Erabaru.net.  Di tengah masih menyebarnya pandemi, pemerintah pusat memberlakukan pelarangan mudik lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021. Oleh karena itu, Kakorlantas Polri Irjen (Pol) Istiono mengatakan pos penyekatan yang terletak  di sepanjang jalur selatan di Jawa Barat/ Jawa Tengah akan siap siaga.

“Dari Jawa Tengah, Banjar sampai Ciamis, Tasik, Garut, hingga Kabupaten Bandung ini jajaran telah menyiagakan pos-pos penyekatan secara optimal,” kata Irjen (Pol) Istiono di Pos Lantas tangguh Cileunyi-Polresta Bandung, Kamis (15/4/2021) dikutip dari situs NTMC POLRI. 

Menurut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Oleh karena itu, semua jajaran sudah siap melaksanakan tugasnya saat tanggal pelarangan mudik diberlakukan.

Irjen Istiono menuturkan, jalur Selatan menjadi kunci utama untuk orang mudik melalui jalur Selatan. Selain itu, tak menutup kemungkinan yang paling banyak juga jalur Pantura. “Yang paling utama jalur utara, tengah Selatan, termasuk Selatan, Selatan kita persiapkan penyekatan-penyekatan secara baik,” tambahnya.

Kakorlantas mengatakan, petugas yang akan diterjunkan nantinya akan siaga selama 24 jam penuh dengan 3 shift yakni pembagian dengan  8 Jam pertugas.

Ia menerangkan, langkah yang dilakukan aparat nantinya bersifat  operasi kemanusiaan dan akan menindak pelanggaran secara persuasif humanis.

“Tindakan sanksi hukum hanya putar balik arah saja. Dan kita mengandalkan kesadaran masyarakat untuk tidak mudik,” tambahnya.

Pemerintah pusat mengeluarkan Surat Edaran Ketua Satgas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Larangan Mudik Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah pada tanggal 6-17 Mei 2021.

Melalui surat edaran ini, pemerintah secara tegas melarang masyarakat dari aktivitas mudik tahun ini, guna melindungi masyarakat dari penularan virus COVID-19. Larangan ini berlaku untuk moda transportasi darat, laut dan udara.

“Berdasarkan fakta dan pengalaman yang ada, pemerintah berupaya merancang kebijakan yang menjunjung prinsip-prinsip utama kesehatan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, ditetapkan larangan sementara yang akan berlaku mulai 6-17 Mei 2021,” kata Juru Bicara  Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito, di Graha BNPB, Selasa 13 April 2021 seperti disiarkan di Channel YouTube BNPB In.

Ada pengecualian dalam kebijakan tersebut. Yakni pelayanan distribusi logistik, perjalanan dinas, kunjungan sakit /duka, dan pelayanan ibu hamil dengan maksimal 1 pendamping dan pelayanan persalinan dengan maksimal 2 orang. Namun, ada prasyarat untuk pengecualian ini.

Prasyarat tersebut seperti izin dari pimpinan instansi kerja dimana khusus ASN, pegawai BUMN / BUMD, anggota TNI / Polri diberikan dari pejabat setingkat eselon II dengan membubuhkan tanda basah atau elektronik. Bagi pekerja sektor informal atau masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak, perlu meminta izin perjalanan dari desa/kecamatan sesuai dengan domisili masing-masing.

Selama masa pelarangan, Polri dan TNI akan menyaring dokumen izin perjalanan dan sertifikat negatif.

Operasi ini akan dilakukan di tempat-tempat strategis. Seperti gerbang kedatangan atau pos kendali di rest area, perbatasan kota besar, pos pemeriksaan dan titik isolasi kawasan aglomerasi, yaitu satu kawasan yang terdiri dari beberapa pusat kota atau kabupaten yang saling berhubungan. (asr)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular