oleh John Chen, Kepala Taipei Ecomic and Trade Office (TETO) Indonesia

Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ke-76 akan diselenggarakan di New York pada tanggal 14 September ini. Saya sekali lagi menyerukan kepada seluruh kalangan dari Indonesia untuk mendukung partisipasi Taiwan di PBB, sehingga Taiwan dan negara-negara lain di dunia dapat bekerja sama di bidang anti-pandemi global, pemulihan ekonomi dan memerangi perubahan iklim, memberikan kontribusi untuk bersama-sama mencapai “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” (SDGs) global yang diprakarsai oleh PBB.

Selama 60 tahun terakhir ini, Taiwan terus memberikan bantuan kepada negara-negara sahabat di seluruh dunia. Setelah PBB mengadopsi “Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, Taiwan telah bekerja sangat keras untuk mencapai “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” termasuk kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, serta kesehatan dan kesejahteraan. Belakangan ini, lebih berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara lain untuk memerangi pandemi dan pemulihan ekonomi.

Namun, di bawah hambatan yang tidak masuk akal dari Republik Rakyat Tiongkok, PBB dan badan-badan terkait terus menggunakan resolusi 2758 Majelis Umum PBB tahun 1971 sebagai dasar hukum untuk mengecualikan partisipasi Taiwan, dan mengarang kebohongan bahwa “Taiwan adalah bagian dari  Tiongkok” untuk mengecualikan Taiwan dari PBB.

Komunitas internasional tidak dapat berulang kali mengutip resolusi yang tidak realistis ini karena Resolusi 2758 hanya mengatur tentang perwakilan Tiongkok di PBB, tidak menyebutkan klaim Tiongkok untuk memiliki kedaulatan atas Taiwan, juga tidak memberi wewenang kepada Tiongkok untuk mewakili Taiwan dalam organisasi PBB.

Faktanya, Republik Rakyat Tiongkok tidak pernah memerintah Taiwan. Taiwan memiliki pemerintahan, rakyat, tanah, dan kedaulatan yang mandiri. Inilah situasi saat ini di kedua sisi Selat Taiwan. Hanya pemerintah yang dipilih oleh rakyat Taiwan melalui prosedur demokrasi yang dapat memerintah Taiwan dan mewakili Taiwan di kancah internasional, sebagaimana semangat dasar “demokrasi” yang diungkapkan oleh Pancasila Indonesia.

Saat ini, pemegang paspor Taiwan tidak diperbolehkan masuk ke PBB untuk mengunjungi atau menghadiri pertemuan, dan media Taiwan tidak dapat memperoleh kartu pers untuk memasuki tempat wawancara. Tiongkok menyamakan resolusi 2758 dengan “Prinsip satu China” , secara sewenang-wenang memaksakan sikap politik Tiongkok di PBB. Tindakan menghalangi secara keseluruhan terhadap pejabat pemerintah dan warga sipil Taiwan ini secara serius melanggar prinsip-prinsip dasar universal dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang ditegaskan saat berdirinya PBB.

Sejak penerapan Kebijakan Baru ke Arah Selatan pada tahun 2016, Taiwan terus mempromosikan berbagai hubungan kerja sama dengan Indonesia. Sejak tahun 2016, kedua belah pihak telah menandatangani total 20 nota kesepahaman dan rencana kerja sama untuk terus memperdalam kerja sama bilateral di bidang perdagangan dan pembangunan ekonomi, tenaga kerja, pertanian, pendidikan dan pelatihan, penerbangan sipil serta teknologi.

Taiwan adalah mitra dagang terbesar ke-10 Indonesia dan sumber modal asing terbesar ke-9. Perusahaan swasta Taiwan juga mempercepat menyelaraskan Kebijakan Baru ke Arah Selatan dari pemerintah, dengan merelokasi pabrik dari Tiongkok ke Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk membangun kembali rantai pasokan industri mereka, seperti Meiloon Industrial , Pegatron Technology, Kenda Rubber, Walsin Lihwa dan lain-lain yang akan membantu pembangunan ekonomi Indonesia.

Saat ini, ada lebih dari 300.000 warga Indonesia yang bekerja, belajar dan tinggal di Taiwan, dan mereka diperlakukan dengan baik, menikmati jaminan sosial dan perawatan medis yang setara dengan warga Taiwan. Juga ada lebih dari 20.000 pengusaha Taiwan di Indonesia yang telah berinvestasi dan mendirikan pabrik di Indonesia, menciptakan lapangan kerja, membantu pembangunan ekonomi dan sosial, hidup harmonis dengan rakyat Indonesia, dan bersama-sama berkontribusi kepada masyarakat Indonesia yang demokratis, bebas, damai dan sejahtera.

Selama satu tahun lebih terakhir ini, situasi pandemi covid-19 global cukup parah. Pemerintah Taiwan dan sektor swasta terus menyumbangkan masker medis, generator oksigen, terapi oksigen beraliran tinggi (HFNC) , tabung oksigen, perlengkapan APD, dan mesin PCR otomatis kepada Indonesia melalui jalur yang berbeda-beda,  mendukung upaya anti pandemi bersama staf medis garis depan di Indonesia. Organisasi Taiwan di Indonesia, termasuk Yayasan Tzu Chi Indonesia, Indonesia Taiwan Chambers of Commerce (ITCC), Yayasan Amal Tiga Roda, dan lain-lain, juga menyumbangkan peralatan pelindung, peralatan medis dan perlengkapan bantuan, secara aktif membantu lembaga medis dalam memerangi pandemi, dan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mengatasi kesulitan mereka.

Dalam menghadapi pandemi global, diperlukan lebih banyak kerja sama internasional untuk bersama-sama menyelesaikan krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi setelah pandemi.

Saya menyerukan kepada semua kalangan di Indonesia untuk mendukung partisipasi Taiwan di PBB, untuk memungkinkan Taiwan berintegrasi secara formal dengan komunitas internasional dan memainkan peran konstruktif yang sejalan dengan prinsip-prinsip universal, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dikumandangkan oleh PBB, bersama-sama mempromosikan “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” yang diprakarsai oleh PBB.  Taiwan adalah kekuatan dunia yang ramah, PBB seharusnya menerima mitra baik yang berharga ini. (asr)

 

Share

Video Popular