oleh Wang He

Kebijakan Uni Eropa terhadap Tiongkok berada di persimpangan jalan yang bersejarah dan kadang, berayun dari sisi ke sisi dan bertentangan dengan dirinya sendiri, seperti yang diungkapkan oleh peristiwa-peristiwa penting yang terjadi baru-baru ini.

Pada 25 Maret, Joe Biden menghadiri KTT Uni Eropa — yang menandai pertama kalinya sejak tahun 2009 bahwa seorang Presiden Amerika Serikat bergabung dalam pembicaraan dengan 27 pemimpin Uni Eropa  — dan menyerukan kerja sama Amerika Serikat–Uni Eropa yang lebih dekat dalam menangani Partai Komunis Tiongkok dan Rusia.

Tetapi Kanselir Jerman Angela Merkel bersikeras bahwa Uni Eropa akan berbagi “tanpa identitas” dengan Washington mengenai masalah Partai Komunis Tiongkok.

“Hal itu adalah sangat jelas,” tambah Kanselir Jerman Angela Merkel.

Namun, pada 22 Maret, Uni Eropa mengumumkan untuk pertama kalinya pasca-4 Juni 1989, sanksi terhadap rezim Partai Komunis Tiongkok, berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. 

Pada 24 Maret, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengadakan pembicaraan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, dan kemudian mengeluarkan pernyataan bersama dengan Josep Borrell mengumumkan dimulainya kembali dialog Amerika Serikat-Eropa mengenai Tiongkok.

Dari sebuah rangkaian peristiwa yang begitu kontras dan dramatis, kita dapat melihat bahwa kebijakan Uni Eropa terhadap Tiongkok berada di persimpangan jalan.

Di satu sisi, dalam menghadapi godaan dan pembajakan ekonomi Partai Komunis Tiongkok, Uni Eropa merasa jatuh ke dalam perangkap sedemikian dalam sehingga mengalami masa-masa sulit untuk melepaskan diri; di sisi lain, nilai-nilai yang berlawanan antara Uni Eropa dengan Partai Komunis Tiongkok, ambisi global Partai Komunis Tiongkok, dan diplomasi “Prajurit Serigala” Tiongkok membuat Uni Eropa jelas merasakan ancaman strategis dan pemaksaan taktis Partai Komunis Tiongkok, dan secara naluriah membela diri.

Pada saat kritis ini, saat situasi internasional sedang mengalami perubahan besar dan lanskap strategis internasional sedang di-reshuffle, Uni Eropa sangat membutuhkan sebuah kerangka kerja strategis terhadap Tiongkok yaitu yang  jelas daripada kabur, berpandangan ke depan daripada kuno, dan koheren secara internal daripada kontradiktif.

Setelah publikasi dokumen kebijakan pertama mengenai Tiongkok, “Komunikasi dari Komisi — Kebijakan Jangka Panjang untuk Hubungan Tiongkok-Eropa” pada tahun 1995, Uni Eropa mengeluarkan tujuh dokumen lagi; dokumen-dokumen itu mencakup “Unsur-Unsur untuk Strategi Uni Eropa Baru terhadap Tiongkok” pada tahun 1996, “Membangun sebuah

Kemitraan yang Komprehensif dengan Tiongkok” pada tahun 1998, “Strategi Uni Eropa terhadap Tiongkok: Penerapan Komunikasi dan Masa Depan 1998 untuk Kebijakan UE yang Lebih Efektif” pada tahun 2001, “Uni Eropa – Tiongkok: Komisi Mengadopsi Strategi Baru untuk Kemitraan yang Mendewasakan” pada tahun 2003,“ Uni Eropa–Tiongkok:

Mitra Lebih Dekat, Tanggung Jawab yang Bertumbuh” pada tahun 2006,    “Unsur-Unsur  Strategi Uni Eropa yang baru di Tiongkok ”pada tahun 2016, dan “Uni Eropa – Tiongkok — Pandangan Strategis” di tahun  2019.

