oleh Zhu Ying

Pemerintah Prancis baru-baru ini mengeluarkan aturan yang mengumumkan bahwa, semua wisatawan mancanegara yang telah menerima vaksin yang disetujui oleh pemerintah Prancis dan telah mencapai batas waktu yang ditentukan tidak perlu lagi memberikan “Alasan Mendesak” saat memasuki Prancis. Tetapi, bagi mereka yang belum divaksinasi memasuki Prancis harus mengisi formulir perjalanan bertanda “Alasan Mendesak” dan wajib menjalani karantina mandiri selama 7 hari setelah tiba di Prancis.

Saat ini, vaksin yang disetujui oleh pemerintah Prancis adalah buatan Pfizer, Moderna, AstraZeneca (AZ) dan Johnson & Johnson. 

Menurut peraturan terbaru, wisatawan yang telah divaksinasi dengan Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca harus yang sudah melewati 2 minggu menerima dosis lengkap. Bagi wisatawan yang telah menggunakan vaksin Johnson & Johnson harus melewati 4 minggu sejak penyuntikan. Bagi mereka yang masuk ke Prancis dengan memiliki riwayat infeksi, vaksinasi harus sudah melewati 2 minggu. Namun demikian, vaksin buatan daratan Tiongkok tidak diakui oleh pemerintah Prancis.

Selain itu, pemerintah Prancis juga membagi peta pandemi dunia ke dalam tiga kriteria dengan warna hijau, oranye, dan merah berdasarkan ringan beratnya epidemi. Sedangkan daratan Tiongkok termasuk dalam wilayah berwarna oranye.

Menurut peraturan pemerintah Prancis, mulai 9 Juni, semua wisatawan dari wilayah oranye yang memasuki Prancis, terlepas dari apakah mereka telah divaksinasi, mereka harus menunjukkan sertifikat tes asam nukleat (PCR) negatif dalam 72 jam terakhir atau dalam 48 jam terakhir setelah boarding pesawat. Antigen test (TAG) sertifikat negatif, ketika tiba di Perancis, pemerintah Perancis juga akan melakukan tes antigen secara acak.

Berdasarkan peraturan terkait yang disebutkan di atas, wisatawan Tiongkok yang bepergian ke Prancis harus memberikan sertifikat tes yang relevan saat menaiki pesawat, mengisi formulir “Alasan Mendesak” saat memasuki negara tersebut, dan menjalani karantina mandiri selama 7 hari setelah tiba di Prancis.

Situs resmi Kedutaan Besar Tiongkok di Prancis, mengeluarkan pengumuman pada 14 Juni untuk mengingatkan warga negara Tiongkok agar memperhatikan peraturan masuk di atas. Kemudian, ada sebuah artikel yang dipublikasikan media resmi komunis Tiongkok yang menyatakan, ketidakpuasan terhadap peraturan pemerintah Prancis itu dengan alasan bahwa vaksin buatan Tiongkok telah dimasukkan dalam daftar penggunaan darurat oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bulan lalu. Artikel menuduh peraturan itu, sebagai hasil manipulasi politik dan mengancam akan membalasnya.

Menanggapi pertanyaan telepon dari media asing, staf Kedutaan Besar komunis Tiongkok di Prancis juga mengklaim bahwa Beijing akan menjatuhkan sanksi setimpal kepada Prancis, yaitu ketika orang Prancis masuk ke daratan Tiongkok, pemerintah komunis Tiongkok tidak mengakui vaksin non-Tiongkok yang mereka pakai. Anggota staf tersebut mengatakan : “Saat ini, jika orang Prancis memasuki Tiongkok, pihak kami tidak akan mengakui vaksin mereka. Kedua belah pihak tidak saling mengakui”.

Dalam sebuah wawancara dengan Radio Free Asia, komentator Prancis Wang Longmeng menunjukkan bahwa, tindakan pihak komunis Tiongkok yang disebutkan di atas bertujuan untuk merangsang sentimen nasional di dalam negeri Tiongkok. Kedutaan komunis Tiongkok di Prancis dengan sengaja mengeluarkan tulisan, demi memandu opini publik di dalam negeri Tiongkok itulah sebenarnya perilaku memanipulasi politik.

“Pemerintah komunis Tiongkok wajib bertanggung jawab atas penyebaran epidemi ke seluruh dunia. Uni Eropa akhirnya sadar. Prancis, sebagai negara terkemuka di Uni Eropa menolak untuk mengakui vaksin buatan Tiongkok sebagai vaksin yang sah”, kata Wang Longmeng.

Dia mengatakan bahwa wabah COVID-19 awalnya terjadi di daratan Tiongkok dan menyebar ke dunia karena pihak berwenang komunis Tiongkok menyembunyikan fakta. Kemudian pemerintah komunis Tiongkok mengambil kesempatan tersebut, untuk mempromosikan diplomasi Serigala Perang, diplomasi masker dan diplomasi vaksin untuk mengalihkan fokus demi melepas tanggung jawabnya. 

Penolakan pemerintah Prancis untuk mengakui vaksin Tiongkok yang memiliki resiko keselamatan dan kesehatan itu, tidak saja merupakan tanggung jawabnya terhadap kehidupan rakyatnya sendiri tetapi juga warga di Uni Eropa. Selain itu,  juga merupakan sarana yang diperlukan untuk mencegah pemerintah komunis Tiongkok memanfaatkan epidemi untuk menerapkan diplomasi dan dominasi vaksin.

Sesungguhnya, peraturan baru yang berkaitan dengan kedatangan wisatawan dari mancanegara yang dikeluarkan oleh pemerintah Prancis tersebut, didasarkan pada proposal Parlemen Eropa tentang sertifikat vaksin digital Uni Eropa yang disahkan pada 9 Juni.

Pada 14 Juni, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen secara resmi menandatangani Peraturan Sertifikat Vaksin Eropa, yang telah disahkan oleh Parlemen Eropa. 

Menurut peraturan, mulai 1 Juli, bagi mereka yang memegang sertifikat digital vaksin COVID-19 keluaran Uni Eropa, tidak perlu menjalani pengujian virus tambahan atau karantina mandiri selama perjalanan di semua negara Uni Eropa, termasuk Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss 2 minggu setelah divaksinasi dengan vaksin COVID-19 yang diakui oleh Uni Eropa, yang saat ini hanya mencakup vaksin buatan Pfizer, Moderna, AstraZeneca (AZ) dan Johnson & Johnson. (sin)

Share

Video Popular