.

Kelly Craft, mantan duta besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, awalnya juga berencana untuk mengunjungi Taiwan pada pertengahan bulan Januari tahun ini, tetapi membatalkan perjalanan itu pada menit-menit terakhir.

Melindungan Taiwan

Dalam menghadapi ancaman militer komunis Tiongkok yang terus meningkat, Mills mengatakan bahwa pemerintahan Biden harus mengadopsi strategi pencegah yang jelas terhadap komunis Tiongkok. Secara khusus, Mills mengatakan bahwa Amerika Serikat harus meningkatkan kehadiran militer angkatan laut dan udara di sekitar Taiwan dan Laut Tiongkok Timur juga Selatan.

Mills percaya bahwa penting juga untuk meningkatkan kemampuan pertahanan diri Taiwan. Pemerintahan Biden seharusnya menjual senjata apa pun yang diminta pihak Taiwan sesuai dengan “Undang-Undang Hubungan Taiwan” (Taiwan Relations Act). Menurut undang-undang tersebut, Amerika Serikat berkewajiban untuk menyediakan senjata yang dibutuhkan Taiwan demi mempertahankan diri dari serangan militer komunis Tiongkok.

Sesuai Prakarsa Pencegahan Pasifik (Pacific Deterrence Initiative. PDI), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional Tahun Anggaran 2021 (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021), juga akan menjadi penting bagi militer AS untuk mempertahankan kawasan ini. Mills menambahkan bahwa PDI mirip dengan “European Deterrence Initiative”, yang bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan militer yang canggih guna menangkal ancaman militer komunis Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

Untuk menahan kemungkinan invasi, Taiwan wajib selalu berada dalam kondisi kecukupan amunisi. Mills mengatakan bahwa pulau tersebut (Taiwan) baru-baru ini mulai memproduksi rudal jarak jauh yang dapat menembus ke daratan Tiongkok. Ini merupakan “peristiwa besar”.

Menurut Mills, rudal Taiwan adalah “sinyal yang jelas bahwa mereka akan mengambil inisiatif untuk membalas serangan pihak lain”.

Soong Hseik-wen menyarankan, agar pemerintahan Biden dapat mendukung Taiwan dengan dua cara, yakni membantu Taiwan untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional, dan menyambut Taiwan sebagai bagian dari “aliansi industri terpercaya”

Pada Februari tahun ini, Biden menandatangani perintah eksekutif untuk memulai peninjauan 100 hari terhadap rantai pasokan beberapa industri utama di Amerika Serikat, termasuk semikonduktor, farmasi, dan produk mineral tanah jarang.

Institut Amerika di Taiwan (American Institute in Taiwan. AIT), secara de facto adalah Kedutaan Besar AS di Taiwan. Pada 1 April mengumumkan bahwa pada 31 Maret (sehari sebelumnya) pejabat senior Taiwan dan Amerika Serikat, telah mengadakan video call untuk membahas perluasan isu Taiwan berpartisipasi dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan forum internasional lainnya, termasuk upaya untuk melibatkan Taiwan dalam kegiatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Karena penentangan Beijing, Taiwan saat ini bukan sebagai anggota WHO.

Soong Hseik-wen mengatakan bahwa pemerintahan Biden, juga dapat mengambil tindakan aktif untuk menerapkan beberapa undang-undang pro-Taiwan yang telah ditandatangani oleh mantan Presiden Trump untuk dijadikan undang-undang. Undang-undang ini termasuk “Undang-Undang Perjalanan Taiwan” (Taiwan Travel Act), “Undang-Undang Taipei” (Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act), dan “Program Reasuransi Asia” (Asia Reassurance Initiative Act of 2018).

Taiwan, yang terletak di rangkaian pulau pertama, akan menjadi salah satu target pertama agresi militer komunis Tiongkok di Asia. Rantai pulau pertama adalah garis pemisah buatan (sabuk pulau berbentuk rantai) dari sebelah utara yakni Pulau Kyushu di Jepang selatan sampai Taiwan di tengah, dan Filipina ke Indonesia di sebelah selatan.

Selama beberapa dekade, ahli strategi militer komunis Tiongkok selalu menganggap rantai pulau pertama, sebagai penghalang kekuatan angkatan laut dan udara komunis Tiongkok, dan rintangan ini membuat komunis Tiongkok berada di luar jangkauan Rantai Pulau Kedua dan seterusnya.

Oleh karena itu, Soong Hseik-wen mengatakan bahwa, beberapa negara Eropa dan Asia, terutama Jepang dan Australia menaruh perhatian yang tinggi terhadap Taiwan untuk melihat sejauh mana stabilitas kerjasama antara Taipei dan Washington.

“Negara-negara ini semua sedang memantau bagaimana pemerintah AS akan menerapkan undang-undang ini, dan mereka meragukan apakah AS (komitmen terhadap keamanan sekutunya) dalam keadaan tertentu hanya basa-basi”, kata Soong.

Pemerintahan Biden telah menyatakan bahwa komitmennya terhadap Taiwan “sekokoh batu karang”. Namun, Song berpendapat bahwa perlu dipantau seberapa serius pemerintahan Biden dalam membela kepentingan Taiwan, terutama karena Biden sendiri tidak pernah menggunakan istilah “ancaman”, dalam menggambarkan tindakan pemerintah komunis Tiongkok.

Biden hanya mengklasifikasikan rezim komunis Tiongkok sebagai “pesaing terbesar” Amerika Serikat.

Soong Hseik-wen juga mengatakan bahwa, dirinya menduga konflik militer berskala kecil antara Amerika Serikat dengan komunis Tiongkok bisa terjadi dalam waktu dekat, terutama di dua pulau yang dikuasai Taiwan, yakni Pulau Dongsha dan Pulau Taiping di Laut Tiongkok Selatan.

Soong Hseik-wen percaya bahwa Amerika Serikat dan komunis Tiongkok, sedang berada dalam perang dingin baru. (sin)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular