Isabel Van Brugen

Ketua Eksekutif Hong Kong Carrie Lam pada Selasa (4/5), mengumumkan bahwa pemerintah setempat saat ini sedang menyusun sebuah rencana undang-undang “berita palsu” yang bertujuan untuk memerangi apa yang dianggap sebagai “informasi sesat, yang memuat kebencian, dan kebohongan,” sebuah langkah di mana oleh para ahli disebut sebagai serangan terbaru terhadap kebebasan pers di Hong Kong.

Dalam sebuah konferensi pers, Carrie Lam mengatakan bahwa pemerintah  sedang menyelidiki “berita palsu” di Hong Kong, tetapi tidak memberikan sebuah jadwal untuk undang-undang tersebut.

“Undang-Undang berita palsu membutuhkan banyak penelitian, terutama bagaimana pemerintah-pemerintah di luar negeri sedang menangani tren penyebaran  informasi tidak akurat, informasi sesat, memuat kebencian, dan kebohongan di media sosial yang semakin mengkhawatirkan ini,Kami akan tetap sangat serius mengenai masalah ini karena kerusakan yang dilakukannya pada banyak orang,” kata Carrie Lam kepada para reporter. 

Di bawah arahan Beijing, Hong Kong telah mengambil sebuah langkah otoriter yang cepat. Mengikuti pemberlakuan undang-undang keamanan nasional tanpa pandang bulu oleh rezim komunis yang berkuasa di Tiongkok pada tahun 2020.

Para kritikus mengatakan undang-undang dengan kata-kata yang tidak jelas itu, yang menghukum pelanggaran seperti pemisahan diri dan kolusi dengan kekuatan-kekuatan asing, telah digunakan sebagai sebuah alat untuk menekan para pembangkang.

Sejak undang-undang tersebut diberlakuan, maka Hong Kong mengalami sebuah kemunduran kebebasan yang drastis, karena puluhan tokoh pro-demokrasi telah didakwa atau dihukum berdasarkan undang-undang atau hukum-hukum yang serupa. Tindakan keras yang terjadi juga memicu kekhawatiran pembatasan-pembatasan lebih lanjut terhadap kebebasan pers di Hong Kong.

Sebelum pengumuman terbarunya, Carrie Lam memberitahu para anggota parlemen selama sebuah sesi tanya jawab di Dewan Legislatif bulan lalu bahwa pemerintah setempat adalah “korban berita palsu yang terbesar.” Informasi sesat, kata Carrie Lam, telah membuat semua pekerjaan pemerintah menjadi “sangat sulit.”

“Pemerintah SAR adalah korban berita palsu yang terbesar..… hal-hal yang kami katakan dengan cepat terputarbalikkan dan difitnah,” kata Carrie Lam saat itu.

Bulan lalu, taipan media Hong Kong Jimmy Lai dijatuhi hukuman 14 bulan penjara, dan sembilan pembangkang lainnya menerima hukuman penjara atau hukuman diskors untuk mengorganisir dan berpartisipasi dalam pertemuan yang tidak sah selama unjuk rasa massa pro-demokrasi anti-Beijing pada tahun 2019.

Media dan para pejabat pemerintah di Hong Kong yang pro-Beijing, juga  mengancam akan menutup surat kabar independen setempat Apple Daily, yang didirikan oleh Jimmy Lai dan merupakan salah satu dari sedikit outlet-outlet media independent yang tersisa di Hong Kong.

Dalam insiden lain yang telah dikutuk dan dikecam oleh para anggota parlemen Amerika Serikat, pabrik percetakan The Epoch Times di Hong Kong diserang oleh para penyusup yang memegang palu yang merusak komputer-komputer dan peralatan percetakan The Epoch Times pada  12 April. Serangan tersebut juga dikecam oleh para anggota parlemen, para ahli, dan organisasi-organisasi di seluruh dunia.

Kepala polisi Hong Kong, Chris Tang Ping-keung memberi isyarat bahwa ia  mendukung  Undang-Undang baru mengenai “berita palsu” di Hong Kong.

“Saya pikir adalah baik untuk memiliki undang-undang semacam itu, seperti yang anda ketahui, untuk setiap hukum yang dapat membantu keamanan nasional dan membantu kami untuk membuat Hong Kong menjadi lebih aman,” kata Komisaris Polisi Kepolisian Hong Kong selama sebuah  penampilan di acara “Straight Talk” TVB.

Menanggapi kabar tersebut, Klub Koresponden Asing Hong Kong mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa. undang-undang semacam itu “selalu digunakan untuk membungkam liputan yang kritis dan kebebasan berbicara.”

“Para jurnalis telah menghadapi berbagai tantangan, termasuk polisi baru membatasi akreditasi, penuntutan anggota media, selamanya meningkatnya tekanan pada independensi editorial RTHK, kekhawatiran-kekhawatiran terhadap visa dan sebuah serangan ala preman di pabrik percetakan surat kabar,” demikian bunyi pernyataan itu, mencatat bahwa Hong Kong telah jatuh ke peringkat ke-80 pada Indeks Reporter Kebebasan Pers Tanpa Batas, dari peringkat ke-18 pada tahun 2002.

Kebebasan pers di Hong Kong terus menurun sejak mantan Koloni Inggris mengembalikan Hong Kong kepada pemerintahan Tiongkok pada tahun 1997. Ditambahkan, “Pada Hari Kebebasan Pers Sedunia, Klub Koresponden Asing, Hong Kong ingin mengungkapkan solidaritasnya dengan para jurnalis yang menghadapi pelecehan, pemenjaraan atau mempertaruhkan nyawanya untuk melaksanakan misinya yang penting.”

Benedict Rogers, salah satu pendiri Komisi Partai Konservatif Hak Asasi Manusia, menyebut langkah itu sebagai “serangan terbaru terhadap kebebasan media” di Hong Kong dalam  pernyataan di Twitter. (Vv)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular