oleh He Qinglian

Pada  24 Juli, pemimpin Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping melarang bimbingan belajar untuk mendapatkan keuntungan pada mata pelajaran sekolah inti.  Penulis  yakin bahwa langkah semacam itu terkait dengan rencana strategis Partai Komunis Tiongkok untuk pendidikan masa depan Tiongkok. Sejak era Mao Zedong, Partai Komunis Tiongkok sepenuhnya menyadari bahwa pendidikan berkaitan dengan penerusnya di masa depan

Ada pandangan yang berbeda terhadap tindakan keras kolektif di bidang industri bimbingan belajar di luar kampus di Tiongkok. Media pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa hal tersebut untuk mengurangi beban keuangan orang tua, untuk mendorong orang tua membesarkan lebih banyak anak, yang akan membantu memecahkan krisis kependudukan. 

Para netizen melihat hal tersebut sebagai sebuah tindakan keras terhadap modal swasta, sebuah langkah untuk lebih mengindoktrinasi ideologi Partai Komunis Tiongkok ketika “pemikiran Xi Jinping” ditambahkan ke kurikulum nasional.

Penulis berpikir alasan utama untuk sebuah larangan seberat itu berasal dari  keinginan Partai Komunis Tiongkok yang kuat, untuk mengambil kembali kendali dari sebuah sektor swasta yang sudah melonjak tajam, yang dianggap sebagai sebuah ancaman strategis bagi sistem pendidikan yang dikelola negara Tiongkok di bawah aturan satu-Partai. Dan itu terjadi, karena beberapa perusahaan ini telah terdaftar di luar negeri. Sejak era Mao Zedong, Partai Komunis Tiongkok tidak pernah lupa bahwa pendidikan adalah sebuah masalah masa depan dan membentuk penerus-penerusnya.

Penyesuaian Strategis Partai Komunis Tiongkok di Bidang Pendidikan

Di Tiongkok, seluruh sistem pendidikan—–mulai dari sekolah dasar hingga universitas–—telah dan harus sepenuhnya dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok.

Tampaknya, faktor-faktor utama berikut ini telah mendorong Partai Komunis Tiongkok untuk membuat penyesuaian strategis di bidang pendidikan.

Pertama, ada banyak lulusan perguruan tinggi yang menganggur sejak Partai Komunis Tiongkok mengindustrialisasi sistem pendidikan yang lebih tinggi pada tahun 1999.

Sejak  September 1999, rezim Tiongkok bersiap-siap untuk memperluas industri pendidikannya yang lebih tinggi, memungkinkan sebagian besar perguruan tinggi dan universitas untuk secara signifikan, meningkatkan pendaftarannya dengan menerapkan sebuah sistem penerimaan berbasis-biaya.

Dalam beberapa tahun pertama, tampaknya hal tersebut menjadi sebuah situasi yang menguntungkan untuk semua. Perguruan tinggi dan universitas, besar dan kecil, tiba-tiba menemukan sebuah sumber baru untuk pendanaan yang masif yang terus berkembang. Fakultas dan staf menikmati kenaikan gaji besar-besaran dan tunjangan ditingkatkan. 

Pihak berwenang senang seolah-olah sebuah industri baru telah diidentifikasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Banyak pelamar yang akan didiskualifikasi untuk kuliah di bawah  sistem pendidikan elit berbasis beasiswa yang asli, sekarang memiliki akses ke ruang kelas perguruan tinggi yang dulunya tertutup bagi mereka.

Namun, pada tahun 2003 ketika Beijing menyambut kelompok pertama lulusan perguruan tinggi, banyak dari mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan, menurut media Tiongkok.

Pada  Juli 2003, China News Weekly yang dikelola pemerintah menerbitkan sebuah artikel berjudul, “Pengangguran Setelah Lulus: Siapa yang Mencuri Pekerjaan-Pekerjaan Para Mahasiswa?” Menurut laporan tersebut, angka pekerjaan lulusan perguruan tinggi pada tahun 2002 adalah 80 persen. Pada tahun 2003, 1,06 juta dari 2,12 juta lulusan perguruan tinggi “menganggur sementara.”

Tidak ada cukup kesempatan kerja ketika sejumlah besar lulusan perguruan tinggi tiba-tiba membanjiri pasar kerja. Sementara banyak orang di Tiongkok adalah buta huruf atau setengah buta huruf, rezim Tiongkok secara tidak sengaja menciptakan masalah lain untuk dirinya sendiri, yaitu memiliki kelebihan jumlah lulusan dengan keterampilan-keterampilan tidak selaras dengan permintaan pasar. Fenomena ini tidak terlihat di negara berkembang lainnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 2005 Partai Komunis Tiongkok mengumumkan sebuah kebijakan yang akan “mengembangkan pendidikan vokasi dengan penuh semangat”—–tujuannya adalah membantu menyelaraskan keterampilan-keterampilan lulusan perguruan tinggi yang selaras dengan pasar kerja.

Tetapi sejak itu, rezim Tiongkok terlalu sibuk dengan perjuangan politik dan tidak sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut yang dapat bermanfaat bagi jutaan anak muda yang lulusan perguruan tinggi  di masa depan. Akibatnya, pengangguran massal dari lulusan perguruan tinggi tingkat dua dan tingkat ketiga berlanjut hingga saat ini.

Kedua, perang dagang yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat, seiring dengan kenyataan sistem pendidikan Tiongkok yang gagal, mengejar Partai Komunis Tiongkok.

Sejak mantan Presiden Donald Trump meninggalkan Gedung Putih, Beijing menghadapi dua kenyataan baru.