Dalam dokumen-dokumen ini, Uni Eropa selalu melihat Partai Komunis Tiongkok sebagai “mitra”, bahkan bila Tiongkok “bukanlah mitra yang mudah”; sebelum tahun 2019 Uni Eropa mulai melihat rezim komunis Tiongkok sebagai “saingan sistemik.”

Namun, ini hanyalah salah satu dari tiga visi Partai Komunis Tiongkok, dua visi lainnya adalah menjadi “mitra negosiasi” dan “pesaing ekonomi.” Uni Eropa tetap enggan melepaskan kebijakan dan delusinya untuk melihat Partai Komunis Tiongkok sebagai mitra Uni Eropa yang maju. Namun, apa yang dimaksud dengan “saingan sistemik” dalam visi-visi multi-cabang Uni Eropa? Uni Eropa juga belum memberikan jawaban yang jelas.

Ilusi-ilusi Uni Eropa yang berlangsung lama mengenai Partai Komunis Tiongkok mungkin berasal dari upaya-upaya Tiongkok selama puluhan tahun, melalui organisasi-organisasi front terpadu untuk mempengaruhi Eropa, yang dianggap Partai Komunis Tiongkok sebagai sebuah medan pertempuran utama untuk kampanye global Partai Komunis Tiongkok.

Sejak tahun 1970-an, Mao Zedong mengedepankan “Teori Tiga Dunia,” yang mendukung integrasi Eropa dan Eropa sebagai sebuah pilar independen di antara kekuatan dunia. Hal itu pada dasarnya bertujuan untuk memecah dunia Barat dengan menarik Eropa menjauh secara politik, secara ekonomi, dan secara teknologi, sebagai bagian   skema besar dan geostrategis milik rezim komunis yang berdesak-desakan melintasi benua-benua.

Di era pasca-Mao Zedong, Uni Eropa semakin terperangkap oleh “reformasi dan pembukaan diri oleh Partai Komunis Tiongkok,” sementara integrasi Eropa mulai membuahkan hasil pada tahun 1993, saat Perjanjian Maastricht mulai berlaku dan Uni Eropa berada dalam posisi yang mapan. Akibatnya, Uni Eropa sangat memfasilitasi “kebangkitan Partai Komunis Tiongkok” sejak Uni Eropa membuka pasar-pasarnya, modalnya, dan teknologinya ke Beijing.

Perdagangan bilateral antara Tiongkok dengan Uni Eropa, misalnya, melonjak dari $ 55,68 miliar pada tahun 1999 menjadi $ 709 miliar pada tahun 2020, di mana Tiongkok menyusul Amerika Serikat sebagai mitra dagang terbesar Uni Eropa untuk pertama kalinya pada tahun 2020. Selain itu, surplus perdagangan jangka-panjang Tiongkok dengan Eropa meningkat hingga $ 212 miliar pada tahun 2020.

Jerman mengambil bagian besar dalam perdagangan bilateral antara Tiongkok dengan Eropa, dengan total volume perdagangan sebesar $ 249 miliar pada tahun 2020, membuat Tiongkok menjadi  mitra dagang terbesar Jerman selama lima tahun berturut-turut.

Dalam contoh lain, jumlah perusahaan yang diinvestasikan Uni Eropa di Tiongkok melebihi 16.000, di mana 47.224 proyek tercipta dan investasi kumulatif sebesar $ 131 miliar pada akhir tahun 2018, menurut statistik Kementerian Perdagangan Partai Komunis Tiongkok.

Hubungan ekonomi yang erat antara Tiongkok dengan Eropa telah membuat Uni Eropa, dan Jerman pada khususnya, cukup tertipu oleh Partai Komunis Tiongkok. Contoh kasusnya adalah bahwa pada tahun 2020, ketika Amerika Serikat mulai meningkatkan perang dagang terhadap  Beijing, Angela Merkel bersikeras menggunakan posisinya sebagai kanselir Jerman dan kepresidenan Dewan Uni Eropa untuk menekan oposisi di Uni Eropa, mendukung Perjanjian Komprehensif Tiongkok-Uni Eropa mengenai Investasi, meskipun mendapat tentangan dari pemerintahan Donald Trump dan tim Joe Biden.

