oleh Frank Tian Xie, Ph.D

Lebih dari tujuh tahun telah berlalu sejak Tiongkok memulai proyek  One Belt One Road (OBOR)  atau Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk. Pada tahun 2013, pemimpin Tiongkok Xi Jinping pertama kali memperkenalkan inisiatif sabuk ekonomi transnasional ini, yang kemudian dikenal sebagai Sabuk Ekonomi Jalur Sutra dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21.

Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk dimulai di Tiongkok Daratan, bergerak di sepanjang Jalur Sutra, melalui Asia Tengah, ke Rusia dan Eropa. Di permukaan, Partai Komunis Tiongkok sedang mengembangkan kerjasama ekonomi baru dengan negara-negara dan kawasan-kawasan dengan cara memperkuat infrastruktur di sepanjang jalur tersebut. Kekuatan pendorong yang sebenarnya adalah keinginan Partai Komunis Tiongkok untuk mencerna kelebihan kapasitas industrinya dan tenaga kerja di Tiongkok, dan mendorong pengembangan kawasan barat untuk memastikan pasokan energi untuk Tiongkok Daratan. Ada juga alasan-alasan geopolitik dan keamanan untuk wilayah Satu Sabuk Partai Komunis Tiongkok.

Tiongkok, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan,  enam negara anggota di Organisasi Kerjasama Shanghai, sebuah aliansi keamanan, semuanya di Jalur Sutra. Lima negara pengamat dan tiga mitra dialog Organisasi Kerjasama Shanghai juga berada di sepanjang Jalur Sutra. Dengan kata lain, Partai Komunis Tiongkok sebenarnya menggunakan ekonomi dan kepentingannya untuk berkonsolidasi dan memperkuat Organisasi Kerjasama Shanghai, yang awalnya adalah sebuah perjanjian keamanan. 

Satu Jalan adalah untuk memperdalam kerjasama antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN dan untuk memperkuat kehadiran Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dan Samudra Hindia. Hingga  30 Januari 2021, Tiongkok telah menandatangani 205 dokumen kerjasama mengenai Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk dengan 140 negara dan 31 organisasi internasional.

Partai Komunis Tiongkok memulai Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk dengan Dana Jalur Sutra. Rezim komunis Tiongkok awalnya menyuntikkan usd 40 miliar untuk kerjasama infrastruktur, pembangunan, dan industri. 

Pada tahun 2017, ketika Partai Komunis Tiongkok menambahkan dana lagi, dana tersebut tidak dalam bentuk dolar Amerika Serikat, melainkan 100 miliar yuan (usd 15,3 miliar). Sementara mempromosikan Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk, Partai Komunis Tiongkok juga mempromosikan pendirian Bank Investasi Infrastruktur Asia. Pada bulan Oktober 2014, 21 negara termasuk Tiongkok, India, dan Singapura secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Bank Investasi Infrastruktur Asia di Beijing.

Pada bulan Maret 2015, Inggris menjadi negara Barat pertama yang mengekspresikan niatnya untuk bergabung sebagai anggota pendiri Bank Investasi Infrastruktur Asia. Kemudian, Prancis, Italia, dan Jerman pun mengutarakan niatnya untuk bergabung. Amerika Serikat dan Jepang menolak bergabung dengan Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk.

Dengan dibukanya Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk, Partai Komunis Tiongkok dan Pakistan pertama-tama melakukan serangkaian proyek berskala besar, yang merupakan pusat dan andalan Inisiatif Jalan dan Sabuk. Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan adalah sepanjang 1.850 mil dan memiliki investasi sebesar usd 46 miliar. 

Selama kunjungan Xi Jinping ke Pakistan, Tiongkok dan Pakistan menandatangani perjanjian kerjasama dan memorandum untuk 51 proyek. Partai Komunis Tiongkok juga telah menginvestasikan usd 50 miliar untuk membangun lima waduk dan pembangkit listrik tenaga air di Cekungan Sungai Indus di Pakistan. 

Pembangkit listrik tenaga air ini diklaim menyumbang dua pertiga listrik Pakistan. Tiongkok dan Pakistan juga secara aktif melakukan pembangunan koridor jalan raya Gwadar-Xinjiang yang dipromosikan, yang memberikan akses langsung bagi Partai Komunis Tiongkok ke Samudera Hindia. 