Pertama, Partai Komunis Tiongkok menyadari pentingnya pendidikan elit dan budidaya bakat. Tiga peristiwa penting berkontribusi pada realisasi ini: 

1) Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, melarang penggunaan peralatan Huawei di jaringan 5G Amerika Serikat;

 2) Partai Komunis Tiongkok perlu mengandalkan negara-negara lain untuk pasokan-pasokan chip; 

3) “Program Seribu Bakat” Beijing dikritik oleh komunitas internasional karena terlibat dalam spionase dan pencurian kekayaan intelektual.

Kedua, telah ada sebuah keterputusan antara apa yang dibutuhkan pasar kerja dan apa yang dilatih untuk dilakukan oleh banyak lulusan perguruan tinggi. 

Di Tiongkok, misalnya, perusahaan perdagangan luar negeri menghadapi kesulitan menemukan calon yang bermutu secara teknis untuk mengisi posisi terbuka dan terus-menerus menghadapi kekurangan tenaga kerja di jalur-jalur perakitannya, sementara lulusan perguruan tinggi dan sekolah teknis sekunder yang menganggur tidak niat mengambil pekerjaan yang melelahkan itu.

Menurut pendapat penulis, memecahkan masalah semacam itu mengharuskan Tiongkok untuk belajar dari “sistem streaming” pendidikan Jerman, dimulai dengan sekolah menengah umum, dan menumbuhkembangkan bakat melalui sebuah sistem pendidikan vokasi yang matang.

Di Jerman, murid bersekolah di sekolah dasar antara usia 6 tahun hingga 10 tahun, lalu ke jenjang sekolah menengah pertama antara usia 10 tahun hingga 16 tahun. Di pendidikan sekolah menengah pertama, murid-murid ditempatkan dalam program-program streaming yang dianjurkan oleh guru-guru para murid, antara lain berdasarkan akademik, kepribadian,dan kebiasaan kerja murid-murid.

Program streaming semacam itu terus berlanjut ke jenjang pendidikan menengah pertama untuk murid-murid antara 16 tahun sampai 19 tahun. Sistem streaming di Jerman menawarkan kepada murid sebuah pilihan untuk memiliki salah satu dari jalur akademik atau vokasi untuk pendidikan menengah pertama yang lebih tinggi untuk murid-murid, di usia 15 tahun atau 16 tahun.

Program  dual-track serupa telah didiskusikan di Tiongkok selama bertahun-tahun, namun tidak layak, karena secara kebudayaan, orang tua Tiongkok tidak dapat menerima bahwa di bawah program semacam itu, anak-anak mereka mungkin hanya mendapat nilai tinggi di ijazah-ijazah sekolah.

Ancaman bagi Rezim Tiongkok

Sebuah artikel baru-baru ini dari portal berita Tiongkok QQ, berjudul, “Di Balik Langkah Pihak Berwenang Pusat: Data yang Mengejutkan di bidang Industri Bimbingan Belajar di Luar Kampus,” mengungkap informasi yang berbicara banyak mengenai mengapa Beijing menindak keras industri yang berkembang itu.

Misalnya, total penjualan untuk pasar bimbingan belajar di luar kampus di Tiongkok telah mencapai lebih dari  215 miliar dolar AS sementara Amerika Serikat, pendidikan teratas yang top, hanya memiliki sekitar  10 miliar dolar AS di sektor ini. Pada tahun 2020, total penjualan untuk semua lembaga pelatihan untuk pendidikan K-12 di Jepang hanya sebesar  4,2 miliar dolar AS.

Pada tahun 2020 saja, sebanyak 10 miliar dolar AS modal ventura dituangkan ke dalam sektor bimbingan belajar Tiongkok, menyediakan layanan di luar kampus mengenai mata pelajaran seperti matematika, keterampilan-keterampilan bahasa, dan musik di semua tingkat K-12.

Menurut prospektus daftar Kelompok Pendidikan & Teknologi New Oriental, total pendapatan dari murid-murid yang terdaftar untuk  program bimbingan belajar K–12 nasional meningkat dari  31 juta dolar AS pada tahun 2015 menjadi  50 juta dolar AS pada tahun 2019.

Selanjutnya, seperti dilansir oleh Hurun’s Global Education Rich List tahun 2020, 7 dari 10 perusahaan pendidikan teratas dengan nilai pasar tertinggi di dunia berasal dari Tiongkok. Bisnis perusahaan pendidikan teratas itu berfokus antara lain pada persiapan ujian, bimbingan belajar di rumah, pendidikan online, pelatihan bahasa.

Partai Komunis Tiongkok tidak akan membiarkan otoritasnya ditentang. Dari sudut pandang Partai Komunis Tiongkok, ekspansi luar biasa dari industri bimbingan belajar Tiongkok telah menjadi sebuah ancaman tidak hanya bagi sistem pendidikan monopolistik yang dijalankan negara, tetapi juga bagi kelangsungan hidup rezim komunis. 

Tidak diragukan lagi, Beijing tidak akan lagi memperbolehkan modal swasta, terutama modal asing, untuk berinvestasi dalam industri ini yang memiliki sebuah  nilai output yang sangat besar. Bahkan, memiliki sebuah landasan yang kuat bagi bangsa dan keberadaan rezim Tiongkok. (Vv)

He Qinglian adalah seorang penulis dan ekonom Tiongkok terkemuka. Saat ini berbasis di Amerika Serikat, ia menulis “China’s Pitfalls,” yang menyangkut korupsi dalam reformasi ekonomi Tiongkok tahun 1990-an, dan “The Fog of Censorship: Media Control in China,” yang membahas manipulasi dan pembatasan pers. Dia secara teratur menulis tentang isu-isu sosial dan ekonomi Tiongkok kontemporer

 

Share

Video Popular