Yu Ting  – NTD

Negara-negara yang tergabung dalam G7 mengeluarkan komunike bersama di mana Tiongkok (Komunis Tiongkok) disebutkan empat kali pada 13 Juni 2021.  

Merespon epidemi, komunike G7 menyerukan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. G7 juga menyerukan kepada WHO untuk mengadakan tahap penyelidikan tahap kedua ketertelusuran epidemi (virus Komunis Tiongkok), termasuk penyelidikan di Tiongkok.

Komunike tersebut meminta Komunis Tiongkok untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, terutama hak asasi manusia di Xinjiang dan otonomi demokratis di Hong Kong.

Sebagai langkah mempertahankan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, ia menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. G7  dengan tegas menentang segala upaya untuk mengubah status quo Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan secara sepihak.

Selain itu, tujuh negara akan berkomitmen untuk mengadopsi “pendekatan yang konsisten”. Tak lain, sebagai  penolakan terkait Komunis Tiongkok dengan kebijakan dan praktik non-pasar yang merusak operasi ekonomi global yang adil dan transparan.

Salah satu elemen penting dari agenda aksi bersama G7 adalah Rencana Investasi Kemitraan Infrastruktur G7, yang akan menginvestasikan lebih dari US$40 triliun untuk membantu negara-negara berkembang, meningkatkan infrastruktur, dan melawan inisiatif global “One Belt One Road” Komunis Tiongkok.

Kanselir Jerman Anglea Merkel berkata : “Keputusan untuk menginvestasikan lebih banyak dana dalam proyek infrastruktur adalah rencana penting. Perhatikan baik-baik lembaga keuangan internasional untuk melihat apakah mereka dapat mengikuti kecepatan dan apakah mereka dapat merespons dengan cepat. Kami menghadapi Tiongkok secara efektif. Kasus menjalankan politik keuangan, kita tidak bisa berpangku tangan.”

Kelompok kerja khusus G7 menegaskan terus berkomitmen untuk mewujudkan rencana infrastruktur G7.

Perdana Menteri Italia, Mario Draghi mengatakan, para kepala negara G7 sudah membahas dan mencapai kesepakatan tentang bagaimana menghadapi negara-negara otoriter.

Mario Draghi berkata : “Tema politik utama (KTT) adalah bagaimana Kelompok G7 harus memperlakukan Tiongkok, dan lebih luas lagi, bagaimana seharusnya memperlakukan semua negara otoriter? Negara-negara ini menyebarkan berita palsu, mengganggu pemilihan umum, menggunakan informasi palsu dan media sosial.”

Selain itu, KTT juga mengundang para pemimpin Australia, Korea Selatan, India, dan Afrika Selatan, serta pejabat dari Uni Eropa dan PBB. Kecuali Perdana Menteri India, Narendra Modi yang menghadiri pertemuan melalui konferensi video karena situasi epidemi domestik, para pemimpin negara lainnya menghadiri pertemuan itu di Inggris. (hui)

Share

Video Popular