Kemudian, pada Januari 2018, Bank Sentral Pakistan mengumumkan bahwa perdagangan bilateral antara Tiongkok dengan Pakistan dapat diselesaikan dengan menggunakan Renminbi, meninggalkan penyelesaian dengan menggunakan dolar Amerika Serikat, dan membuka penggunaan Renminbi untuk menggantikan dolar Amerika Serikat, dalam proyek-proyek pembiayaan, yang juga sangat mengurangi tekanan valuta asing bagi Partai Komunis Tiongkok.

Untuk meningkatkan pengaruhnya di sektor energi di Eropa Timur, Partai Komunis Tiongkok telah memimpin dalam pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan raya, kereta api, dan pembangkit listrik di Eropa Tenggara, dan juga memberi pinjaman untuk proyek-proyek yang relevan melalui bank-bank di Tiongkok. 

Tiongkok mengambil alih pelabuhan Piraeus di Yunani sebagai pusat Jalur Sutra Balkan dan melakukan gabungan transportasi barang-barang melalui laut dan darat di sepanjang rute Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk tersebut. Tiongkok juga bermaksud untuk berinvestasi secara besar-besaran dalam proyek-proyek energi di negara-negara Eropa Timur seperti Republik Ceko, Hongaria, Polandia, Bulgaria, dan Rumania.

Menghadapi Eropa, Partai Komunis Tiongkok meluncurkan trans-Eurasia express untuk memperkuat hubungan-hubungan bisnis dan perdagangan dengan negara-negara Eropa. Kereta api trans-Eurasia express itu melalui 28 kota di Tiongkok termasuk Xi’an, Chongqing, Zhengzhou, dan Chengdu menuju 29 kota di 11 negara Eropa termasuk Milan, Moskow, Minsk, dan Hamburg. 

Partai Komunis Tiongkok menekankan bahwa kereta api trans-Eurasia express itu dapat menghemat tiga perempat waktu di laut dan biayanya adalah sekitar seperlima dari biaya pengangkutan menggunakan pesawat terbang. Namun, Partai Komunis Tiongkok dengan sengaja menyembunyikan penghematan biaya yang nyata dari transportasi laut dan efisiensi transportasi udara.

Partai Komunis Tiongkok awalnya ingin menerobos negara-negara Uni Eropa dengan berbagai cara, tetapi Jerman, Prancis, Spanyol, dan Inggris menunjukkan kekompakkan yang sangat tinggi untuk menandatangani  nota kesepahaman Sabuk dan Jalan bersama-sama bukannya dalam bentuk bilateral oleh masing-masing negara. Pertahanan Uni Eropa yang lebih besar terhadap ambisi Partai Komunis Tiongkok ditampilkan pada awal tahun 2019.

Ambisi Partai Komunis Tiongkok serta mentalitasnya yang biadab dan mendominasi itu sepenuhnya ditunjukkan saat Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk mencapai negara-negara di Samudera Hindia. Partai Komunis Tiongkok memimpin rencana untuk membangun sebuah pelabuhan di Hambantota, Sri Lanka. Fase pertama proyek pelabuhan tersebut dimulai pada bulan November 2010. Biaya pembangunan pelabuhan tersebut adalah sebesar usd 361 juta. 

Bank Ekspor-Impor Tiongkok menginvestasikan 85 persen dari biaya pembangunan pelabuhan tersebut dan pelabuhan itu disewakan selama 99 tahun. Tetapi kemudian, karena ketidakmampuan pemerintah Sri Lanka untuk membayar utang-utangnya, Sri Lanka secara resmi menyerahkan Pelabuhan Hambantota kepada Tiongkok untuk masa sewa selama 99 tahun.

Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk menemui perlawanan dari negara-negara tandingannya di Asia Tenggara. Sebelum Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk, Partai Komunis Tiongkok berupaya memperkuat hubungan-hubungan ekonomi dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara melalui kesepakatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional). 

Setelah pelaksanaan Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk, Partai Komunis Tiongkok berusaha membangun sebuah Kereta Api Trans-Asia untuk menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara Asia Tenggara. Namun, adanya keraguan dan ketidakpuasan dari negara-negara Asia Tenggara terhadap Partai Komunis Tiongkok tercermin dalam proyek-proyek seperti Kereta Api Tiongkok-Thailand, Tambang Tembaga Letpadaung di Myanmar  dan Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka. Para pemimpin negara-negara Asia Tenggara ini meragukan Partai Komunis Tiongkok, yang mengarah pada pembalikan kontrak-kontrak dan menegosiasi ulang kontrak-kontrak secara terus-menerus.

