Beberapa hari lalu, pihak berwenang Shanghai telah mengumumkan tentang penambahan pelajaran Pemikiran Xi Jinping ke dalam kurikulum wajib sekolah dasar dan menengah. Di samping itu, menghapus pelajaran bahasa Inggris dari kurikulum sekolah dasar. Dengan menggabungkan penindasan terhadap berbagai industri  di daratan Tiongkok belakangan ini, komentator mengatakan bahwa Tiongkok telah memasuki era ‘Revolusi Budaya 2.0’. Mari kita ikuti laporan analisisnya

oleh Jin Shi

Beberapa waktu yang lalu, Komisi Pendidikan Kota Shanghai mengeluarkan pemberitahuan yang isinya menetapkan, bahwa pihaknya telah mencabut kewajiban mengikuti ujian bahasa Inggris bagi murid sekolah dasar kelas 3 sampai 5. Selain itu, memasukkan ‘Pemikiran Xi Jinping’ ke dalam kurikulum wajib sekolah dasar dan menengah.

Di samping itu, ‘Duolingo’, aplikasi pembelajaran bahasa Inggris yang terkenal secara internasional ini tiba-tiba “dihilangkan” dari peredarannya di daratan Tiongkok baru-baru ini.

Masyarakat luar curiga, kalau-kalau pemerintah komunis Tiongkok sedang secara bertahap mengabaikan pentingnya bahasa Inggris. Soal alasannya, dapat kita simak dan mengambil kesimpulan sendiri lewat rekaman video yang dibuat oleh pendiri Grup Alibaba, Jack Ma beberapa tahun lalu yang sengaja diunggah kembali oleh netizen baru-baru ini.

Dalam rekaman video tersebut, Jack Ma mengatakan : “Orang-orang seperti saya ini, jika bukan karena bahasa Inggris, semua hal yang dianggap benar itu tak lain adalah apa saja yang kita dapatkan dari pendidikan di sekolah, atau yang diberitahu oleh ibu dan ayah. Tetapi setelah menguasai bahasa Inggris, saya pikir apa yang mereka katakan itu belum tentu benar. Kita harus selalu menggunakan otak kita sendiri untuk mempertimbangkan masalah ini”.

Komentator terkini Tang Jingyuan mengatakan : “Menguasai bahasa Inggris setara dengan menguasai suatu saluran dan alat untuk memperoleh jenis informasi yang berbeda. Namun, bagi komunis Tiongkok, ini dirasakan sebagai suatu celah besar yang perlu segera disumbat”.

Tampaknya, sektor pendidikan telah menjadi sasaran “pembenahan” terbaru dari pihak berwenang komunis Tiongkok. Sebelum ini, mereka telah melakukan “pembenahan” terhadap serangkaian industri. Termasuk memperkuat pengawasan terhadap raksasa internet dengan alasan mencegah monopoli, membatasi perusahaan daratan Tiongkok untuk listing di luar negeri dengan alasan demi keamanan data. Dan, menghancurkan usaha bimbingan pelajaran ekstrakurikuler dengan dalih mengurangi beban keuangan. Pada saat yang sama, para selebriti dan game online, juga tidak luput dari serangan. Pekan lalu, media resmi merilis berita bahwa otoritas sudah mulai mengkutak-katik sejumlah produk beralkohol dan produk susu lainnya.

Dunia luar tentu saja ingin bertanya, apa alasan pemerintah komunis Tiongkok melakukan serangkaian tindakan yang tampaknya gila ini ?

Komentator Tang Jingyuan menjelaskan : “Saya pikir ada alasan paling mendasar di balik ini. Kita dapat menggunakan kalimat yang di masa lalu sempat populer, yaitu ‘Sebelum membenahi urusan luar, harus menyelesaikan urusan internal terlebih dahulu’. Kita melihat, saat ini Amerika Serikat beserta negara-negara sekutunya melakukan berbagai upaya baik di Laut Tiongkok Selatan, Selat Taiwan, di bidang keuangan dan dalam berbagai aspek iptek, semua ditujukan untuk menahan ekspansi atau mengisolir komunis Tiongkok. Untuk mengatasi hal ini, sebagaimana wejangan kalimat di atas, tentu saja komunis Tiongkok harus memastikan bahwa semua faktor internal yang dapat membawa efek buruk bagi penguasa harus disingkirkan terlebih dahulu”.

Pukulan demi pukulan yang dilayangkan kepada berbagai industri di daratan Tiongkok, jelas membawa dampak buruk bagi sektor terkait di pasar saham dalam dan luar negeri. “Satu demi satu perusahaan Tiongkok tumbang”, tulisan seorang netizen di media sosial. Namun, komentator bernama Dr. Jason berpendapat bahwa, otoritas komunis Tiongkok sekarang sudah tidak terlalu peduli lagi dengan keuntungan dan kerugian ekonomi, tetapi lebih peduli terhadap kemampuannya untuk mengendalikan rakyat, khawatir kalau rakyatnya berontak.

Dr. Jason mengatakan : “Karena Xi Jinping telah melihat sendiri pada era tahun 60-an dimana situasi ekonomi Tiongkok sangat sulit di masa itu, tetapi tidak ada rakyat yang meragukan kemampuan dari kepemimpinan rezim. Apa alasannya ? Itu jelas dianggap sebagai kebolehan dari rezim dalam mengontrol dan mengendalikan rakyat Tiongkok. Oleh karena di luar ada Amerika Serikat dan di dalam ekonomi sulit diperbaiki, maka Xi Jinping ingin dapat sepenuhnya mengendalikan rakyatnya melalui ideologis dan formal, jika hal ini berhasil, walau situasi ekonomi tidak baik, rakyat pasti akan terus mendengar dan mengikuti arahannya. Selain itu, kekuasaan rezim tidak terancam. Malahan lebih bebas dan tidak perlu lagi ambil pusing dengan pertumbuhan PDB dan sebagainya”.

Tang Jingyuan mengatakan bahwa, julukan Revolusi Kebudayaan versi 2.0 yang diberikan oleh dunia luar untuk menggambarkan perkembangan situasi di daratan Tiongkok ini, sudah bukan lagi istilah yang mengada-ada.

Sesungguhnya semua orang sudah mengetahui bahwa target yang ingin dicapai oleh Revolusi Kebudayaan Tiongkok pada era 60-an itu, selain ingin merevolusi semua budaya kecuali budaya Partai Komunis Tiongkok. Yakni, budaya di luar budaya PKT harus disingkirkan sepenuhnya, semua ideologi harus dihilangkan supaya kebenaran politik dapat didudukkan pada standar supremasi absolut. Bahkan sudah ekstrem dalam melakukan kegiatan apapun. Ini adalah ciri yang menonjol. Ciri kedua, pada masa Revolusi Kebudayaan era 60-an, juga menunjukkan fanatisme yang ekstrim sampai ke dalam xenofobia dan kebencian nasionalis yang ekstrem terhadap Amerika Serikat. 

“Kita dapat melihat bahwa kedua karakteristik ini pada dasarnya sudah tersedia di daratan Tiongkok saat ini”, kata Tang Jingyuan. (sin)

Share

Video Popular