Frank Fang

Sebagian besar orang Amerika Serikat di seluruh spektrum politik khawatir akan pengaruh rezim Tiongkok di Amerika Serikat, menurut sebuah  jajak pendapat nasional. 

Sebanyak 81 persen responden pada sebuah jajak pendapat Convention of States Action dan Kelompok  Trafalgar mengatakan, mereka khawatir, agak khawatir, atau sangat khawatir atas pengaruh Beijing atas pemerintah, media, dan kebudayaan di Amerika Serikat.

Sementara hasil jajak pendapat tersebut melewati batas-batas partai, secara umum, Partai Republik lebih khawatir dengan masalah-masalah tersebut. Lebih dari 90 persen pemilih Partai Republik adalah khawatir, di mana 71 persen mengatakan mereka sangat khawatir. Sebanyak 71 persen pemilih Partai Demokrat menyatakan kekhawatiran, di mana 39 persen adalah sangat khawatir. Hampir 80 persen pemilih independen adalah sangat khawatir.

Survei terhadap 1.089 orang dilakukan pada 12 Juli dan 13 Juli.

Hasil-hasil tersebut tidak mengejutkan bagi Mark Meckler, Presiden Convention of States Action, yang mengatakan orang-orang dari seluruh spektrum politik  menyuarakan kekhawatiran yang sama kepadanya hampir setiap hari.

“Orang-orang memahami bahwa ada sebuah ancaman eksistensial dan jahat terhadap dunia yang diwakili oleh Partai Komunis Tiongkok,” kata Mark Meckler kepada The Epoch Times.

Senator Marsha Blackburn (R-Tenn.), yang telah memperkenalkan berbagai RUU yang ditujukan untuk melawan penyusupan Beijing ke lembaga-lembaga Amerika Serikat, mengatakan Partai Komunis Tiongkok “bertekad untuk melemahkan kepentingan Amerika Serikat melalui sebuah pertempuran pengaruh jahat.”

“Sementara orang-orang Amerika Serikat telah mengetahuinya, inilah saatnya untuk pemerintahan Joe Biden  untuk mengikuti dan melawan [pemimpin Tiongkok] Xi Jinping,” kata Senator Marsha Blackburn kepada The Epoch Times dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email.

Kesadaran yang Meningkat

Serangkaian kontroversi dalam beberapa tahun terakhir, telah membantu membangkitkan masyarakat Amerika Serikat terhadap pengaruh jahat Partai Komunis Tiongkok di negara ini, kata Mark Meckler. 

Selain itu, upaya-upaya pemerintahan Donald Trump untuk memaparkan berbagai ancaman yang ditimbulkan oleh rezim komunis Tiongkok juga telah membantu dalam “meningkatkan kesadaran masyarakat” mengenai masalah ini, kata Mark Meckler.

Contoh-contoh bisnis Amerika Serikat yang menyerah pada tuntutan sensor Komunis Tiongkok adalah banyak sekali.

Pada  Juli 2019, ketika trailer untuk sekuel “Top Gun” yang akan datang  dirilis, para penggemar memperhatikan bahwa bendera Jepang dan Taiwan  dilepas dari patch Angkatan Laut pada jaket kulit yang dikenakan oleh  karakter Tom Cruise, penerbang angkatan laut Pete “Maverick” Mitchell.

Ternyata salah satu perusahaan produksi sekuel tersebut adalah Tencent Pictures, unit film raksasa teknologi Tiongkok Tencent. Tencent Pictures dikenal mematuhi aturan-aturan sensor rezim Tiongkok di Tiongkok dan untuk memperluas pemantauan dan penyensoran rezim Tiongkok ke para pengguna  aplikasi perpesanan populer WeChat milik rezim Tiongkok di Amerika Serikat.

Paramount Pictures, yang akan merilis sekuel “Top Gun” pada  tahun ini, dikritik pada saat itu oleh Senator Ted Cruz (R-Texas) atas keputusan Paramount Pictures untuk mengubah patch Angkatan Laut.

“Top Gun adalah sebuah klasik Amerika Serikat, dan adalah sangat mengecewakan untuk melihat elit-elit Hollywood menenangkan Partai Komunis Tiongkok,” kata Ted Cruz memberitahu Washington Free Beacon pada Juli 2019.

Ted Cruz kemudian memperkenalkan RUU (S.3835) pada April 2020, untuk menghentikan Hollywood dari menyensor film-film untuk rezim Tiongkok. 

Ted Cruz berharap  RUU tersebut akan “berfungsi sebagai sebuah peringatan dengan memaksa studio-studio Hollywood untuk memilih antara bantuan yang mereka butuhkan dari pemerintah Amerika Serikat atau dolar-dolar yang mereka inginkan dari Tiongkok,” menurut sebuah pernyataan yang menyertai RUU tersebut.

Sebuah insiden serupa terjadi pada Mei, ketika aktor John Cena, yang membintangi film  terbaru “Fast & Furious”, meminta maaf kepada para penggemar dalam bahasa Mandarin, setelah ia dikecam oleh media yang dikelola pemerintah rezim Tiongkok karena menyebut Taiwan sebagai sebuah  negara. 

Rezim di Beijing menganggap Taiwan sebagai sebuah provinsi pemberontak dan menekan negara-negara di seluruh dunia untuk memperlakukan Taiwan sebagai bagian Tiongkok.

Penyusupan Tiongkok

Pejabat Amerika Serikat telah memperingatkan mengenai penyusupan rezim Tiongkok di seluruh bidang masyarakat Amerika Serikat.

“Alat-alat di kotak peralatan mereka untuk memengaruhi bisnis kita, lembaga-lembaga akademisi kita, pemerintah kita di semua tingkatan adalah dalam dan luas dan gigih,” kata Direktur FBI Christopher Wray selama sidang Senat pada bulan April.

Menteri Luar Negeri saat itu, Mike Pompeo memberikan peringatan-peringatan serupa dalam sebuah  pidato kepada gubernur-gubernur pada bulan Februari 2020. Mike Pompeo mengatakan pejabat Partai Komunis Tiongkok “membina hubungan dengan anggota dewan sekolah kabupaten dan politisi-politisi setempat” melalui program-program kota kembar.

Banyak entitas Tiongkok di Amerika Serikat, termasuk  konsulat Tiongkok, kelompok “front persatuan” tingkat akar-rumput, dan pusat-pusat bahasa dikenal sebagai Institut Konfusius, telah terikat dengan upaya rezim komunis untuk menyusup ke lembaga-lembaga sipil dan politik Amerika Serikat.

Melalui badan-badan ini, Partai Komunis Tiongkok berusaha untuk mendapatkan “kendali, atau setidaknya kekuasaan veto,” atau pembicaraan umum dan keputusan politik” di Amerika Serikat, kata seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri tahun lalu.

Universitas-universitas Amerika Serikat adalah salah satu target terbesar rezim Tiongkok, demikian Mark Meckler mencatat.

Mike Pompeo, dalam pidato Desember lalu, memperingatkan upaya Beijing untuk mencuri  penelitian Amerika Serikat dan menghambat kebebasan akademik di kampus-kampus.

“Begitu banyak perguruan tinggi kita dibeli oleh Beijing,” kata Mike Pompeo, mengutip  ikatan keuangan yang mendalam antara banyak universitas Amerika Serikat dengan Tiongkok.

Investigasi tahun 2020 oleh Kementerian Pendidikan menemukan bahwa banyak kampus  menerima hampir usd 1,5 miliar dalam bentuk kontrak dan hadiah dari Tiongkok dari tahun 2014 hingga 2020.

“Kita tidak dapat membiarkan rezim tirani ini mencuri barang-barang kita untuk membangun  kekuatan militernya, mencuci otak orang-orang kita, atau membeli lembaga-lembaga kita untuk membantu mereka menutupi kegiatan ini,” kata Mike Pompeo.

Bagi ahli Tiongkok Gordon Chang, hasil-hasil jajak pendapat mengungkapkan sebuah perbedaan antara orang-orang biasa Amerika Serikat dengan para pemimpin politik Amerika Serikat, dalam pemahaman mereka terhadap masalah tersebut.

“Rakyat Amerika Serikat sangat khawatir akan operasi pengaruh yang jahat oleh Tiongkok di negara kita, yang menunjukkan bahwa rakyat Amerika Serikat adalah   lebih masuk akal daripada para pemimpin dan elit politik kita,” kata Gordon Chang dalam sebuah  pernyataan kepada The Epoch Times.

“Kurangnya kewaspadaan di tingkat atas sistem politik kita berarti Amerika Serikat berada dalam risiko yang besar,” tambahnya. (Vv)

Share

Video Popular