Misi Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk diperpanjang dari perluasan orang perdagangan pasar asing Tiongkok, dengan cara mengekspor kelebihan kapasitas, mengekspor model infrastruktur Partai Komunis Tiongkok, mengekspor pengangguran, dan memperoleh pasokan-pasokan energi yang stabil, untuk secara bertahap menempati lokasi-lokasi strategis, membangun aliansi-aliansi geopolitik, menyatukan Eropa melawan Amerika Serikat, mengekspor ideologi komunis, dan pada akhirnya mempromosikan aturan otokratis komunis kepada dunia. Ini adalah sebuah proyek komprehensif dengan banyak tujuan di bidang politik, ekonomi, dan militer. 

Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk telah menandatangani kontrak-kontrak dengan 46 negara di Afrika, melibatkan 38 negara di Asia, 27 negara di Eropa, 12 negara di Oceania, dan 19 negara di Asia Tengah dan  Amerika Selatan.

Partai Komunis Tiongkok bermaksud membangun sistem perdagangan dan ekonomi internasional yang baru dengan pabrik dunianya. Partai Komunis Tiongkok menyangkal bahwa Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk adalah Rencana Marshall versi Tiongkok karena Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk tidak memiliki maksud asli dari Rencana Marshall untuk mendukung Eropa dan melawan komunisme. Partai Komunis Tiongkok berhasil membujuk Inggris untuk bergabung dengan rencana tersebut karena rencana itu diperuntukkan bagi kekhawatiran ekonomi Inggris yang disebabkan oleh penarikan Inggris dari pasar tunggal Uni Eropa dan ketidakpastian perdagangan luar negeri Inggris.

Amerika Serikat menentang Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk karena Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk jelas-jelas berusaha mendorong kekuatan Amerika menjauh dari Pasifik Barat. Menurut sebuah laporan penelitian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan, Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk jelas-jelas ditujukan untuk pengaruh Amerika Serikat di Pasifik dan juga akan secara strategis meminggirkan Taiwan. 

Para pejabat India menyatakan bahwa karena  Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan akan melewati Kashmir yang dikuasai Pakistan, rencana tersebut akan mempengaruhi kepentingan-kepentingan dan klaim-klaim teritorial India di Kashmir. India memboikot forum Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk pada tanggal 14 Mei 2017. 

India juga memperingatkan negara-negara lain mengenai “beban utang yang tidak berkelanjutan” bila berpartisipasi dalam rencana ini. Sebuah laporan tahun 2018 dari Center for Global Development menunjukkan bahwa dari 68 negara yang berpartisipasi dalam Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk, 23 negara sudah terlilit utang besar, dan delapan negara lainnya berisiko tinggi berutang.

Apa cara yang benar untuk menangani Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk Partai Komunis Tiongkok? Apakah penangkalan-penangkalan masyarakat internasional adalah efektif?

India telah mengusulkan apa yang disebut “Proyek Monsun” dan “Proyek Rute Rempah-rempah”; Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan sebuah “versi demokrasi Satu Jalan Satu Sabuk” yang diejek oleh para netizen Tiongkok; Inggris dan Amerika Serikat akan membuat sebuah rencana global yang bertujuan melawan Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk. Amerika Serikat dan Jepang juga berencana untuk merumuskan rencana-rencana alternatif di Indo-Pasifik untuk mengimbangi Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk.

Rencana Amerika Serikat-Jepang untuk menetapkan sebuah kerangka kerja untuk kolaborasi pada nirkabel 5G, tenaga hidrogen, dan kota-kota pintar adalah sebuah langkah untuk menangkal Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk. Dengan merumuskan sebuah kerangka kerja yang jelas untuk pengusahaan ini, kedua negara tersebut berharap memenangkan kepercayaan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik dan mendapatkan sebuah keuntungan dalam bersaing melawan Partai Komunis Tiongkok untuk mendapatkan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik. 

Amerika Serikat dan Jepang berharap  panduan infrastruktur yang berkualitas tinggi ini, ditambah dengan standar-standar pengadaan dan aturan-aturan pemeliharaan, dapat meminimalkan risiko kebocoran teknologi dan mengalahkan Partai Komunis Tiongkok. Australia juga berharap untuk bergabung dan menjalin proyek-proyek kerjasama antar Australia, Jepang, dan Amerika Serikat untuk mempromosikan stabilitas dan kemakmuran wilayah Indo-Pasifik.

Pada akhir Maret tahun ini, setelah Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan Kanada menjatuhkan sanksi-sanksi kepada para pejabat Partai Komunis Tiongkok atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, Partai Komunis Tiongkok memberlakukan “sanksi-sanksi balasan” terhadap Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. 

