Gu Feng

Di bawah sistem totaliter Partai Komunis Tiongkok, keadilan sering disalurkan dengan cara yang berlawanan dari apa yang kebanyakan orang harapkan. Dalam banyak kasus, para warganegara pekerja keras yang bangkit membela hak-haknya dikirim ke penjara daripada pelaku yang sebenarnya. 

Ada beberapa contoh ketidakadilan yang terjadi di Tiongkok seperti: mereka yang berutang upah tidak masuk penjara, tetapi mereka yang meminta pembayaran untuk upah yang terutang  masuk penjara, mereka yang menghancurkan rumah-rumah milik orang lain tidak masuk penjara. Akan tetapi,  mereka yang mempertahankan rumahnya menentang pembongkaran secara paksa masuk penjara.

Sedangkan mereka yang korupsi tidak masuk penjara, tetapi mereka yang mengkritik atau membuka rahasia para pejabat korup masuk penjara; orang-orang yang menganiaya orang-orang yang tidak bersalah tidak masuk penjara. Tetapi mereka yang membela hak-haknya masuk penjara; mereka yang membuat makanan tercemar tidak masuk penjara, tetapi mereka yang mengungkapkan kebenaran masuk penjara—–dan seterusnya. 

Jelas, ketidakadilan berlaku di bawah aturan satu partai milik Partai Komunis Tiongkok.

Berikut adalah beberapa kasus spesifik yang menggambarkan fenomena ini:

Kasus 1: Buruh Migran Ditahan Karena Memprotes Upah yang Belum Dibayar

Banyak orang di daerah pedesaan Tiongkok yang pergi ke kota-kota besar untuk mencari nafkah, sebagai pekerja migran (kebanyakan) untuk proyek-proyek rezim Tiongkok, sering mengalami frustasi karena mereka tidak menerima upah mereka. Memprotes seringkali sia-sia karena pihak berwenang setempat, biasanya memberlakukan tindakan keras terhadap para pekerja migran itu.

Pada 5 Februari, seorang pekerja migran dari Provinsi Gansu Tiongkok ditangkap dan ditahan selama 10 hari, setelah ia memanjat sebuah menara setinggi 50 meter  di lokasi konstruksi dalam percobaan bunuh diri untuk memprotes upahnya yang belum dibayar, menurut sebuah laporan oleh portal berita Tiongkok Sina.

Pemerintah setempat menuduh pekerja migran tersebut mengganggu ketertiban umum dan  dengan kejam menuntut upah-upah yang belum dibayar. 

Pihak berwenang “tidak memiliki toleransi” dan akan menindak setiap tindakan ilegal yang dilakukan para pekerja migran, seperti melompat dari gedung-gedung atau tower crane, atau  tindakan-tindakan ekstrem lainnya untuk menuntut upah-upah yang belum dibayar dengan kejam, kata laporan itu.

Kasus 2: Penduduk Ditahan karena Memprotes Pembongkaran Secara Paksa

Pembongkaran yang dilakukan apakah itu untuk membuka jalan bagi pembangunan atau alasan lain, pihak berwenang Tiongkok sering secara paksa menghancurkan rumah-rumah tempat tinggal, tetapi para penduduk yang memprotes pihak berwenang Tiongkok menghadapi perlakuan kasar atau penangkapan.

Pada awal Desember 2020, pihak berwenang Beijing mulai secara paksa menghancurkan komunitas perumahan sebanyak 3.800 rumah, Desa Xiangtang, di distrik Changping di Beijing, memicu gelombang protes di antara warga masyarakat.

Tangkapan layar pembongkaran paksa dan protes di Desa Xiangtang, Beijing, pada Desember 2020. (Tangkapan layar disediakan oleh The Epoch Times)

Seorang penduduk bernama Guo Lingmei, adalah pensiunan sutradara film berusia 70 tahun dan adalah putri penyair Tiongkok yang terkenal bernama Guo Xiaochuan, ditangkap dan ditahan oleh polisi setempat. Dikarenakan, diduga menghasut protes-protes setelah Guo Lingmei berjanji terus mempertahankan haknya untuk menyelamatkan rumahnya dan komunitasnya.