Akhirnya Angela Merkel menerima komitmen Partai Komunis Tiongkok yang samar untuk menjaga hak asasi manusia dan mengumumkan perjanjian tersebut.

Sebagai tanggapan, Partai Komunis Tiongkok menghadiahi Uni Eropa dan Jerman dengan  bujukan ekonomi, serta ancaman-ancaman di sepanjang jalan itu. Pada bulan Desember 2019, Duta Besar Tiongkok untuk Jerman, Wu Ken, mengancam Berlin dengan pembalasan jika Berlin tidak memasukkan Huawei sebagai pemasok jaringan telekomunikasi 5G di Berlin, serta konsekuensi serius yang terkait dengan mobil-mobil diekspor ke Tiongkok Daratan.

Dengan kata lain, sementara Uni Eropa berkontribusi pada “kebangkitan Partai Komunis Tiongkok,” Partai Komunis Tiongkok tidak mengurangi tekanannya dan menjadi ancaman yang berkembang bagi Uni Eropa. 

Tantangan ekonomi dan teknologi oleh Partai Komunis Tiongkok menjadi semakin serius, pendekatan totaliter Partai Komunis Tiongkok menjadi semakin merusak aturan berdasarkan tatanan internasional, dan diplomasi “Prajurit Serigala” oleh Partai Komunis Tiongkok telah meningkat tegas pada front-front politik dan diplomatik internasional.

Secara strategis, konfrontasi antara rezim komunis dengan Eropa telah menjadi bukti dengan sendirinya.

Menghadapi kenyataan suram seperti itu, beberapa kekuatan di Uni Eropa masih tidak mau menghadapinya secara langsung. Pandangan arus utama Uni Eropa mengenai “kebangkitan Partai Komunis Tiongkok” tetap sedemikian rupa sehingga Partai Komunis Tiongkok adalah mitra, pesaing, dan musuh sistemik Uni Eropa dalam masalah ekonomi, teknologi, dan global.

Pandangan ini tercermin dalam laporan  Januari 2019 di Tiongkok oleh Federasi Industri Jerman. Menurut laporan itu, Jerman dan Eropa harus meninggalkan kebijakan “perdagangan untuk perubahan” terhadap Tiongkok dan menghindar untuk berupaya mengubah Partai Komunis Tiongkok.” 

Setelah lebih dari 40 tahun pembangunan, Tiongkok telah membentuk sebuah “model hybrid” di bidang politik, ekonomi, dan sosial berdasarkan ciri-ciri khasnya, unsur-unsur integritas ekonomi Tiongkok dan ekonomi pasar, dan Partai Komunis Tiongkok telah berkembang menjadi pembuat aturan yang tadinya adalah pengikut peraturan, berkembang menjadi musuh sistemik terhadap  “ekonomi-ekonomi pasar terbuka” Jerman dan Eropa.

Teks tersembunyi adalah bahwa masyarakat-masyarakat Barat harus “hidup berdampingan secara damai” dengan Partai Komunis Tiongkok. Pada tahun 1950-an, Nikita Khrushchev menganjurkan “pedoman-pedoman tiga perdamaian”-“transisi damai”, “persaingan damai,” dan “hidup berdampingan secara damai” —antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, atau antara negara sosialis dengan kapitalis, yang segera gagal sama sekali.

Sungguh lucu bahwa kekuatan-kekuatan tertentu di dalam Uni Eropa kini tampaknya mengambil kembali fantasi usang mantan pemimpin Soviet Nikita Khrushchev. Ini adalah sangat berbahaya.

