Winnie Han dan Rona Rui

Guna memastikan  terpilih kembali, pemimpin Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping mengubah aturan-aturan dan regulasi-regulasi Partai Komunis Tiongkok secara substansial.  Xi Jinping dinilai kembali ke aturan Mao Zedong.

Pemimpin Tiongkok sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping, dan pemimpin negara Tiongkok, menghadapi sebuah pemilihan umum tahun depan. Untuk memastikan ia terpilih kembali, Xi Jinping mengubah aturan-aturan dan regulasi-regulasi Partai Komunis Tiongkok secara substansial. Para komentator Tiongkok mengatakan itu adalah tanda otokrasi Partai Komunis Tiongkok yang semakin dalam dan tanda  Xi Jinping kembali ke aturan Mao Zedong.

Persiapan-persiapan dimulai pada bulan Februari untuk Kongres Partai Komunis Tiongkok ke-20 pada musim gugur tahun 2022 yang melibatkan sebuah transisi kepemimpinan senior. Peraturan mengenai  Perlindungan Hak Anggota Partai Komunis Tiongkok –– disebut dengan “aturan-aturan geng Partai Komunis Tiongkok” oleh masyarakat – yang dikeluarkan oleh Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok pada tanggal 4 Januari, dianggap sebagai sangat berbeda dari versi revisi tahun 2004 dan versi asli tahun 1994.

Dari segi panjang dan isi, edisi baru ini memiliki delapan bab dan 52  artikel. Jauh melebihi lima bab dan 38 artikel edisi tahun 2004 yang direvisi, dan enam bab dan 35 artikel edisi percobaan yang asli tahun  1994. Tetapi yang paling menonjol, “maksud legislatif asli” dari versi baru itu adalah sangat berbeda dari versi tahun 2004 dan versi tahun 1994.

Menjunjung Tinggi Kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok

Versi percobaan tahun 1994 menjelaskan bahwa undang-undang itu diberlakukan untuk mempromosikan demokrasi di dalam Partai Komunis Tiongkok, meningkatkan kehidupan di dalam Partai Komunis Tiongkok, dan menjamin pelaksanaan yang normal dan tidak dapat diganggu gugat, hak-hak anggota di dalam Partai Komunis Tiongkok.

Namun versi tahun 2021 diubah menjadi: “Untuk menegakkan kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok, memperkuat pembangunan Partai Komunis Tiongkok, mempromosikan demokrasi di dalam Partai Komunis Tiongkok, melindungi hak-hak anggota Partai Komunis Tiongkok, dan meningkatkan vitalitas Partai Komunis Tiongkok.” 

Artinya, tujuan utama dari versi lama adalah untuk “meneruskan atau mengembangkan demokrasi di dalam Partai Komunis Tiongkok,” sedangkan tujuan utama dari versi baru adalah “menjunjung tinggi kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok” sebagai fokus legislatifnya.

Memperkuat Otokrasi di Saat Kekacauan

Seorang sejarawan Tiongkok dan penulis online yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada grup media The Epoch Times bahwa langkah Xi Jinping adalah sebuah tanda bahwa Partai Komunis Tiongkok sedang menguat otokrasi dan kediktatoran. Xi Jinping kembali ke fasisme Mao Zedong dan demokrasi hanya disebutkan secara singkat.

“Partai Komunis Tiongkok berada dalam pergolakan terakhirnya, dan kini Tiongkok dalam keadaan kacau balau,” kata sejarawan itu.

“Banyak orang di Partai Komunis Tiongkok sangat tidak senang dengan dominasi Xi Jinping,” tambah sejarawan itu. 

Dua pejabat tinggi Partai Komunis Tiongkok generasi kedua, Ren Zhiqiang dan Cai Xia, bahkan secara terbuka mengkritik Xi Jinping, yang tampaknya membuat Xi  Jinping takut.

Pada  September 2020, Ren Zhiqiang, seorang mantan taipan real estate Tiongkok, dijatuhi hukuman 18 tahun penjara atas tuduhan-tuduhan “ekonomi,” meskipun alasan hukuman Ren Zhiqiang sebenarnya diyakini karena ia adalah seorang kritikus yang blak-blakan terhadap Xi Jinping. 

Cai Xia, adalah seorang mantan profesor di Sekolah Partai Komunis Tiongkok Komite Partai Komunis Tiongkok Pusat, yang secara terbuka membela Ren Zhiqiang, dikeluarkan dari Partai Komunis Tiongkok dan pensiunnya dicabut. Cai Xia juga menyebut Partai Komunis Tiongkok sebagai “zombie politik” dan menyatakan bahwa Xi Jinping adalah seorang “bos mafia.” Kini Cai Xia tinggal di pengasingan di Amerika Serikat.

Komentator urusan terkini Tiongkok Hua Po mengatakan kepada grup media The Epoch Times, bahwa Partai Komunis Tiongkok mengklaim sentralisme demokratis, tetapi aturan-aturan yang baru direvisi menekankan kepatuhan, sentralisme, dan meremehkan demokrasi. Artinya, setelah aturan-aturan yang direvisi disahkan, anggota Partai Komunis Tiongkok harus tunduk tanpa syarat, dan tidak boleh ada perlawanan atau oposisi terhadap keputusan Partai Komunis Tiongkok. Xi Jinping menitikberatkan pada politik-politik ketika membahas pembangunan organisasi Partai Komunis Tiongkok. Hal ini lebih mirip seperti membangun militer.