Kasus 3: Warganegara Dihukum 4 Tahun Karena Mengemukakan Pendapat

Di bawah aturan satu partai milik Partai Komunis Tiongkok, kebobrokan  dan korupsi moral adalah di mana-mana, tetapi para warganegara yang berani mengkritik rezim Tiongkok atau para  pejabat yang korup menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang suram. 

Kasus-kasus para warganegara  dihukum karena melakukan kebebasan berbicara adalah cukup umum.

Pada  April 2020, Liu Yanli, seorang wanita pegawai bank di Provinsi Hubei,  dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh Pengadilan Distrik Dongbao di kota Jingmen di Provinsi Hubei karena memposting di WeChat (sebuah platform media sosial Tiongkok) pesan yang diduga menyerang para pemimpin Partai Komunis Tiongkok. Ia juga meminta transparansi aset-aset pribadi para pejabat Partai Komunis Tiongkok, menurut sebuah laporan oleh Voice of America.

Liu Yanli dituduh menyebabkan gangguan publik yang serius dengan “memilih pertengkaran dan memprovokasi masalah,” sebuah tuduhan samar yang sering digunakan untuk melawan orang-orang yang dianggap Partai Komunis Tiongkok sebagai ancaman. 

Sebelum penangkapannya, Liu Yanli menjadi sebuah “target perhatian yang penting” bagi pihak berwenang Partai Komunis Tiongkok setelah Liu Yanli memposting, di akun WeChat-nya. Beberapa artikel yang meminta pejabat Partai Komunis Tiongkok untuk mengungkapkan aset-aset dan menunjukkan dukungan untuk veteran militer, yang telah dipentaskan ke seluruh Tiongkok untuk menuntut perawatan kesehatan dan pensiun yang lebih baik. 

Sejak   September 2016, Liu Yanli ditahan dan ditempatkan di bawah  pengawasan perumahan. Tidak dapat menanggung penganiayaan, Liu Yanli mencoba bunuh diri tetapi diselamatkan dan dibawa ke Pusat Penahanan Kota Jingmen, kata laporan tersebut.

Kasus 4: ‘709 Tindakan Keras’ Terhadap Para Pengacara Hak Asasi Manusia

Mengabaikan ketentuan konstitusional Tiongkok dan  komitmen dan kewajiban Tiongkok di dunia internasional, rezim Tiongkok melanjutkan penganiayaan tanpa henti-hentinya terhadap pengacara dan aktivis hak asasi manusia, menurut laporan oleh Amnesty International.

Pada  9 Juli 2015, lebih dari 200 orang ditangkap dan diinterogasi oleh Partai Komunis Tiongkok dalam pemogokan terkoordinasi nasional, yang dikenal sebagai “709” tindakan keras,” terhadap pengacara dan aktivis hak asasi manusia Tiongkok. 

Wang Quanzhang bersama istrinya, Li Wenzu, dan putra mereka. Wang, seorang pengacara hak asasi manusia, telah ditahan di Tiongkok tanpa pengadilan sejak Agustus 2015. (Courtesy of Li Wenzu)

Para  pendukung hak asasi manusia ini dituduh menghasut subversi kekuasaan negara–—tuduhan yang dikutuk oleh kelompok-kelompok hak asasi internasional dan pemerintah-pemerintah Barat.

Belakangan, banyak dari mereka yang dibebaskan masih menjadi sasaran pengawasan, pelecehan, dan pembatasan ekonomi. 

Selain itu, para pengacara yang  memberikan perwakilan hukum selama tindakan keras tersebut juga menjadi target-target penganiayaan politik itu sendiri. 

Ketika para pengacara hak asasi manusia terus menghadapi tuntutan pidana, rezim Tiongkok semakin memperketat kendalinya atas profesi hukum dengan membatasi kebebasan bicara dan membutuhkan kesetiaan kepada Partai Komunis Tiongkok.

Kasus 5: Dokter Ditangkap karena Melanggar sebuah Tonik yang Populer 

Pada 19 Desember 2017, seorang pria dokter bernama Tan Qindong dari Guangzhou, di Provinsi Guangdong, tenggara Tiongkok, memposting di WeChat-nya sebuah artikel mengenai sebuah tonik Tiongkok yang populer yang  dipromosikan secara besar-besaran di negara dan saluran TV yang dikelola pemerintah daerah.

