oleh Xu Zhenqi

Presiden AS Joe Biden bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga pada Jumat (16/4/2021) untuk berfokus pada pembahasan soal menghadapi komunis Tiongkok. Pejabat AS mengungkapkan bahwa pertemuan puncak juga akan membicarakan mengenai pembentukan front persatuan dalam menghadapi isu Taiwan. 

Pejabat AS yang tidak bersedia disebutkan namanya kepada Reuters mengatakan bahwa, kedua kepala negara diperkirakan akan mencapai pernyataan bersama tentang masalah Taiwan dalam pertemuan tatap muka pertama mereka. 

Joe Biden dan Suga juga akan membahas tentang penindasan rezim Beijing terhadap warga etnis Uighur di Provinsi Xinjiang dan masalah Hongkong. Pada saat yang sama, mereka juga akan mengumumkan investasi Jepang senilai USD. 2 miliar dalam 5G untuk melawan Huawei. Dan isu lainnya seperti chip, epidemi, dan perubahan iklim juga termasuk dalam topik diskusi. Kedua belah pihak akan menekankan bahwa dalam strategi AS terhadap Komunis Tiongkok, Jepang dapat memainkan peran sentral. Ini merupakan pelepasan sinyal yang jelas untuk Beijing.

Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan bahwa Yoshihide Suga berharap untuk menegaskan kembali hubungan erat aliansi, membahas upaya berbagai negara dalam mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan menanggapi perluasan pengaruh global yang dilakukan pemerintah komunis Tiongkok, serta masalah klaim teritorial yang disengketakan.

Gedung Putih mengatakan pada Kamis menyatakan, bahwa keduanya akan membahas isu tentang komunis Tiongkok dan keamanan.

Sejak Biden menjabat, Yoshihide Suga adalah pemimpin asing pertama yang pergi ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Biden. Pada malam Kamis (15 April) waktu Tokyo, Yoshihide Suga mengatakan kepada wartawan : “Saya ingin membangun kepercayaan dengan Mr. Biden untuk lebih memperkuat aliansi antara Jepang dengan AS, sehingga kita dapat bersatu berdasarkan nilai-nilai universal kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum”.

“Untuk mencapai Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, saya ingin menunjukkan kepada dunia status kepemimpinan Jepang dan Amerika Serikat”, katanya.

Kunihiko Miyake, penasihat Yoshihide mengatakan kepada Reuters : “Ini akan menjadi awal dari serangkaian pertemuan antara negara-negara yang berpikiran sama untuk mengirimkan sinyal yang tepat kepada Beijing”.

AS dan Jepang akan mengeluarkan pernyataan bersama tentang masalah Taiwan

“Anda telah melihat bagaimana Amerika Serikat dan Jepang menangani situasi di Selat Taiwan, keinginan kami untuk menjaga perdamaian dan stabilitas, dan serangkaian pernyataan tentang menjaga status quo. Saya harap Anda akan melihat kedua belah pihak mengeluarkan pernyataan resmi dan melakukan konsultasi tentang masalah ini”, demikian kata pejabat  AS yang tidak mau disebutkan namanya kepada Reuters.

Pejabat tersebut mengatakan, kedua negara tidak ingin membuat situasi menjadi semakin tegang atau membuat marah komunis Tiongkok. Akan tetapi, berharap dapat mengirimkan sinyal yang jelas bahwa pengiriman pesawat tempur Beijing ke wilayah udara Taiwan tidak sesuai dengan tujuan menjaga perdamaian dan stabilitas wilayah.

“Financial Times” Inggris mengutip ungkapan yang diberikan oleh 4 orang sumber yang mengetahui masalah melaporkan pada Rabu (14 April), bahwa Amerika Serikat berharap dapat menyebut isu tentang Taiwan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dan Jepang usai pertemuan mereka.

Para pejabat diplomatik dan pertahanan Amerika Serikat dan Jepang, telah bertemu di Tokyo bulan lalu dan menyatakan keprihatinan mereka tentang situasi di Selat Taiwan. Setelah pertemuan 2+2 itu, mereka mengeluarkan pernyataan bersama yang secara khusus menekankan tentang pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa Gedung Putih berharap KTT kali ini dapat memperkuat pesan ini. Namun, pejabat Jepang ragu terhadap masalah apakah Yoshihide Suga harus mendukung pernyataan yang merujuk ke Taiwan.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan bahwa, masih belum ada putusan apakah pernyataan bersama akan dikeluarkan setelah KTT.

Ketika dimintai komentar, seorang pejabat senior AS mengatakan : “Kami tidak ingin Jepang membuat pernyataan yang tidak mereka dukung sepenuhnya”.