Dalam sebuah pidato di depan Senat Ceko pada tanggal 12 Agustus 2020, Menteri Luar Negeri saat itu Mike Pompeo berkata, ancaman “yang ditimbulkan oleh Partai Komunis Tiongkok dan kampanye pemaksaan dan kendali Partai Komunis Tiongkok” adalah lebih besar dari ancaman yang diajukan oleh Uni Soviet.

“Apa yang terjadi saat ini bukanlah Perang Dingin 2.0. Tantangan melawan ancaman Partai Komunis Tiongkok dalam beberapa hal adalah jauh lebih sulit. Hal itu dikarenakan Partai Komunis Tiongkok sudah terjerat dalam ekonomi kita, dalam politik kita, dalam masyarakat kita dengan cara-cara yang tidak pernah dilakukan Uni Soviet,” kata Mike Pompeo .

Faktanya, ilusi-ilusi Uni Eropa sendiri mengenai Partai Komunis Tiongkok yang memberi kekuatan bagi Partai Komunis Tiongkok untuk menghalangi Uni Eropa. Uni Eropa benar-benar memiliki sebuah keunggulan terhadap  rezim komunis Tiongkok. 

Seperti yang ditunjukkan oleh Luke Patey, seorang peneliti senior di  Institut Denmark untuk Studi-Studi Internasional, Beijing ingin menindas negara-negara Eropa dengan ancaman-ancaman ekonomi, tetapi Eropa tidak membutuhkan Partai Komunis Tiongkok sebanyak yang Eropa pikirkan.

Misalnya, “Para pejabat Uni Eropa sering membanggakan bahwa setiap hari lebih dari 1,5 miliar euro ($ 1,6 miliar) barang-barang mengalir antara badan regional dengan Tiongkok. Tetapi negara-negara anggota Uni Eropa memperdagangkan total hampir 30 miliar euro per hari dengan mitra internal dan eksternal,” tulis Luke Patey.

Contoh lain adalah bahwa pada tahun 2020, Uni Eropa memiliki total perdagangan luar negeri sebesar $ 4,2 triliun, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 10,43 persen, sedangkan total perdagangan intra-Uni Eropa mencapai $ 3,3 triliun, turun 7,37 persen tahun ke tahun. Terbukti, perdagangan intra-Uni Eropa menunjukkan ketahanan yang lebih kuat daripada perdagangan eksternalnya.

Oleh karena itu, adalah tidak masuk akal untuk mengklaim bahwa Eropa bergantung secara ekonomi kepada Partai Komunis Tiongkok; jika seseorang harus mengatakan ketergantungan semacam itu benar-benar ada, ketergantungan semacam itu adalah saling menguntungkan, dan ketergantungan Partai Komunis Tiongkok kepada Uni Eropa adalah jauh lebih besar daripada ketergantungan Uni Eropa pada Partai Komunis Tiongkok.

Jika Uni Eropa mampu mengatasi godaan ekonomi Partai Komunis Tiongkok dalam waktu singkat, maka tidak terlalu sulit untuk membuat kebijakan yang sehat secara strategis terhadap Tiongkok, dan persimpangan jalan akan dilintasi hanya dalam satu langkah.

Keraguan dan delusi yang berkepanjangan akan membuat Uni Eropa terlibat dalam masalah-masalah menjadi lebih terancam  dan lebih dalam dengan rezim Tiongkok di masa mendatang. (Vv)

Wang He memiliki gelar master dalam bidang hukum dan sejarah, dengan fokus pada gerakan komunis internasional. Dia adalah seorang dosen universitas dan seorang eksekutif dari sebuah perusahaan swasta besar di Tiongkok. Dia dipenjara di Tiongkok dua kali karena keyakinannya. Wang tinggal di Amerika Utara sekarang dan telah menerbitkan komentar tentang urusan dan politik Tiongkok terkini sejak 2017

 

Share
Tag: Kategori: OPINI

Video Popular