Selain mengubah “aturan-aturan geng”, Partai Komunis Tiongkok juga merevisi  Peraturan-Peraturan Kerja Organisasi Tingkat Akar Rumput Institusi-Institusi Pembelajaran yang Lebih Tinggi baru-baru ini. Versi yang direvisi itu menekankan penerapan “Pemikiran Sosialis  dengan Karakteristik-Karakteristik Tiongkok di Era Baru Xi Jinping” dan kepatuhan, dan penguatan, keseluruhan kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok terhadap  perguruan tinggi dan universitas.

Kembali ke Pedoman Mao Zedong

Partai Komunis Tiongkok seolah-olah mengikuti “sentralisme demokratis” Lenin, yang diklaim  menggabungkan “sentralisme atas dasar demokrasi dengan demokrasi di bawah panduan terpusat.” 

Faktanya, era Mao Zedong ditandai dengan kultus kepribadian dan sentralisasi kekuasaan, serta kekerasan gerakan-gerakan politik seperti penindasan kontra-revolusioner, Lompatan Jauh Ke Depan, gerakan anti-kanan, dan Revolusi Kebudayaan. Setelah dipertimbangkan semuanya yang mereka hasilkan dalam kematian yang tidak wajar dari sedikitnya 80 juta orang Tiongkok.

Peraturan-Peraturan mengenai Perlindungan Hak Anggota Partai Komunis Tiongkok, diperkenalkan oleh Deng Xiaoping untuk menyelamatkan Partai Komunis Tiongkok dari kepunahan, diuji coba pada tahun 1994.

Tindakan-tindakan Deng Xiaoping menenangkan anggota Partai Komunis Tiongkok dan masyarakat umum demikian rupa sehingga memicu tuntutan-tuntutan untuk demokrasi di antara rakyat Tiongkok. Namun, gerakan mahasiswa pada tanggal 4 Juni pada tahun 1989 membuat Partai Komunis Tiongkok mengalami krisis kekuasaan, maka Deng Xiaoping dan Partai Komunis Tiongkok menggunakan kekuatan untuk menindas gerakan mahasiswa tersebut, yang menciptakan Pembantaian Lapangan Tiananmen dan mengejutkan dunia.

Setelah memenangkan popularitas dengan kampanye anti korupsinya di masa-masa awal kepemimpinannya, Xi Jinping kembali ke pedoman Mao Zedong pada tahun 2015, yang mencakup sebuah kultus kepribadian, dan menuai kritik di dalam Partai Komunis Tiongkok karena mengubah konstitusi Tiongkok pada tahun  2018 untuk menghapus batasan masa jabatan presiden.

Menjungkirkan Deng Xiaoping

Nakazawa Katsuji, seorang penulis tajuk rencana di surat kabar Nikkei Jepang, berbagi sebuah  pandangan serupa dalam analisis terbaru. Ia mengomentari sebuah langkah yang tidak lazim oleh pihak berwenang Tiongkok pada bulan April, ketika Zhuang Rongwen, wakil kepala departemen propaganda Partai Komunis Tiongkok, mengatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok telah mencapai “prestasi yang hebat” antara tahun 1949 hingga 1976.

Revolusi Kebudayaan Mao Zedong dimulai pada tahun 1966, dan diakhiri oleh Deng Xiaoping pada tahun 1976 sebagai “sebuah kesalahan besar” dalam sejarah Partai Komunis Tiongkok. 

Pernyataan Zhuang Rongwen mengenai “prestasi yang hebat” adalah pertama kalinya pihak berwenang Tiongkok  secara terbuka membuat pernyataan tegas mengenai Revolusi Kebudayaan.

Menurut Katsuji, pernyataan Zhuang Rongwen pasti telah disetujui oleh Xi Jinping, dan ini sama saja dengan pengakuan Revolusi Kebudayaan yang resmi dan penolakan kebijakan reformasi dan keterbukaan Deng Xiaoping.

Menurut Katsuji, Xi Jinping melakukannya karena ia harus menjungkirbalikkan otoritas tertinggi Deng Xiaoping di Partai Komunis Tiongkok saat ia berusaha untuk lebih mengkonsolidasikan kekuatannya dan mengamankan masa lima tahun ketiga sebagai Presiden Tiongkok tahun depan. 

Lebih jauh menurut Katsuji, penolakan Deng Xiaoping memungkinkan Partai Komunis Tiongkok menghapus kebijakan-kebijakan penting yang ditetapkan oleh Deng Xiaoping, yang mencakup sistem kepemimpinan kolektif dan aturan-aturan di dalam Partai Komunis Tiongkok yang membatasi pemimpin teratas Tiongkok menjabat selama lebih dari 10 tahun.

Menurut informasi orang dalam yang diperoleh grup media The Epoch Times pada bulan Desember 2020, para patriark Partai Komunis Tiongkok dengan keras mengkritik Xi Jinping karena meninggalkan  kebijakan-kebijakan Deng Xiaoping mengenai “reformasi dan keterbukaan” serta “membungkam pencapaian seseorang,” malahan mengadopsi kebijakan otoriter mengenai “penindasan di dalam negeri dan ekspansi di luar negeri.” 

Menurut sumber-sumber itu, kritik-kritik Xi Jinping bahkan memaksanya melepaskan jabatannya pada satu titik. (Vv)

Share

Video Popular