Terakhir kali para pemimpin Amerika Serikat dan Jepang bersama-sama, mengeluarkan pembicaraan tentang Taiwan adalah komunike bersama yang ditandatangani oleh Presiden AS saat itu Richard Nixon dengan Perdana Menteri Jepang Eisaku Sato pada tahun 1969.

Komunis Tiongkok mencoba mengadu domba untuk mengganggu hubungan antara Amerika Serikat dengan Jepang. Usai pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan pada 5 April : “Tiongkok berharap bahwa Jepang, sebagai negara yang merdeka, dapat melihat sendiri secara objektif perkembangan Tiongkok, jangan sampai disesatkan oleh beberapa negara yang memiliki prasangka buruk terhadap Tiongkok”.

Meskipun Tokyo dan Taipei tidak memiliki hubungan diplomatik formal, namun pertukaran antar sipil justru berkembang pesat. Beberapa anggota parlemen Jepang berharap dapat menjalin hubungan lebih dekat dengan Taiwan.

Amerika Serikat memiliki lebih dari 50.000 personel militer yang ditempatkan di Jepang. Para ahli mengatakan bahwa kapanpun Taiwan menghadapi krisis, rasanya Jepang tidak akan berpangku tangan.

Memperhatikan isu hak asasi manusia di Tiongkok

Dalam banyak hal Amerika Serikat dan komunis Tiongkok memiliki prinsip yang berbeda, termasuk dalam urusan pandemi, hak asasi manusia, kebijakan komunis Tiongkok mengenai Hongkong, Xinjiang, dan Tibet, juga dalam urusan perdagangan. Untuk mencegah komunis Tiongkok melakukan ekspansi kekuatan di Laut Tiongkok Selatan, kapal perang AS secara teratur melakukan kegiatan menjamin kebebasan navigasi.

Jepang belum menerapkan sanksi sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh komunis Tiongkok. 

Biden berharap Jepang dapat sepenuhnya berpandangan sama dengan Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat komunis Tiongkok dan pemimpin kudeta militer Myanmar.

Mantan Menteri Pertahanan Jepang, Gen Nakatani sedang memimpin kelompok parlemen non-partisan menyerukan kepada pemerintah Yoshihide Suga untuk mengambil tindakan lebih keras terhadap komunis Tiongkok, termasuk menjatuhkan sanksi untuk memenuhi persyaratan demokrasi Barat. Akan tetapi, saat ini belum ada keputusan.

Scott Harold, seorang ilmuwan politik senior di RAND Corporation mengatakan kepada Nikkei Shimbun bahwa AS dan Jepang akan berdiskusi serius tentang peran nilai dalam beraliansi. Satu hal yang jelas. Amerika Serikat sedang mengamati soal pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan komunis Tiongkok melanggar perjanjian tentang Hongkong”.

Di sisi lain, Jepang percaya bahwa ekspansi kekuatan militer komunis Tiongkok di perairan Indo-Pasifik dan klaim teritorialnya merupakan ancaman keamanan. Tokyo juga menyatakan keprihatinannya tentang pembangunan instalasi militer komunis Tiongkok di wilayah sengketa di Laut Tiongkok Selatan.

Isu tentang Chip, epidemi, dan perubahan iklim

Pejabat Jepang mengatakan bahwa isi pembicaraan antara Biden dan Yoshihide Suga, juga mencakup pandemi virus dan dukungan kerjasama vaksin COVID-19 di negara berkembang. Bahkan, terhadap pembentukan rantai pasokan untuk meminimalkan ketergantungan pada daratan Tiongkok, serta isu perubahan iklim. 

Diharapkan bahwa Yoshihide Suga dan Biden, akan mencapai kesepakatan untuk mengamankan rantai pasokan teknologi canggih dan mengatasi kekurangan semikonduktor yang dihadapi dunia saat ini. Karena, perusahaan Amerika bersaing dengan pesaing Tiongkok  untuk mendapatkan pasokan chip Taiwan, Jepang dan Amerika Serikat sedang mencari kemungkinan untuk merealisasikan R&D dan produksi bersama.

Dalam hal perubahan iklim, Yoshihide Suga telah menetapkan tujuan ambisius untuk mencapai emisi nol karbon pada tahun 2050. Hal ini menjadi daya tarik sendiri bagi pemerintahan Biden yang memang berpusat pada perubahan iklim.

Nikkei melaporkan bahwa, Jepang sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri dukungan pemerintah kepada pembangkit listrik tenaga batu bara di luar negeri. Langkah itu sebagai bagian dari prakarsa iklim bilateral yang akan diumumkan dalam pertemuan puncaknya di Amerika Serikat. (sin)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular