Gara-gara masalah-masalah seperti Hongkong, Xinjiang dan sebagainya menyebabkan negara Barat memberlakukan berbagai sanksi kepada komunis Tiongkok. Pada hari Kamis 10 Juni, Kongres Rakyat Nasional Partai Komunis Tiongkok mengesahkan UU. Anti-Sanksi Asing. Analis berpendapat bahwa langkah ini pasti akan memperdalam konfrontasi dengan komunitas internasional dan membuat dirinya kian terisolasi

oleh Jing Shi

Pada  Jumat  (11 /6/2021), Presiden AS Biden menghadiri KTT Pemimpin G7 dengan fokus pembicaraan tentang bagaimana menghadapi ancaman dari komunis Tiongkok dan Rusia. 

Menjelang pertemuan pemimpin G7 ini, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Partai Komunis Tiongkok  (PKT) pada sesi penutupan pada  Kamis, mengesahkan Undang-Undang Anti-Sanksi Asing. Orang luar percaya, bahwa langkah Beijing ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi pembalasan sanksi terhadap negara asing.

Sebelum ini, banyak negara seperti Amerika Serikat dan Eropa memberlakukan sanksi terhadap pejabat dan institusi komunis Tiongkok, karena masalah otonomi Hongkong dan hak asasi manusia Uighur di Xinjiang. Pada saat yang sama, perusahaan teknologi seperti Huawei dan ZTE, juga dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Dikarenakan, masalah keamanan nasional atau pelanggaran hukum yang berelevansi dengan masalah keamanan.

Komentator urusan internasional, Tang Hao mengatakan : Perintah komunis Tiongkok ingin menggunakan Undang-Undang Anti-Sanksi Asing, untuk membuat pemerintah asing berpikir lebih jika berbicara soal hak asasi manusia Tiongkok dan masalah lainnya. Kedua, pemerintah komunis Tiongkok juga ingin mencegah lebih banyak sanksi ilmiah dan teknologi dari negara asing, untuk menghindari pasokan teknologi terputus total yang dapat mengakibatkan roda ekonomi tidak berputar. Selain itu, dengan semakin gencarnya komunitas internasional menuntut dilakukannya penyelidikan tentang asal usul penyebaran virus komunis Tiongkok dan tanggung jawab pemerintah yang menutupi fakta epidemi. Pengenalan Undang-Undang Anti-Sanksi Asing ini, jelas sebagai persiapan pemerintah komunis Tiongkok untuk merespon lebih banyak sanksi internasional dan tuntutan akuntabilitas dari mereka”.

Undang-Undang Anti-Sanksi Asing memiliki 16 pasal. Pasal 6 mencantumkan langkah-langkah anti-sanksi yang dapat diterapkan, termasuk : Penolakan masuk ke Tiongkok, pembekuan dan penyegelan kekayaan yang berada di Tiongkok, dan larangan untuk bertransaksi dengan organisasi atau individu di Tiongkok.

 Tang Hao menuturkan, sebagian besar orang luar negeri yang menentang komunis Tiongkok dan memberikan sanksi kepada komunis Tiongkok tidak memiliki kekayaan di Tiongkok. Bahkan, tidak berniat untuk berkunjung ke Tiongkok. Oleh karena itu, sanksi ini dianggap tidak efektif. Pemerintah komunis Tiongkok mungkin menggunakannya, sebagai alat untuk menekan perusahaan asing, mengintimidasi pengusaha asing. Namun demikian, jika pemerintah komunis Tiongkok memberikan sanksi balasan kepada negara asing kemudian negara asing juga meluncurkan serangan balik, maka kelemahan komunis Tiongkok akan semakin membesar, karena ia belum tentu memiliki kemampuan untuk menanggung risiko dan biayanya. 

Sebelumnya, karena Australia mengusulkan untuk meminta pemerintah komunis Tiongkok agar mempertanggungjawabkan soal penyebaran dan penyembunyian fakta pandemi, Beijing langsung membatasi impor bijih besi dari Australia, tetapi hal itu menyebabkan krisis kekurangan bijih besi di dalam negeri Tiongkok. 

Beijing juga memberikan sanksi balasan kepada 10 orang anggota parlemen Eropa yang mengkritik masalah HAM di Hongkong dan Xinjiang, tetapi ini menyebabkan Uni Eropa mengesampingkan Perjanjian Investasi Tiongkok-Eropa yang hampir menjadi realita, menyebabkan upaya beijing selama bertahun-tahun menjadi sia-sia.

Tang Hao mengatakan : “Jika otoritas Beijing berpikiran secara jernih, mereka harus memilih untuk tidak bertindak gegabah. Tetapi juga serba salah, karena jika mereka tidak menggunakannya sama sekali, maka mereka takut dijuluki sebagai “macan kertas” atau “penipu diri sendiri”. Mungkin saja pembalasan berskala kecil, akan mereka lakukan terhadap objek yang sengaja dicari, walaupun efektivitasnya rendah”.

Menurut media ‘South China Morning Post’, diskusi tentang rencana menerbitkan Undang-Undang Anti-Sanksi Asing sudah dimulai pada tahun 2020 selama pemerintahan Trump, meskipun jalannya agak tersendat-sendat karena pemerintah komunis Tiongkok menaruh harapan kepada presiden baru AS Joe Biden. 

Namun, setelah Biden menjabat, kebijakan terhadap Tiongkok tidak kunjung menguntungkan komunis Tiongkok, sehingga rezim Beijing mempercepat langkah untuk memberlakukan undang-undang tersebut.

Sejarawan Tiongkok Zhou Xiaozheng mengatakan : “Penilaian saya adalah anjing gila menggigit orang tanpa pandang bulu. komunis Tiongkok adalah anjing gila, dan dia sudah mulai menggigit orang tanpa pandang bulu. Selain itu, tidak ada hukum di Tiongkok, di mana hukum mereka ?”

Sedangkan pada 8 Juni, Senat AS telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Inovasi dan Persaingan, beserta dana sebesar hampir USD. 250 miliar untuk memenuhi tantangan di bidang ekonomi dan strategis komunis Tiongkok. 

Todd-Young, salah satu penggagas RUU tersebut mengatakan bahwa, ini adalah undang-undang anti-komunis Tiongkok yang terbesar, terberani, dan paling komprehensif dalam sejarah Amerika Serikat. (sin)

Share

Video Popular