Seiring meningkatnya ketegangan antara Barat dengan Partai Komunis Tiongkok, para pemimpin Amerika Serikat dan Inggris menyatakan bahwa mereka akan bersatu dengan negara-negara demokratis untuk meluncurkan sebuah inisiatif untuk melawan Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk. Rincian-rincian rencana tersebut belum dikeluarkan, tetapi dalam sebuah telepon konferensi, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson setuju dengan Joe Biden untuk menyediakan ratusan juta poundsterling untuk mendukung inisiatif tersebut. Inggris dapat mempertimbangkan untuk mengusir mata-mata Tiongkok sebagai bagian dari rencananya.

Sebuah lembaga pemikir Partai Komunis Tiongkok baru-baru ini menganjurkan agar pihak berwenang Partai Komunis Tiongkok memanfaatkan pandemi dan Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk untuk “memanen hegemoni dolar” dan “berjuang untuk menjadi pusat dunia.” 

Lembaga pemikir Partai Komunis Tiongkok tersebut bahkan memanfaatkan pandemi dan Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk untuk mempromosikan internasionalisasi Renminbi dan mengganti

“Mimpi Amerika Serikat.” Hal ini jelas-jelas menunjukkan bahwa sudah waktunya untuk tindakan-tindakan menyeluruh dari masyarakat internasional untuk sepenuhnya menghadapi Partai Komunis Tiongkok, dengan sepenuhnya menghilangkan pengaruh Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk. Ini adalah sebuah tugas yang mendesak untuk menghancurkan Partai Komunis Tiongkok, faktor yang membahayakan tatanan ekonomi dan perdagangan internasional, serta perdamaian dan stabilitas dunia.

Secara khusus, tindakan penanggulangan Amerika Serikat-Jepang hanya ditujukan pada tingkat teknis 5G dan pembangunan sumber-sumber energi baru, tetapi hal ini adalah tidak cukup untuk menghentikan Huawei milik Partai Komunis Tiongkok untuk menaklukkan bidang ini. 

Amerika Serikat dan Jepang memiliki kemampuan dan teknologi untuk menggunakan teknologi-teknologi satelit seperti proyek Starlink untuk secara langsung menempati 5G yang baru dan bahkan standar dan fasilitas 6G, meninggalkan Partai Komunis Tiongkok jauh di belakang.

 “Proyek Monsun” dan “Proyek Rute Rempah-rempah” India kurang menggigit dan kurang kekuatan, dan paling banter cuma memperlambat dampak Partai Komunis Tiongkok di Pakistan, tetapi tidak dapat menimbulkan ancaman nyata bagi Partai Komunis Tiongkok. India perlu secara lebih aktif bergabung dengan aliansi Indo-Pasifik yang dianjurkan oleh Amerika Serikat, meluncurkan sebuah skala penuh serangan, melepaskan ketergantungan Partai Komunis Tiongkok pada senjata-senjata Rusia, sepenuhnya berintegrasi ke Barat, dan menjadi pasar dan promotor sistem perdagangan internasional yang baru. 

Rencana Inggris membutuhkan keamanan nasional menjadi pertimbangan dan adalah terpuji. Selain terus menekan Partai Komunis Tiongkok mengenai Xinjiang dan Hong Kong, negara-negara Barat juga harus secara aktif mempromosikan status dan kekuasaan Taiwan, dan membebaskan Taiwan dari Tiongkok, musuh bebuyutan Partai Komunis Tiongkok yang otokratis.

Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya juga perlu lebih giat mengejar Partai Komunis Tiongkok mengenai pandemi dan asal-usul virus, dan bahkan mendorong kompensasi untuk membangkrutkan rezim Partai Komunis Tiongkok. Kebangkrutan Partai Komunis Tiongkok akan mencegah Partai Komunis Tiongkok menggunakan investasi dan modal sebagai umpan untuk menarik negara-negara, yang akan menanggung sebuah beban berat karena bergabung dengan Inisiatif Satu Jalan Satu Sabuk. Hal itu membutuhkan Amerika Serikat untuk melanjutkan kebijakannya memotong korupsi ekonomi oleh Partai Komunis Tiongkok selama era Donald Trump, melanjutkan tindakan-tindakan yang keras untuk mengalahkan Partai Komunis Tiongkok di semua bidang seperti tarif, perdagangan, teknologi, dan hak asasi manusia. (Vv)

Frank Tian Xie, Ph.D., seorang profesor bisnis John M. Olin Palmetto di Universitas Carolina Selatan – Aiken, dan sarjana tamu di Universitas Nasional Taiwan

Share
Tag: Kategori: OPINI

Video Popular