Tan Qindong memperingatkan dalam artikelnya bahwa tonik tersebut, yang mengandung ramuan beracun, akan membahayakan manusia lanjut usia yang menderita hipertensi atau penyakit kardiovaskular, menurut sebuah laporan BBC.

Pada  10 Januari 2018, polisi menangkap Tan Qindong di kediamannya dengan alasan “merusak reputasi sebuah komoditas.” 

Polisi melakukan perjalanan  di seluruh negeri dari Liangcheng, di barat laut Tiongkok di  wilayah Mongolia Dalam, tempat perusahaan tonik berada. Namun, perusahaan tersebut memiliki sebuah klaim-klaim catatan iklan yang dilebih-lebihkan dan melanggar aturan terhadap iklan yang menyesatkan lebih dari 2.600 kali. Perusahaan tersebut sudah ditangguhkan dari penjualan puluhan kali, menurut laporan itu.

Penangkapan Tan Qindong memicu sebuah kegemparan besar di media sosial Tiongkok, dan ia dibebaskan setelah dipenjara lebih dari tiga bulan. 

Tetapi banyak pertanyaan masih tetap belum terjawab, misalnya, bagaimana mungkin sebuah postingan online mengarah ke polisi setempat (yang kemungkinan berkolusi dengan perusahaan tersebut) bepergian ribuan mil untuk “penangkapan lintas-provinsi?”

Kasus 6: Hakim Ditangkap karena Mengungkap Kesalahan Peradilan

Pada  Desember 2018, Wang Linqing, seorang hakim mahkamah agung Tiongkok, menghilang setelah ia mengungkap pelanggaran yudisial di  pengadilan tertinggi rezim Tiongkok, yang mana melibatkan dua kasus pertambangan bernilai miliaran dolar. 

Kemudian, whistleblower ditangkap dan ditempatkan di bawah penyelidikan kriminal karena membocorkan rahasia-rahasia negara.

Pada  22 Februari 2019, CCTV televisi milik pemerintah menayangkan sebuah video “pengakuan” dari Wang Linqing, dalam penampilan publik pertamanya sejak ia menghilang lebih awal Januari. 

Video “pengakuan” mengikuti rilis dua video lainnya di mana ia mengungkapkan dugaan pelanggaran dalam dua kasus profil tinggi.

Setelah Wang Linqing secara terbuka mengambil kejatuhan mengungkapkan bahwa, Partai Komunis Tiongkok tidak akan pernah memungkinkan siapa pun untuk mengekspos skandal internal kepada publik.

Keadilan Sosial di Tiongkok Sudah Mati

Hukum adalah landasan keadilan sosial. Pada tanggal 16 Desember 1966,  Majelis Umum PBB mengadopsi Kovenan Internasional mengenai Sipil dan Hak-Hak Politik, yang mewajibkan setiap negara untuk menghormati dan menjamin hak warganegaranya, meliputi: hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, hak untuk memilih, proses hukum, dan hak ke pengadilan yang adil.

Sejak rezim Tiongkok secara resmi menandatangani Kovenan pada  5 Oktober 1998 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Partai Komunis Tiongkok tidak pernah  berjanji untuk menghormati Kovenan tersebut.

Dalam dekade terakhir, situasi hak asasi manusia Tiongkok memburuk, dan meskipun ada kritik internasional yang gigih, Partai Komunis Tiongkok terus bertindak dalam pembangkangan total terhadap konvensi internasional dan terus melanggar hak asasi manusia di negara tersebut. 

Langkah ini termasuk keluarga berencana secara paksa, pembangunan firewall internet nasional, pembongkaran paksa perumahan dan gereja, penindasan kebebasan beragama, perampasan kebebasan berkumpul, perampasan kebebasan berbicara, pembangunan kamp konsentrasi di Xinjiang, penangkapan warga Hong Kong dalam perjuangan untuk kebebasan mereka, penangkapan pengacara hak asasi manusia dan aktivis, untuk menyebutkan beberapa saja. 

Semua ini cukup untuk menunjukkan bahwa keadilan sosial di Tiongkok sudah mati. (Vv)

Gu Feng adalah mantan veteran media dari daratan Tiongkok yang menghabiskan bertahun-tahun melaporkan masalah politik, ekonomi, dan sosial negara itu. Dia sekarang tinggal di Amerika Serikat

Share

Video Popular